Policy Paper, draft 2 Pengurangan kematian ibu dan anak melalui reformasi kebijakan sistem kesehatan dan penguatan manajemen di tingkat kabupaten  

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Teori Graf.
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
START.
Oleh : KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
Tugas: Perangkat Keras Komputer Versi:1.0.0 Materi: Installing Windows 98 Penyaji: Zulkarnaen NS 1.

PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
LATIHAN SOAL HIMPUNAN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
ADMINISTRASI PUSKESMAS
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
SISTEM MANUAL RUJUKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
HITUNG INTEGRAL INTEGRAL TAK TENTU.
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
Soal Latihan.
: : Sisa Waktu.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Dr. Wahyu Eko Widiharso, SpOT, (K) Spine
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Bahan Kuliah IF2091 Struktur Diskrit
Graf.
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
DISTRIBUSI FREKUENSI.
Bersyukur.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
Korelasi dan Regresi Ganda
DISTRIBUSI PELUANG Pertemuan ke 5.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
JAMPERSAL Kelompok 2.
Di sampaikan pada pertemuan Bidan Jember tgl 21 November 2017
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Transcript presentasi:

Policy Paper, draft 2 Pengurangan kematian ibu dan anak melalui reformasi kebijakan sistem kesehatan dan penguatan manajemen di tingkat kabupaten   Diusulkan dan dikembangkan oleh Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM bersama Kemenkes Dokumen dapat diakses dan didiskusikan secara virtual di www.kebijakankesehatanindonesia.net dan www.kesehatan-ibuanak.net

Isu Utama Angka Kematian Bayi dan Ibu yang meningkat. Sasaran MDG4 dan MDG5 sulit tercapai Apa akar permasalahannya? Mengapa Jampersal belum memberikan efek? Bagaimana kita mengatasinya? Apakah mungkin turun? Kebijakan apa yang harus dilakukan di Kabupaten? Apa harus kebijakan luarbiasa?

Data kematian absolut Seluruh Propinsi di Jawa jumlah kematian ibu meningkat NTB Meningkat Namun NTT turun banyak Apakah pengalaman NTT bisa diteliti?

Catatan awal 1: Perspektif Kabupaten Siapa yang diharapkan mendapatkan manfaat dari pengembangan ini? Pelaku-pelaku di kabupaten (500an), antara lain: KaDinKes, Direktur RS pemerintah-swasta, SpOG, SpA, Bidan, Bupati, anggota DPRD, LSM, konsultan manajemen. Pelaku –pelaku di propinsi (33), antara lain: KaDinKes, Ketua Cabang Ikatan Profesi Propinsi, Bappeda Pelaku –pelaku di nasional, antara lain: Pejabat Kemenkes, Bappenas, Ketua Ikatan Profesi nasional, Kemenkeu, Pengelola organisasi Donor internasional, Pengelola LSM nasional

Catatan awal 2: Materi yang bersifat open-system Dokumen ini masih dalam pengembangan, tidak untuk kutipan ilmiah. Fungsi dokumen ini sebagai bahan untuk pengembangan kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan ibu-anak di Indonesia. Dinamika perubahan dokumen dapat diakses di websites: www.kesehatan-ibuanak.net dan www.kebijakankesehatanindonesia.net

Catatan awal 3: Penggunaan metode sense making Dalam perspektif kabupaten: Terjadi penurunan/peningkatan kematian ibu dan bayi Perubahan ini perlu dipahami dan dimaknai dengan perspektif berbagai konsep Pemahaman dan pemaknaan data menghasilkan respon di level kabupaten yang making sense Respon dipilih yang evidence based dan akan menghasilkan evidence lebih kuat

Diskusi Apakah anda memahami dan sepakat dengan cara bertindak common-sense? Apakah ada cara berfikir yang lain untuk melakukan tindakan? Silahkan mendiskusikannya.

Isi Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Langkah-langkah Proses Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Konsep pendekatan sistem kesehatan Konsep Continuum of Care Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Konsep pendekatan sistem kesehatan Konsep Continuum of Care Konsep Berwick untuk mutu dan keselamatan ibu dan bayi

Diskusi Apakah anda sepakat dengan 3 konsep universal tersebut? Apakah ada yang lain? Ataukah terlalu banyak? Silahkan mendiskusikannya.

Langkah-langkah Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Data dari Propinsi NTT dan Kabupaten Tegal

Propinsi NTT Revolusi KIA: Upaya yang sungguh-sungguh untuk percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa (Pergub NTT No. 42 Tahun 2009) Persalinan dilakukan di faskes Perbaikan hulu dan hilir (Sister Hospital) Kematian Ibu dan Bayi tinggi Persalinan banyak di non faskes

Hasil Sister Hospital Angka Kematian pada kasus-kasus non normal

Data Kabupaten Tegal

KASUS KEMATIAN IBU

SARANA –TENAGA PELAYANAN SARANA KESEHATAN Puskesmas : 29 (5 RI – 1 PONED) RSUD : 2 Buah RS Swasta : 5 RST : 1 TENAGA Dokter : 52 org Dokter Obsgin : 5 Bidan : 375 (179 di Desa) Bidan Koord : 29 org Dukun : 627 org

KEMATIAN IBU (Jan – Sept 2011 : Jumlah 35 kasus) KELOMPOK UMUR PERSALINAN KE

RINCIAN PENYEBAB KEMATIAN LAIN-LAIN

KEJADIAN KEMATIAN DI RS DI KAB. TEGAL

Pola Rujukan Rujukan di daerah yang hanya satu RS: Kasus NTT B D C Puskesmas, RB, (pelayanan kesehatan primer) Rujukan di daerah yang hanya satu RS: Kasus NTT RS Pemerintah RS Swasta RS DKT Pola Rujukan A B D C Puskesmas, RB, (pelayanan kesehatan primer) Rujukan di daerah yang banyak RS: Kasus Tegal RS Pemerintah RS Swasta RS DKT

Bagaimana situasi di kabupaten anda Bagaimana situasi di kabupaten anda? Apakah mirip dengan di Tegal atau di NTT, atau samasekali berbeda . Silahkan menggambarkannya di bawah ini untuk didiskusikan.

Langkah-langkah Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Penggunaan jumlah kematian absolut sebagai indikator Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Penggunaan jumlah kematian absolut sebagai indikator Perkembangan tempat persalinan dan sistem rujukan Koordinasi antar berbagai pelaku kegiatan KIA di Kabupaten Penggunaan Jampersal untuk pelayanan yang bermasalah

Apakah pemahaman dan pemaknaan data tersebut cukup. Ataukah kurang Apakah pemahaman dan pemaknaan data tersebut cukup? Ataukah kurang? Ataukah tidak tepat. Silahkan mendiskusikan secara spesifik.

Langkah-langkah Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Melakukan penyusunan Tata Kelola pelayanan KIA dengan baik. Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Melakukan penyusunan Tata Kelola pelayanan KIA dengan baik. Mengusulkan reformasi kebijakan pelayanan KIA di Kabupaten.

Penyusunan Tata Kelola Sistem pelayanan kesehatan perlu diperkuat dengan memerinci: Tugas Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai regulator sistem pelayanan kesehatan. Tugas Pemberi anggaran: Kementerian Kesehatan/Pemerintah pusat. Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan lembaga swasta Tugas Pemberi pelayanan: RS pemerintah dan swasta, Puskesmas pemerintah dan swasta. Tugas Pengembangan SDM: Perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan, dan lembaga pelatihan tenaga kesehatan.

Reformasi Kebijakan di Kabupaten

Berbagai Kebijakan yang diusulkan di Kabupaten Memperbaiki Pembiayaan Memperbaiki sistem pembayaran Memperbaiki Pengorganisasian Mengembangkan Regulasi Menata Perilaku Masyarakat

Kebijakan Pengorganisasian Memperbaiki Pengorganisasian

Kebijakan Pengorganisasian pelayanan KIA di Kab Kebijakan untuk menguatkan RS (hilir) Kebijakan untuk menguatkan sistem Rujukan Kebijakan untuk menguatkan penanganan di Puskesmas, Pustu dan masyarakat (hulu) Kebijakan pendanaan untuk non-medik Kebijakan penguatan Sistem Informasi Kesehatan Kebijakan memperkuat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebijakan memperkuat sistem kerja yang interprofesi

Kebijakan menguatkan RS (Hilir) RS Pemerintah RS Swasta Dalam Aspek Mutu Pelayanan Klinik Manajemen SDM Fasilitas emergency ... Minimal satu RS di Kabupaten harus mampu memberikan pelayanan emergency 24 Jam (JAGA ON SITE) untuk ibu-ibu melahirkan Sistem rujukan KIA berpusat di RS rujukan PONEK 24 jam

Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Kebijakan untuk menguatkan RS DINKES Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Data Based SIKDA Rumah Sakit Puskesmas-Puskesmas Masyarakat Ibu Hamil normal Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC akan bermasalah di persalinan Ibu Hamil bermasalah di persalinan Tapi tidak terdeteksi di ANC

Berbagai kegiatan di RS Mengembangkan Prosedur-prosedur Tetap Pengembangan Protap (termasuk Rujukan) dipimpin oleh spesialis Dokter spesialis ikut aktif dan bertanggung-jawab atas kematian di RS Dokter spesialis ikut aktif dan bertanggung-jawab atas pembinaan rujukan Penanganan di RS Penanganan Rujukan dari Puskesmas dan Bidan Rujukan tergantung penyakit penyerta. Contoh: Untuk pasien dengan Decomp dikembangkan oleh SpPD

Kebijakan menguatkan sistem rujukan Standar operasional rujukan disusun berdasarkan resiko ibu melahirkan Penulisan standar operasi untuk rujukan dipimpin oleh spesialis berdasarkan standar nasional. Para bidan diberi regulasi untuk merujuk. Para bidan/dokter umum tidak boleh melakukan penanganan pada ibu-ibu yang sudah di beri predikat risiko tinggi. RujukanIbu hamil yang diprediksi di ANC mempunyai masalah dapat dilakukan 1-2 minggu/beberapa hari sebelum HPL. Dana perawatan pasien menggunakan Jamkesmas/Jampersal+berbagai sumber lain

DINKES Rumah Sakit Kebijakan menguatkan Rujukan Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Data Based SIKDA Rumah Sakit Puskesmas-Puskesmas, RB-RB swasta dll Ibu-ibu yang dalam emergency diharuskan di rujuk ke RS PONEK Ibu-ibu yang diprediksi dalam ANC membutuhkan RS akan diantar dan dijemput Bidan ke RS PONEK Masyarakat Ibu Hamil normal Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC akan bermasalah di persalinan Ibu Hamil bermasalah di persalinan Tapi tidak terdeteksi di ANC

Peningkatan mutu pelayanan Bidan Peningkatan fasilitas Puskesmas Kebijakan untuk menguatkan penanganan di Puskesmas, Pustu dan masyarakat (hulu) Peningkatan mutu pelayanan Bidan Peningkatan fasilitas Puskesmas Pelatihan dokter puskesmas untuk PONED dan kemampuan mengeloka tindakan KIA Perbaikan pencatatan Penajaman kemampuan diagnosis dini untuk ibu hamil

DINKES Rumah Sakit Kebijakan Hulu Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Data Based SIKDA Rumah Sakit Puskesmas-Puskesmas, RB-RB swasta dll Ibu-ibu yang dalam emergency diharuskan di rujuk ke RS PONEK Ibu-ibu yang diprediksi dalam ANC membutuhkan RS akan diantar dan dijemput Bidan ke RS PONEK Masyarakat Ibu Hamil normal Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC akan bermasalah di persalinan Ibu Hamil bermasalah di persalinan Tapi tidak terdeteksi di ANC

Kebijakan pendanaan untuk non-medik Dana rujukan dari pemerintah, termasuk penjemputan ibu-ibu yang tidak mampu. Bagaimana pengaturannya? Apakah akan memanfaatkan dana tabulin yang dikelola sendiri oleh masyarakat? Para penunggu di RS diberi fasilitas makanan dan tempat menunggu Dari mana sumber dananya? Dari dana BLUD RSD, atau dari pemerintah daerah

Kebijakan penguatan Sistem Informasi Kesehatan  Data diharapkan akan sampai ke RS. Sistem informasi ini dapat menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelayanan, dan dapat melalui SMS Merupakan bagian dari sistem surveilans untuk kesehatan ibu dan anak.

Kebijakan memperkuat Dinas Kesehatan Kabupaten Pemimpin dan pengelola jaringan sistem KIA Mengembangkan sistem informasi yang baik Meningkatkan ketrampilan perorangan KaDInKes dan stafnya: Advokasi kebijakan, Melakukan koordinasi, termasuk staf lembaga lain yang bukan bawahannya  Menyusun perencanaan multi-years, Menyusun pembiayaan strategis dari berbagai sumber. Menyiapkan proses monitoring dan evaluasi

DINKES Rumah Sakit Kebijakan memperkuat Dinas Kesehatan Kabupaten Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Data Based SIKDA Rumah Sakit Puskesmas-Puskesmas. RB-RB swasta dll Masyarakat Ibu Hamil normal Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC akan bermasalah di persalinan Ibu Hamil bermasalah di persalinan Tapi tidak terdeteksi di ANC

Kebijakan memperkuat sistem kerja yang interprofesi Adanya Kelompok Kerja KIA Anggota: Spesialis: SpOG, Anak, Penyakit Dalam, Anastesi Dokter Umum Bidan Perawat

Kerjasama interprofesi Peran dokter umum dalam tim PONEK dan rujukan perlu dirumuskan Mekanisme taskshifting perlu dirumuskan dengan rinci Peran Bidan dan perawat perlu dirumuskan kembali Pendanaan Dana rujukan dari pemerintah, termasuk penjemputan ibu-ibu yang tidak mampu Para penunggu di RS diberi fasilitas makanan dan tempat menunggu

Apakah anda sepakat dengan usulan paket kebijakan tersebut Apakah anda sepakat dengan usulan paket kebijakan tersebut? Silahkan mendiskusikan .

Langkah-langkah Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Prinsip penulisan manual untuk manajemen program: Memperhatikan secara maksimal ibu-ibu yang masuk dalam: Kelompok A. Mengalami masalah dalam kehamilan saat di ANC dan di prediksi akan mempunyai masalah dalam persalinan; Kelompok B. Ibu-ibu yang dalam ANC diprediksi tidak bermasalah, ternyata bermasalah dalam persalinan sehingga membutuhkan penanganan emergency.  

Menekankan pada koordinasi antar lembaga dan pelaku Dinas Kesehatan persalinan normal Rumahsakit Pemerintah dan Swasta RS PONEK 24 Jam persalinan tidak normal Puskesmas dan RB swasta Ada masalah: Emergency melahirkan Normal: Di RS, RB, PKM C A B Diprediksi dalam ANC Persalinan akan Bermasalah Diprediksi dalam ANC Persalinan Tidak Bermasalah Rumahtangga dan Masyarakat Penulisan manual: Menekankan pada koordinasi antar lembaga dan pelaku Memberikan petunjuk rinci dan jelas mengenai pembiayaan, khususnya untuk mendanai ibu-ibu kelompok A dan kelompok B.

Isi Manual Alur kegiatan berdasarkan continuum of care lengkap dengan Pedoman dan SOP yang terkait dengan sumber pembiayaan. Job description lembaga dan profesi Penguatan manajemen: di Dinas Kesehatan, Di Rumahsakit, Di rujukan, dan di Rumahtangga/masyarakat.

Catatan tentang manual Manual ini akan disusun di level kabupaten bersama atas dasar pedoman nasional dengan tanggung jawab berbagai pihak termasuk: spesialis, Bidan/Perawat dan pimpinan/staf Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Propinsi, serta staf Kemenkes yang terkait. Dapat menjadi pegangan untuk konsultan manajemen KIA

Peran dan Tugas Lembaga di pelayanan KIA

DINKES Rumah Sakit Peran dan Tugas Lembaga dan Profesional di dalamnya Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Data Based SIKDA Rumah Sakit Puskesmas-Puskesmas. RB-RB swasta dll Masyarakat Ibu Hamil normal Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC akan bermasalah di persalinan Ibu Hamil bermasalah di persalinan Tapi tidak terdeteksi di ANC

Catatan khusus untuk Spesialis: Perlu seorang Pemimpin Klinik DINKES Bidang Kesga dan Bidang Pelayanan Data Based SIKDA Rumah Sakit Puskesmas-Puskesmas. RB-RB swasta dll Spesialis pemimpin MDG Spesialis follower Masyarakat Ibu Hamil normal Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC akan bermasalah di persalinan Ibu Hamil bermasalah di persalinan Tapi tidak terdeteksi di ANC

Respon ini rencananya disusun sebagai suatu rencana dan manual pelaksanaan yang detil untuk setiap kabupaten. Ada kemungkinan manual berbeda sesuai kondisi sistem kesehatan, geografis dan demografis, ekonomis, sosial, dan budaya. Silahkan mendiskusikan

Langkah-langkah Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

Dampak diukur dengan jumlah kematian absolut Jika Kab Tegal (misal) akan memulai reform kebijakan: Bagaimana mengukur dampak dan kapan pengukurannya? Dampak diukur dengan jumlah kematian absolut Menggunakan pendekatan time-series (before and after) Data dasar: 2009-2010-2011 Data 2012 Data 2013 Apakah akan ada Kabupaten Kontrol?

Langkah-langkah Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep universal untuk memahami masalah yang terjadi di KIA Langkah 2. Mengidentifikasi fakta di lapangan Langkah 3: Melakukan pemahaman dan pemaknaan mengenai data dengan perspektif konsep-konsep universal Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam kebijakan dan manajemen program Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan manajemen program tertuang dalam dokumen yang berisi kebijakan dan manual manajemen yang komprehensif. Langkah 6. Melakukan aksi perubahan berbasis respon di berbagai tempat dan dimonitor proses dan evaluasi dampaknya Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi perubahan yang dilakukan.

5 tahun? 4 tahun? 3 tahun? 2 tahun? Tahun depan? Berapa lama akan memberikan hasil berupa penurunan jumlah kematian ibu? Berapa targetnya? Bagaimana evaluasi kebijakannya? 5 tahun? 4 tahun? 3 tahun? 2 tahun? Tahun depan?

Implikasi Praktis di Kabupaten Bagaimana mengorganisir strategi luar biasa ini? Menggunakan konsep jaringan. Bagaimana sistem jaringan KIA akan dikembangkan? Bagaimana struktur organisasi kerja Jaringan.

Langkah-langkah Identifikasi anggota Jaringan Mengelompokkan menjadi hulu dan hilir Menetapkan koordinator Melakukan rencana kerja: memahami,memaknai, dan melakukan respon.

Jaringan KIA Dipimpin oleh KaDinKes Kabupaten dengan dukungan sistem manajemen dan pembiayaan Kelompok kerja: A. Kelompok Hulu Penanganan di masyarakat Penanganan di keluarga B.Kelompok Hilir Pelayanan RS Pelayanan rujukan C. Kelompok manajemen dan pembiayaan

A. Siapa yang berada di Hulu Penanganan di masyarakat Penanganan di keluarga Lintas Sektoral Bidan Desa Perawat Dokter Puskesmas Kader Kesehatan ...... Siapa yang memimpin? Ka Bidang Kesga?

Apa yang akan dikerjakan? Melakukan identifikasi Data keadaan di masyarakat dan rumahtangga: Mengidentifikasi Memaknai. Dapat menggunakanmodel bottleneck analysis dan investment case Hasil Respon: Dapat dipergunakan untuk persiapan Musrenbang Dipergunakan oleh seluruh lembaga anggota jaringan untuk melakukan perencanaan

B. Siapa yang berada di Hilir Lembaga –lembaga yang: Memberikan pelayanan rujukan Mulai dari Pkm/BP sampai ke RS Para profesional: Bidan desa Dokter Puskesmas Bidan Puskesmas Dokter Umum Dokter Spesialis Obsgin, Anak, Interna, Anastesi, dll Siapa yang memimpin? Spesialis Obsgin? Spesialis Anak?

Apa yang akan dikerjakan? Melakukan identifikasi Data keadaan di sistem rujukan dan rumahsakit Mengidentifikasi Memaknai. Dapat menggunakanmodel bottleneck analysis dan investment case Dapat dipergunakan untuk persiapan Musrenbang dan penyusunan RBA RS yang sudah BLUD

C. Siapa yang mendukung sistem manajemen dan pendanaannya? Merupakan tim yang mendukung agar kegiatan di hulu dan hilir dapat berjalan dengan baik Pemerintah daerah dan DPRD KaDinKes KaBid-Kabid terkait Pengelola Sistem Informasi dan telematika Konsultan Manajemen Siapa yang memimpin? Kepala Dinas Kesehatan?

Tantangan 1. Bagaimana Dinas Kesehatan mampu berperan secara inovatif dan komprehensif dalam akselerasi pencapaian MDG4 dan MDG5? Dalam konteks jaringan KIA di kabupaten ada 3 pemimpin yang perlu aktif: Pemimpin politik: Bupati/Walikota Pemimpin sistem kesehatan: Kepala Dinas Kesehatan Pemimpin teknis medik: Dr.SpOG, Dr.SpA

Tantangan 2.Bagaimana sistem pelayanan KIA di kabupaten ini dapat mempunyai berbagai penanggung-jawab yang berbeda namun terintegrasi dan terdiri atas: Kegiatan di RS (hilir): Dr.SpOG dan Dr.SpA Kegiatan di masyarakat dan Pustu (hulu): Ketua IBI setempat (?) Kegiatan di Puskesmas dan Rujukan: Pimpinan Puskesmas. Penanggung-jawab keseluruhan:Kepala Dinas Kesehatan ( mencakup pembiayaan, sistem informasi dan surveillans KIA di kabupaten).

Tantangan-tantangan lain 3.Bagaimana melakukan pengaktifan Spesialis (mengaktifkan non-playing captain) 4.Bagaimana memperkuat kerjasama antar profesi di bidang kesehatan 5.Bagaimana menggalang dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. 6.Secara keseluruhan: bagaimana menganalisis penerimaan dan penentangan stakeholders KIA terhadap usulan perubahan ini?

Penutup Apakah Visi ini mengenai kebijakan dan manajemen KIA ini logis dan making sense? Apakah mengandung pembaharuan untuk lembaga? Apa saja pembaharuannya yang dapat disebut luar biasa? Apakah dapat berjalan di masa depan? Bukti apa yang dapat mendukung visi ini? (harap check kasus NTT) Andaikata visi ini diprediksi tidak dapat diaplikasikan, apakah ada alternatif strategi/aksi perubahan untuk mengurangi kematian ibu dan anak?

Catatan penutup sebagai prinsip Kematian satu ibu atau satu bayi merupakan tragedi. Keberanian untuk melakukan perubahan riil di lapangan diperlukan. Keberanian perubahan ini perlu dipantau dengan sistem monitoring yang ketat agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan inovasi ini. Pengembangan perubahan menggunakan pendekatan open-system.

Lampiran-Lampiran A..Pedoman-Pedoman (sebaiknya disusun oleh Kemenkes dan akan diacu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten). Pedoman Tata-Kelola Sistem pelayanan KIA Pedoman Sistem Rujukan. Pedoman Sistem Surveilans KIA dan responnya. Pedoman Sistem Informasi Kesehatan B. Standar Operating Procedures (berisi prosedur klinik dan sumber pembiayaannya). Disusun oleh organisasi profesi dan ditetapkan bersama Dinas Kesehatan. Rujukan Terencana: Rujukan Ibu-ibu dengan penyulit hipertensi, Rujukan Ibu-Ibu dengan penyulit decomp, dll.... Rujukan ibu-ibu yang emergency Taskshiftng dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak C. Petunjuk-petunjuk Teknis (Khususnya untuk pembiayaan) Petunjuk Teknis Jampersal 2012 Petunjuk Teknis pembiayaan persalinan berasal dari Pemerintah Daerah