KURIKULUM 2013 PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGEMBANGAN SILABUS.
Advertisements

PERTEMUAN 3 DEFINISI KURIKULUM. SS eperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman.
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
KAJIAN SK - KD sebagai PENGANTAR PENGEMBANGAN SILABUS.
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN RPP
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang.
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SD/MI
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
STRATEGI IMPLEMENTASI PERMEN 22, 23 DAN 24. 2Materi 4 - Sosialisasi SMA 2006 Langkah Kerja.
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PANDUAN PENGEMBANGAN RPP
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PENGELOLAAN KURIKULUM
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PERENCANAAN PENGAJARAN SEJARAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PENGEMBANGAN SILABUS.
 Standart Kompetensi Lulusan  Standar Isi  Standar Proses  Standar Penilaian.
PANDUAN PENGEMBANGAN SILABUS MATA PELAJARAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SMA
MATERI-2 EVALUASI PEMBELAJARAN
Kurikulum SMP.
Oleh : Hana Pertiwi, M.Pd SELAMAT DATANG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Prosedur dan alat evaluasi belajar PKN di SMP/MTS dan SMA/MA/SMK/MAK
KTSP KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
M. Hamka Puskurbuk, Balitbang, Kemdikbud 2014
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
DESAIN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PERENCANAAN PENGAJARAN SEJARAH
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengembangan Muatan Lokal.
berlanjut … Lanjutan…… Meliputi : Sumber Daya Alam (SDA) Sumber Daya Manusia Geografis Budaya Historis.
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
PENGEMBANGAN Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Muatan Lokal dan Pengembangan Diri
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
MUATAN LOKAL KURIKULUM MUATAN LOKAL
Lanjut … Lanjutan…… Meliputi : Sumber Daya Alam (SDA) Sumber Daya Manusia Geografis Budaya Historis.
PERBEDAAN KURIKULUM 2004 Dan KTSP
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
Direktorat Pembinaan SMA PENGEMBANGAN SILABUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA TIMUR.
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Transcript presentasi:

KURIKULUM 2013 PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL PERMENDIKBUD NO. 81A TH 2013 LAMPIRAN II PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL Anita Widiawati, M.Pd 081 223 600 105

Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Anita Widiawati, M.Pd 081 223 600 105

Muatan Kurikulum Kekhasan Satuan Pendidikan Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Anita Widiawati, M.Pd 081 223 600 105

Lingkup/Jenis Muatan Lokal : Bahasa daerah Bahasa inggris Kesenian daerah Keterampilan dan kerajinan daerah Adat istiadat Pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, dan pengembangan potensi daerah Anita Widiawati, M.Pd 081 223 600 105

STRATEGI PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL 1. Dari bawah ke atas (bottom up) Muatan lokal dapat dibangun secara bertahap tumbuh di dan dari satuan-satuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jenis muatan lokal sesuai dengan hasil analisis konteks. 2. Dari atas ke bawah ( top down) Pemerintah daerah sudah memiliki bahan kajian muatan lokal yang diidentifikasi dari jenis muatan lokal yang diselenggarakan satuan pendidikan di daerahnya. Anita Widiawati, M.Pd 081 223 600 105

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL 1. Diajarkan pada setiap jenjang kelas 2. Sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan/atau pengembangan diri 3. Alokasi waktu 2 jam/minggu, jika muatan lokal berupa mata pelajaran khusus muatan lokal 4. Dilaksanakan selama satu semester atau satu tahun atau bahkan selama tiga tahun 5. Proses pembelajaran mencakup 4 aspek (kognitif, afektif, psikomotor dan action) 6. Penilaian mengutamakan unjuk kerja, produk dan portofolio

Lanjutan…… 7. Satuan pendidikan dapat menentukan satu atau lebih bahan kajian mata pelajaran muatan lokal 8. Penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan 9. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal, dapat bekerja sama atau menggunakan tenaga dengan pihak lain 10. Pembelajaran diatur agar tidak memberatkan peserta didik dan tidak mengganggu penguasaan kurikulum nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan muatan lokal dihindarkan dari penugasan pekerjaan rumah (PR) 11. Bahan kajian muatan lokal tertentu tidak harus secara terus menerus diajarkan mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII

Terima Kasih