Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
LAMBOK M. HUTASOIT Jakarta 22 Agustus 2011 DEBAT CALON PEMILU CALKETUM IAGI
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Data dan Informasi Kesehatan
MATERI RAPAT KOORDINASI DENGAN KATU PKM SE-KAB SMG Tanggal 06 Mei 2014
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
HASIL PENILAIAN PPID AWARD
Jakarta, 2 April BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : MINGGU, 03 APRIL 2011 DI LOKASI.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
Jakarta, 16 Nopember BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG SELASA, 17 NOPEMBER 2009 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI.
Jakarta, 17 Januari BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG SELASA, 18 JANUARI 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI.
TUGU YOGYAKARTA SAKING NGAYOJOKARTO NGATURAKEN SUGENG ENJANG
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DI KOTA BATAM
Ujian Akhir Sekolah Semester I
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Jakarta, 7 APRIL BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : JUM’AT, 8 APRIL 2011 DI LOKASI.
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Jakarta, 25 Maret BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG JUMAT, 25 MARET 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : 2)
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Lancang kuning dari indragiri berlayar malam menuju pekan
Jakarta, 17 Maret BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : Selat Malaka Perairan Utara.
Jakarta, 16 MARET BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : DI LOKASI TERSEBUT BERPELUANG.
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
EVALUASI HASIL KEGIATAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PELATIHAN IMPLEMENTASI
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
SELEKSI PENERIMA BEA SISWA TEKNIK AERONAUTIKA/AMTO
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Sirih berlipat sirih pinang
DATA S.D APRIL 2011.
NURHASANA KARUNIA Kepulauan Riau.
ANGGARAN PI, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, ANALISIS PERBANDINGAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN for further.
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Transcript presentasi:

Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF Disampaikan pada : Moh Bisri, SKM, M. Kes Pertemuan Coaching Sistem E-Report PBF Bagi Petugas Provinsi Batam, 10-12 September 2014

Kep. Riau 2

3 KAB. NATUNA Luas : 95.237 km2 Darat : 2.645 km2 Laut : 92.591 km2 KAB. BINTAN Luas : 59.852 km2 Darat : 1.946 km2 Laut : 57.905 km2 KOTA TANJUNGPINANG Luas : 812 km2 Darat : 239 km2 Laut : 573 km2 KOTA BATAM Luas : 1.570 km2 Darat : 715 km2 Laut : 855 km2 KAB. LINGGA Luas : 40.482 km2 Darat : 2.117 km2 Laut : 38.364 km2 KAB. KARIMUN Luas : 7.984 km2 Darat : 1.524 km2 Laut : 6.460 km2 KAB. KEP. ANAMBAS Luas : 46.664 km2 Darat : 590 km2 Laut : 46.074 km2 3

WILAYAH PROVINSI KEPRI Provinsi Kepulauan Riau Terletak antara: 04°15’ LU dan 0°45’ LS 1031°1’ – 109°10’ BT Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau: Utara : Negara Vietnam & Kamboja Selatan : Prov. Bangka Belitung & Jambi Barat : Negara Singapura, Malaysia Timur : Malaysia Timur & Prov.Kalimantan Barat 4

Luas wilayah 252.602 km2 (96 % lautan ) GAMBARAN UMUM Dibentuk berdasarkan UU No 22 Th 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Luas wilayah 252.602 km2 (96 % lautan ) Luas daratan 9.777 Km2 (4 % daratan) Jumlah pulau 2.409 buah (1.350 buah telah bernama & 1.059 buah belum bernama), 354 buah telah dihuni 5

JUMLAH PENDUDUK Jumlah Penduduk Kepri 2,080,483 jiwa (data Profil Kesehatan Prov. Kepri 2013) Terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten yaitu : Kota Batam 1,235,651 jiwa Kota Tanjungpinang 228,918 jiwa Kabupaten Bintan 160,331 jiwa Kabupaten Karimun 225,861 jiwa Kabupaten Lingga 103,052 jiwa Kabupaten Natuna 81,966 jiwa Kabupaten Kep. Anambas 44,704 jiwa 6

VISI & MISI “Terwujudnya Kepulauan Riau Sehat Sejahtera yang Mandiri dan Berkeadilan” VISI ditandai dengan : Penduduknya : Sehat Sejahtera Memiliki aksesabilitas dan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan : Berkualitas Merata Berkeadilan Masyarakat : Mandiri Memiliki derajat kesehatan yang optimal

VISI & MISI MISI Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan 2 Mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 3

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Seksi Farmasi Makanan dan Minuman

DATA SARANA NO Kabupaten/Kota PBF APOTEK RS PUSKESMAS PUSAT CABANG 1. Kota Batam 9 23 153 16 19 2. Kota Tanjungpinang - 2 37 3 6 3. Kab. Bintan 11 12 4. Kab. Karimun 18 5. Kab. Lingga 7 6. Kab. Natuna 1 13 7. Kab. Kepulauan Anambas Total 34 233 28 73

ABSENSI PENERIMAAN LAPORAN E-REPORT PBF NO TAHUN PBF YANG LAPOR PBF YANG TIDAK MELAPOR PERSENTASE KETERANGAN 1. 2012 29 3 85,29 % 2. 2013 31 91,17 % 3. 2014 30 4 88,24 % Laporan sampai Triwulan II 2014

GRAFIK PENERIMAAN LAPORAN E-REPORT PBF 2012-2014 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENERAPAN E-REPORT PBF SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENERAPAN E-REPORT PBF UJI COBA PENERAPAN E-REPORT PBF TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI EVALUASI

TINDAK LANJUT OLEH DINKES PROVINSI KEPULAUAN RIAU Memberi surat peringatan terhadap PBF yang tidak melaporkan laporannya melalui e-report PBF Membantu PBF mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapi Melakukan Inventarisasi masalah di PBF Melakukan pembinaan di lapangan

Kendala Belum semua PBF melakukan proses pembaharuan izin sesuai dengan Permenkes Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (4 PBF). 1 PBF minta ditutup karena tidak dapat Apoteker Penanggung Jawab PBF. 3 PBF masih dalam proses di Provinsi (berkas belum lengkap karena belum mendapatkan rekomendasi dari Balai POM Batam dan Dinkes Kota Batam) Tahun 2013 terdapat 4 PBF yang tutup. Kurangnya Kepatuhan dari PBF untuk melaporkan laporannya. Sering terjadi pergantian Apoteker Penanggung Jawab PBF sehingga laporan e-report PBF juga jadi terhambat. Kurangnya minat Apoteker untuk bekerja di daerah luar Pulau Jawa khususnya Kepulauan Riau sehingga sulit untuk mendapatkan Apoteker Penanggung Jawab PBF. Susah untuk masuk ke server e-report PBF Kurangnya Tenaga SDM di Dinas Kesehatan Provinsi kepri dalam pembinaan dan Pengawasan PBF.

TERIMA KASIH