LABA BELANJA PENDAPATAN NIRLABA PENGERTIAN NIRLABA BHP DAN PENGERTIAN LABA BLU.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.

Advertisements

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN

INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Sutan Rachman WHS Yusuf Rudiantara.

SINERGI MENUJU PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG

BADAN LAYANAN UMUM Bandung, 1 Agustus 2011

MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.

PELAPORAN KEUANGAN BLU UNPAD

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional

Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J.

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN

1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR

KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM

Hukum Keuangan Negara.

Direktorat PNBP dan BLU

REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)

PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015

Matriks BHMN, BLU, PTN.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Tentang Keuangan Negara

KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH

STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU

AKUNTANSI KEUANGAN NIR LABA YAYASAN

Diskusi Kelompok Bidang IV

HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)

Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi

RENCANA PEMBIAYAAN.

KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

2 Bab APBN dan APBD.

BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.

Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.

Unduh bahan dari Internet

HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.

Tentang Keuangan Negara

REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

SUMBER-SUMBER PENERIMANAN

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A

Pembiayaan Pembangunan

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

Dalam Rangka Peningkatan Income Generating

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Transcript presentasi:

LABA BELANJA PENDAPATAN NIRLABA PENGERTIAN NIRLABA BHP DAN PENGERTIAN LABA BLU

STATUS KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN NON BHP Negara/ Daerah sebagai Badan Publik APBN UU No.17 Tahun 2003 UU No.1 Tahun 2004 UU No.15 Tahun 2005 Perguruan Tinggi Negeri APBN UU No.17 Tahun 2003 UU No.1 Tahun 2004 UU No.15 Tahun 2005 APBN/APBD

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN NON BHP Negara/ Daerah sebagai Badan Hukum Publik Satuan Pendidikan PT/SD/SM APBN/APBD Departemen Keuangan KPKN / KAS DAERAH BELANJA Pendapatan PNBP

STATUS KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN BHP Negara/ Daerah Sebagai Badan Hukum Publik APBD/APBN Satuan Pendidikan BHP Badan Hukum Privat Non APBN/APBD Non PNBP PAJAK-PAJAK Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN BHP SPP HIBAH BLOCK GRANT SATUAN PENDIDIKAN BHP SBG BADAN HUKUM PRIVAT NON APBN /APBN NON PNBP

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN PENDIDIKAN BHP PT WALI AMANAT DEWAN AUDIT SENAT AKADEMIK REKTOR/ OTORITATOR COMMERCIAL VENTURES BENDAHARA SPI DEWAN AUDIT REKTOR/ OTORITATOR DEKAN ORDONATUR