Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6th Floor
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERJANJIAN KERJA Oleh: TOGAR SILALAHI,SH
HUKUM KETENAGAKERJAAN
TM – 12 MSDM HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh : Drs.Ec. Mudji Kuswinarno, MSi
Intensive Course Human Resources Development Management
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Dalam UU No. 13/2003 yang dituangkan pengertian sebagai berikut : “Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan berdasarkan UU No.37 tahun 2004
MENGAPA BERSERIKAT 4/7/2017 INDRA MUNASWAR.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Luas Daerah ( Integral ).
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
SUNSET POLICY.
Uu-ite-2008 Republic of Indonesia.
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
SERIKAT PEKERJA DAN ORGANISASI BURUH DI INDONESIA
BUSINESS LAW (12) HUKUM KETENAGAKERJAAN &
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pengelolaan Dana Hibah
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
SELAMAT BERJUMPA SELAMAT BERJUMPA.
FIRMA Kelompok 5.
Copyright by P3PHK (Kuliah VI) Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Bag. 1 copyright by
KOPERASI.
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PERSEROAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Copyright by 1 P3PHK (Kuliah XIII) PHK Bag. 3.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PEMBERHENTIAN KARYAWAN (Pemutusan Hubungan Kerja)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
MENGAPA BERSERIKAT 4/13/2017.
PKB Dalam Hukum Indonesia
Mogok dan Lock Out (Penutupan Perusahaan)
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
HUKUM KETENAGAKERJAAN oleh Dr. Drs. Widodo Suryandono SH, MH.
INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XI) MOGOK KERJA DAN LOCK OUT
DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA BAMBANG PRIYANTO, SH.
SAP-12 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
Federasi Serikat Buruh
5 UNIVERSITAS MERCU BUANA
PENTINGNYA BERSERIKAT
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
FUNGSI DAN PERAN SERIKAT PEKERJA
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
MOGOK KERJA DAN LOCK OUT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Hubungan Industrial Pancasila
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
“ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN” UU. No. 13 Tahun 2003
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
Transcript presentasi:

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan Pengertian Pekerja Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain UU NO:21/2000 Orang yang bekerja pada orang lain Dalam bekerja dipimpin oleh orang lain Atas pekerjaannya ia mendapatkan upah Penjelasan UU NO:14/1969.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerj PENGERTIAN SERIKAT PEKERJA Serikat Pekerja adalah organisasi, yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan Kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pasal 1 ayat 1 UU NO:21/2000

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja HAK BERSERIKAT DAN HAK BERUNDING BERSAMA Hak pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja dan hak berunding bersama merupakan satu paket yang tak terpisahkan. TUJUAN SERIKAT PEKERJA Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan Kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Pasal 4 ayat 1 UU NO;21/2000

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja FUNGSI SERIKAT PEKERJA Sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan penyelesaian perselisihan industrial. Sebagai wakil pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Bie Partite. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan. Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Pasal 4 ayat 2 UU NO:21/2000.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja. Serikat Pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10(sepuluh) orang pekerja. Pasal 5 UU NO:21/2000.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PENGERTIAN FEDERASI Gabungan Serikat Pekerja PENGERTIAN KONFEDERASI Gabungan Federasi Serikat Pekerja JENIS-JENIS SERIKAT PEKERJA Serikat Pekerja yang dibentuk di perusahaan Serikat Pekerja yang dibentuk diluar perusahaan.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja KEANGGOTAAN Serikat Pekerja/Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa dan jenis kelamin. Pasal 12 UU NO:21/2000 Keanggotaan Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 13 UU NO:21/2000

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA Mengajukan permohonan menjadi anggota kepada pengurus Serikat Pekerja dengan mengisi formulir yang disediakan khusus untuk itu dan menyerahkan pasphoto untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota. Membayar uang pangkal. Membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan upahnya dipotong melalui kasir perusahaan untuk pembayaran iuran anggota setiap bulan.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja LARANGAN KEANGGOTAAN RANGKAP Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu Serikat Pekerja disatu perusahaan. Dalam hal seorang pekerja dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu Serikat Pekerja, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu Serikat Pekerja yang dipilihnya. Pasal 14 UU NO:21/2000 JABATAN YANG MENIMBULKAN PERTENTANGAN Bagi pekerja yang menduduki jabatan tertentu didalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangaan antara pihak pengusaha dan pekerja, tidak boleh menjadi Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Pasal 15 UU NO:21/2000.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang telah terbentuk harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri : Daftar nama anggota pembentuk Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Susunan dan nama pengurus Pasal 18 UU NO:21/2000. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam : pasal 18 ayat(1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 2, 5 ayat(2), 6 ayat(2), 7 ayat(2), 11, 18 ayat(2) dan pasal 19, selambat-lambatnya 21(dua puluh satu) hari hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan. Pasal 20 UU NO:21/2000.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja HAK SERIKAT PEKERJA YANG TELAH TERCATAT Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak : Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25 UU NO:21/2000. Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja dapat berafiliasi dan atau bekerjasama dengan Serikat Pekerja internasionaal dan / atau organisasi internasional lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 UU NO:21/2000

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA YANG TELAH TERCATAT Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor Bukti pencatatan, berkewajiban: Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 27 UU NO:21/2000

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dengan cara: Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau memutasi. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Pasal 28 UU NO;21/2000 SANKSI ATAS PELANGGARAN PASAL 28 UU NO:21/2000 Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja sebagaimana dimaksud dalama pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat Satu tahun dan paling lama lima tahun dan / atau denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS Pengusaha hsrus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dalam jam kerja yang Disepakati oleh kedua belah pihak dan / atau yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB). Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan atau PKB dimaksud harus diatur mengenai: Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan Tatacara pemberian kesempatan Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah. Pasal 29 UU NO:21/2000 Selanjutnya melalui mekanisme pembaharuan PKB perlu dikembangkan suatu Bab dan pasal-pasal tentang : Pengakuan perusahaan terhadap Serikat Pekerja, Jaminan perusahaan terhadap pekerja yang terpilih menjadi pengurus Serikat Pekerja dan fasilitas bagi Serikat Pekerja.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PERANAN SERIKAT PEKERJA Selain dari peran pokok sebagai penyalur aspirasi pekerja, Serikat Pekerja juga diharapkan dapat memainkan peran sebagai: Mediator (antara perusahaan dengan masyarakat sekitar) Mitra pengusaha Stabilisator(untuk mencegah jangan sampaai terjadi mogok kerja dan lock-out) Institusi social ekonomi untuk membentuk dan mengembangkan:Dana social, dana kematian dan Koperasi Pekerja). Sebagai lembaga social control atas pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja MENGAPA PEKERJA HARUS BERSERIKAT: Kecenderungan alamiah pengusaha/manajemen untuk menekan labour cost. Sendiri-sendiri tidak kuat menghadapi pengusaha.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja SUMBER KEUANGAN Uang pangkal Iuran anggota Uang konsolidasi Hasil usaha yang syah Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat MANAJEMEN KEUANGAN Pasal 32 UU NO:21/2000 : Keuangan dan harta kekayaan SP harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya. Pasal 33 UU NO:21/2000 : Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha lain yang syah hanya dapat dilakukan menurut Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP Ybs. Pasal 34 UU NO:21/2000 : Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan SP. Pasal 34 UU NO:21/2000 : Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR SP Pasal 35 dan pasal 36 UU NO:21/2000 Setiap perselisihan antar SP diselesaikan secara musyawarah oleh SP-SP YBs. Dalam Hal Musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Perselisihan antar SP diselesaikan berdasarkan prosedur UU NO:2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PEMBUBARAN Pasal 37, 38 dan 39 UU No:21/2000 SP bubar dalam hal: Dinyatakan oleh anggotanya menurut Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan tutup Dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Apa & Bagaimana Serikat Pekerja HAK-HAK ANGGOTA Memilih dan dipilih Dibela dalam sidang2 organisasi Mendapat informasi Mendapat perlindungan dan pembelaan Mendapat pengetahuan Mendapatkan peningkatan kesejahteraan KEWAJIBAN ANGGOTA Membayar iuran anggota Mematuhi peraturan organisasi Mengikuti kegiatan2 organisasi Menjunjung tinggi nama baik organisasi.

TANTANGAN – TANTANGAN SERIKAT PEKERJA MENEGAKKAN AMANAT (TERSIRAT) HUKUM PERBURUHAN Jamin Hak-hak pekerja, Atur kewajibannya, Kembangkan kompetensinya. MEMPERJUANGKAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA Hak atas norma kerja Hak atas K3 Hak atas upah yang layak Hak atas jaminan sosial Hak atas perlindungan PHK Hak untuk diperlakukan sama Hak berserikat Hak membuat PKB Hak berselisih Hak mogok kerja

VISI DAN MISI SERIKAT PEKERJA VISI SP Adanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di perusahaan. Adanya standard2 kerja dan kesejahteraan. Adanya usaha bersama yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli / upah. Menjadi lokomotif bagi Serikat Pekerja disekitar. MISI SP Mempersatukan Melindungi Membela Mencerdaskan Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.