STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Disampaikan Oleh: DIREKTUR JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pada Rakerda BKTRN 2004 di Pekanbaru, 8 Maret 2004 DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

OUTLINE PRESENTASI LATAR BELAKANG. INTEGRASI DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN TERPADU VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL STRATEGI IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL. UPAYA PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL PENUTUP.

1. LATAR BELAKANG Wilayah Laut Nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumberdaya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu; Wilayah perairan laut nasional juga merupakan wilayah yang ‘open access’ dan ada berbagai stakeholders dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik pemanfaatan ruang; Pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan baik antarsektor maupun antarwilayah. Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumberdaya dapat optimal dan lestari.

1.1. ISSUES DAN MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih jauh dari optimal, Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya, Lemahnya peraturan perundangan dalam hal pengaturan pengelolaan Kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkendali (over eksploitasi, polusi) Masih minimnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan, mengakibatkan masih kurang tersentuhnya usaha perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, Adanya potensi konflik antar daerah yang berbatasan Masih kurangnya data dan informasi Potensi sumberdaya kelautan Belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil yang terpadu.

1.2. POTENSI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL 1. Sumberdaya yang dapat diperbaharui : (DKP) - Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen) - Hutan Mangrove - Pulau-Pulau Kecil. - Terumbu Karang - Industri Bioteknologi Kelautan 2. Sumberdaya yang tak dapat diperbaharui: - Minyak Bumi dan Gas - Harta Karun. (DKP) - Bahan Tambang dan Mineral lainnya 3. Energi Kelautan: - Pasang Surut - Gelombang - Angin - OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) 4. Jasa-Jasa Lingkungan - Pariwisata - Perhubungan dan Kepelabuhanan. - Penampung (Penetralisir) Limbah

1.3. PERAN SEKTOR KELAUTAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Kontribusi sektor kelautan nasional tahun 1998 baru mencapai 20,06%. Perbandingan kontribusi sektor kelautan di negara lain : Islandia (65%), Cina (48%), Jepang (54%). Indonesia berada pada posisi 27 dari 35 negara maritim utama di dunia. Peran angkutan laut Indonesia masih terbatas  peran sarana angkutan laut nasional dalam perdagangan internasional kurang dari 5%. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut baru mencapai 63,49% dari potensi lestari. Keterbatasan peran Indonesia dalam pasar dunia di sektor perikanan. Potensi sumberdaya mineral belum dimanfaatkan secara optimal.

1.4. MENGAPA KAWASAN PESISIR HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK ? Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi. 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976; Berwick,1982) Coastal zone (6%of the world’s surface) comprising the nearshore marine environments (I.e estuaries, coastal wetlands, mangroves, coral reefs, continental shelves) provides 43% of the world’s ecosystem goods and services (Costanza, et.al, 1997) 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir (FAO, 1998) Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran, sedimentasi, dan perubahan regim hidrologi akibat aktivitas manusia & pembangunan di daratan. 80% masyarakat pesisir masih miskin (BPS, 1998)

Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone : Lanjutan… Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone : - Kemudahan akses transportasi - Lahan darat dan perairan yang subur - Relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah - Kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri - Keindahan Panorama Oleh karena itu : 50%-70% dari jumlah penduduk dunia (5,3 milyar) tinggal di kawasan pesisir (Edgren, 1993) 2/3 kota-kota besar dunia terdapat di wilayah pesisir (Cicin-Sain dan Knecht, 1998)

2. INTEGRASI DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN KELAUTAN TERPADU Economic Pressure Political Pressure Urban development Navigation Port and harbours development Recreation Human settlement Industry site Fisheries Aquaculture Agriculture Mining Coastal Resources Rehabilitation Users Exploitation Management Measure

3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Visi : “Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber penghidupan yang lestari”. Misi : Meningkatkan kualitas sumberdaya untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan ruang, dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi

4. STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA PESISIR PENGELOLAAN KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

5. PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 5. 1. ISU DAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PPK Rendahnya Keterkaitan Antar Kawasan Kesenjangan Wilayah Minimnya Perhatian Pembangunan thd Pulau-pulau Kecil (khususnya perbatasan) Rendahnya Dukungan Prasarana Wilayah Tidak optimalnya kegiatan penataan ruang Keterbatasan Akses Informasi

5.2. PENTINGNYA PENATAAN RUANG WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TATA RUANG SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL PERANAN TATA RUANG DI KAWASAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DIMAKSUDKAN UNTUK MEMANFAATKAN RUANG SECARA HARMONIS ANTARA PEMANFAATAN SUMBERDAYA SECARA TERPADU UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MELINDUNGI KELESTARIAN EKOSISTEM

5.3. TUJUAN PENATAAN RUANG KELAUTAN NASIONAL Mempersiapkan dukungan ruang bagi pengembangan kegiatan pemanfaatan SDA pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan. Mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar-bagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat marjinal di wilayah pesisir dan masyarakat pulau-pulau kecil. Memperkuat akses antar bagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan. Memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut berfungsi lindung. Memperbaiki dan merehabilitasi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut dan memulihkan daya-dukung dan daya tampung lingkungan setempat.

6. STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL STRUKTUR RUANG LAUT NASIONAL. b. PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL c. PENGEMBANGAN GUGUS PULAU-PULAU KECIL d. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

6.1. STRUKTUR RUANG LAUT NASIONAL. Unsur Pembentuk Struktur Ruang Laut Pusat-pusat & Kawasan Strategis Simpul Perhubungan Laut Pertimbangan Perkembangan Wilayah Dan/Atau Hankamnas Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Kelautan Nasional Pemanfaatan Potensi Sda Dan Jasa Lingkungan. Pelestarian Dan Pengendalian Kerusakan Dan Penurunan Kualitas Lingkungan. Percepatan Perkembangan Wilayah Dalam Kerangka Keseimbangan Pembangunan Nasional & Kesatuan Wilayah Nasional

PETA STRUKTUR RUANG KELAUTAN NASIONAL

PETA RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT LINTAS UTARA  Natuna – Batam – Kalbar; Sangihe Talaud – Sulut - Halmahera LINTAS TENGAH  Bangka Belitung – Kalbar; Kaltim – Sulteng; Sulteng – Maluku – Papua LINTAS SELATAN  Sumatera – Jawa – NTB – NTT - Papua LINTAS UTARA-SELATAN  Jawa – Kalimantan; NTB & NTT – Sulawesi; NTT – Maluku & Papua

6.2. PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Arahan Kawasan Lindung Laut Arahan Kawasan Budidaya Arahan Kawasan Strategis Laut Nasional Arahan Kawasan Andalan Laut

PETA KAWASAN LINDUNG LAUT NASIONAL

PETA KAWASAN ANDALAN KELAUTAN NASIONAL

KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT 13 (TIGA BELAS) KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT YANG POTENSIAL UNTUK DIKERJASAMAKAN: NO. KAWASAN LINGKUP WILAYAH PUSAT PENGEMBANGAN PERAIRAN (LAUT/TELUK/SELAT) 1. Sumatera Bagian Barat NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung Padang, Sabang, Bengkulu, Lampung Samudera Hindia (Sabang-Semeuleu, Nias, Mentawai, Bengkulu, lampung ) 2. Selat Karimata-Laut Cina Selatan Kalbar, Kep. Riau, Bangka Belitung, Lampung Batam, Pontianak, Pangkal Pinang Batam, Natuna, Babel, Ketapang 3. Selat Makassar-Laut Sulawesi Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel Balikpapan, Makassar Pulau Laut, Tarakan-Nunukan Bontang-Mahakam, Tel Palu Barat, Sulsel 4. Jawa Bagian Selatan Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali Denpasar Banten, Cilacap, Pangandaran, Malang Selatan, Selat Bali 5. Bali – Nusa Tenggara Bali, NTT, NTB Denpasar, Mataram, Kupang Bali, Lombok, Sawu-Sumba 6. Teluk Tolo-Kepulauan Sula-Laut Banda Sultra, Maluku Utara, Maluku Kendari Teluk Tolo, Laut Maluku, Laut Banda (Kep. Banggai, Kep. Sula, Pulau Buru) 7. Teluk Bone Sultra, Sulsel Makassar, Kendari Teluk Bone, P. Buton, P.Muna Kep.Tukang Besi, Kep.Bonerate 8. Teluk Tomini Sulut, Sulteng, Sultra Menado, Gorontalo Teluk Tomini, Kep Togean, Laut Sulawesi 9. Laut Sulawesi Sulut, Maluku Utara Menado, Ternate Laut Sulawesi, Laut Maluku 10. Laut Banda-Laut Arafura Maluku Ambon, Tual, Saumlaki Laut Banda, Kep Tanimbar Kep Kai, Kep Aru 11. Papua Utara Papua Jayapura, Biak Tel. Cenderawasih dsk., Samudera Pasifik 12. Halmahera-Kepala Burung-Teluk Bintuni Maluku Utara, Papua Ternate, Sorong P. Halmehara dsk., Raja Ampat Teluk Bintuni 13. Papua Selatan Papua, Maluku Merauke, Timika Laut Aru, Laut Arafura

KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

6.3. PENGEMBANGAN GUGUS PULAU-PULAU KECIL Mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah NKRI berdasarkan lokasi geografis dan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan. Menetapkan pulau-pulau kecil yang berpotensi tinggi sebagai kawasan prioritas dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah. Pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan perairan, baik antar sektor ataupun antar daerah. Kerjasama menyangkut penyediaan sarana prasarana, pengaturan kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pulau-pulau kecil dengan cara peningkatan peran sarana dan prasarana perhubungan

a. STRATEGI PENGEMBANGAN GUGUS PULAU-PULAU KECIL

b. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN NASIONAL Konservasi: Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam,Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa Budidaya Laut (mariculture) Industri perikanan tangkap terpadu Industri bioteknologi Pariwisata Bahari Pertanian dan Peternakan Industri ramah lingkungan Pendidikan dan Penelitian Prioritas pada Pulau-pulau Kecil terluar

c. STRATEGI PENDAYAGUNAAN PPK Menyusun basis data bio-fisik, sosekbud, dan kelembagaan 92 pulau terluar Menyusun rencana tata ruang, development plan dan investment plan Membuat Peraturan Pengelolaan khusus untuk pulau terluar Membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik Dengan dana APBN/APBD, swasta, atau kombinasi keduanya mengembangkan 8 program pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik masing-masing pulau atau gugusan pulau

Sambungan . . . Melakukan sosialisasi perlunya pengamanan pulau-pulau kecil terluar kepada semua pihak terkait Perlu Pengembangan SDI (Small Island Development Index) yang Berbasis : Resources Based Economics Regional Economics Walfare Economics Sustainability

d. KEGIATAN-KEGIATAN DI PULAU-PULAU KECIL 1. Konservasi 2. Budidaya Laut (Mariculture) 3. Kepariwisataan 4. Usaha Penengkapan dan Industri Perikanan Secara Lestari 5. Pertanian Organik dan Peternakan Skala rumah Tangga 6. Industri Teknologi Tinggi Non Ekstraktif 7. Pendidikan dan Pelatihan 8. Industri Manufaktur dan Pengolahan Sepanjang Tidak Merusak Ekosistem dan Daya dukung Lingkungan

6.4. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN Pengembangan kerjasama antar kawasan dibutuhkan untuk mengelola kawasan dengan karakteristik yang spesifik dan melibatkan antar sektor dan antar wilayah (propinsi/kabupaten). Kerja sama antar kawasan diperlukan karena besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan serta menyangkut kewenangan lintas kabupaten atau lintas propinsi.

a. BENTUK KERJASAMA ANTAR KAWASAN Kerjasama Antar Daerah, meliputi kebijakan, pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kerjasama ekonomi Membentuk suatu Badan Pengelola bersama dalam rangka memanfaatkan potensi kelautan secara optimal dan lestari. Koordinasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pengembangan Jaringan Investasi dan Informasi Usaha di bidang kelautan dan perikanan Pengembangan Kemitraan Usaha Penyerasian kewenangan Pengelolaan wilayah

SUMATERA BAGIAN BARAT KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Lingkup Wilayah NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung Pusat Pengembangan Sabang, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung Sub Pusat Pengembangan Meulaboh, Sinabang, Sibolga, Nias, Padang Pariaman, Painan, Muara Siberut, Kep. Mentawai, Arga Makmur, Liwa, Tapak Tuan, Air Bangis INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Sibolga Padang Sabang Nias Pd. Pariaman Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan Budidaya Ikan, Budidaya Rumput Laut Sinabang Air Bangis Kep. Mentawai Painan Argamakmur Liwa Bd. Lampung Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Pantai Wisata Alam Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai Muara Siberut Pulau Enggano Krakatau Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Internasional Nasional Teluk Bayur Panjang Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

SELAT KARIMATA – LAUT CINA SELATAN KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SELAT KARIMATA – LAUT CINA SELATAN Lingkup Wilayah Kalbar, Kep. Riau, Bangka - Belitung Pusat Pengembangan Pontianak, Batam, Pangkal Pinang Sub Pusat Pengembangan Pemangkat, Mempawah, Singkawang, Ketapang, Natuna, Tarempa, Tanjung Pinang, Tj. Balai Karimun, Tembilahan, Kuala Tungkal, Muara Sabak, Palembang, Sungai Liat, Tj. Pandan INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Pemangkat Tj. Pandan Ketapang Tarempa Teluk Batang Sungai Liat Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan Budidaya Ikan, Budidaya Kerang, Budidaya Rumput Laut Pangkal Pinang Tj. Pinang Muara Sabak Kuala Tungkal Tembilahan Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Pantai Pontianak Batam Natuna Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Internasional Nasional Regional Palembang Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

SELAT MAKASSAR – LAUT SULAWESI KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SELAT MAKASSAR – LAUT SULAWESI Lingkup Wilayah Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel Pusat Pengembangan Balikpapan, Makassar Sub Pusat Pengembangan Tarakan, Tj. Redeb, Bontang, Samarinda, Muara Jawa, Batulicin, Kotabaru, Banjarmasin, Barru, Pare-Pare, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Buol INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Ikan Lainnya Banjarmasin Tarakan Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan Budidaya Ikan, Budidaya Rumput Laut Kotabaru Muarajawa Bontang Makassar Barru Pare-Pare Toli-Toli Mamuju Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Cagar Alam Wisata Pantai Pulau Derawan (Tj. Redeb) Balikpapan Kep. Kapoposang Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Internasional Nasional Regional Samarinda Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

T E L U K T O M I N I KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT Lingkup Wilayah Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo Pusat Pengembangan Menado, Gorontalo Sub Pusat Pengembangan Bitung, Kotamobagu, Tilamuta, Palu, Poso, Togean, Luwuk, Banggai INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN INDIKASI KEGIATAN KOMODITI/ PRODUK PUSAT KEGIATAN POLA KERJASAMA Pengembangan Penangkapan Ikan Ikan Pelagis Besar, Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Ikan Lainnya Gorontalo Poso Pembentukan Badan Usaha Bersama Pengembangan Pembudidayaan Ikan Budidaya Ikan, Budidaya Kerang, Budidaya Mutiara Banggai Palu Tilamuta Togean Kotamobagu Bitung Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pengembangan Atraksi Wisata Bahari Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Pantai Menado (Bunaken) Kep. Banggai Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Internasional Nasional Regional Menado Luwuk Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) dan atau pasar

KEGIATAN USAHA TERKAIT b. INDIKASI KEGIATAN POLA KERJASAMA MENURUT INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR & PULAU-PULAU KECIL NO. SEKTOR/SUB SEKTOR INDIKASI KEGIATAN KEGIATAN USAHA TERKAIT POLA KERJASAMA ARAHAN PUSAT KEGIATAN JENIS KEGIATAN ARAHAN KEGIATAN 1. Perikanan Perikanan Tangkap Pengembangan Penangkapan Ikan Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (Orientasi Perairan Nusantara dan ZEEI) Industri Perikanan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Industri Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal Hotel dan Restoran Pembentukan Badan Usaha Bersama Pelabuhan Perikanan b. Perikanan Budidaya Pengembangan Pembudidayaan Ikan Peningkatan mutu dan keragaman komiditi yang dibudidayakan Pembentukan keterkaitan hulu hilir produk perikanan Pusat Pengembangan Kawasan 2. Pariwisata Pengembangan Atraksi Wisata Pengembangan paket wisata berdasarkan atraksi-atraksi wisata unggulan (potensial) dalam suatu kawasan Jasa Pendukung Wisata Industri Pelayaran Industri Rumah Tangga (Kerajinan) Pembentukan keterkaitan antar atraksi wisata Daerah Tujuan Wisata 3. Perhubungan Pengembangan Industri Pelayaran dan Pengangkutan Peningkatan rute pelayaran menuju pusat-pusat kegiatan atau pasar potensial Jasa Pendukung Pelabuhan Perdagangan dan Jasa Pembentukan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan (perkotaan) Pelabuhan Primer dan atau Pelabuhan Sekunder

PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR PERIKANAN KOMODITAS (PRODUK/JASA) c. PELUANG INVESTASI PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR PERIKANAN SEKTOR DAN SUB SEKTOR KOMODITAS (PRODUK/JASA) KEGIATAN USAHA PEMASARAN ORIENTASI PEMASARAN PELUANG PASAR 1. Perikanan a. Perikanan Tangkap Ikan Pelagis Besar Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Udang dan Crustacae Penangkapan Ikan (Armada Penangkapan Ikan) Industri Pengolahan Ikan Modern (Pembekuan, Pengalengan) Industri Pengolahan Ikan Tradisional (Penggaraman, Pengasapan, Pemindangan, Pengeringan) Domestik (Nasional, Regional, Lokal) Eksport (Asia, Eropa) Sedang Tinggi b. Perikanan Budidaya Tambak Udang Windu Ikan Bandeng Budidaya Tambak Udang Windu (Intensif, Semi Intensif) Budidaya Tambak Ikan Bandeng (Intensif, Semi Intensif) Industri Pengolahan Udang Windu (Pembekuan, Pengalengan) Budidaya Benih Udang dan Ikan Eksport (Asia, Eropa, Amerika) c. Budidaya Laut Rumput Laut Ikan Kerapu, Betutu Budidaya Rumput Laut Budidaya Laut Keramba Jaring Apung Industri Pengolahan Rumput Laut Industri Industri Pengolahan Ikan (Pembekuan)

KOMODITAS (PRODUK/JASA) d. PELUANG INVESTASI PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI MARITIM, PARIWISATA DAN PERHUBUNGAN SEKTOR DAN SUB SEKTOR KOMODITAS (PRODUK/JASA) KEGIATAN USAHA PEMASARAN ORIENTASI PEMASARAN PELUANG PASAR 2. Industri Maritim Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Domestik (Lokal) Sedang Tinggi 3. Pariwisata a. Pariwisata Alam (Ekowisata) Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling) Wisata Suaka Alam Laut Wisata Cagar Alam Laut Wisata Taman Laut Jasa pendukung pariwisata (hotel, restoran, kapal wisata dan peralatan pendukungnya, biro wisata) Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara b. Pariwisata Bahari (Pantai) Wisata Pantai Wisata Alam Jasa pendukung pariwisata (atraksi/hiburan, perahu wisata, dan jasa pendukungnya lainnya) 4. Perhubungan (Pengangkutan) Jasa Pengangkutan Penumpang Orang dan Barang Jasa Ekspedisi Industri Pergudangan Internasional Domestik (Nasional, Regional, Lokal)

7. UPAYA PENINGKATAN PENATAAN RUANG WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PPK Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Perundang-undangan yg Mendukung Terwujudnya Konsep Penataan Ruang Laut Sinkronisasi Tata Ruang Daratan dan Lautan shg Ada Penyelarasan dan Tidak Tumpang Tindih Penataan Ruang Kawasan-kawasan Strategis Pengembangan Metode dan Pendekatan Penataan Ruang Laut Pembinaan dan Sosialisasi Penataan Ruang Laut, Pesisir dan PPK Seminar dan Diskusi dengan Stakeholders

8. INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL YANG TELAH / SEDANG DIPERSIAPKAN Pedum Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RUU Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (dalam proses) Kepmen No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Pulau – pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat Pedoman Umum Investasi Pulau – pulau Kecil (dalam proses) RUU Pengelolaan Pesisir Keppres tentang Pengelolaan Pulau – pulau Kecil di Wilayah Terluar dan Perbatasan (dalam proses)

9. PENUTUP Hakekat Tata Ruang adalah KESEPAKATAN. Perlu disepakati rencana tata ruang yang terpadu di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota atau kawasan/pulau sebagai wujud pelaksanaan rencana tata ruang. Diperlukan dukungan peraturan perundangan yang akan melegalisasi tata ruang Diperlukan dukungan antarsektor dan antarwilayah dalam mewujudkan keserasian antar kegiatan di wilayah perairan. Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga terkait terutama dalam penyediaan infrastructure, teknologi, SDM dan jaringan pemasaran.

terima kasih Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Gedung Timor Lt. 9 Jl. Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat Phone/Fax : (021) - 3520357 wapratik@rad.net.id