DEFINISI DAN SIFAT POLITIK PERKULIAHAN KEDUA HARI RABU 7 OKTOBER 2009.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Berkelas.
Advertisements

PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
GEOPOLITIK INDONESIA ASPEK KEWILAYAHAN
Geopolitik Indonesia Kelompok 3.
Hukum Keuangan Negara.
POLITIK HUKUM.
GEOPOLITIK BAB 8.
BAB III NEGARA.
BELA NEGARA 14 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Politik Luar Negeri Indonesia
POLITIK HUKUM I NI’MATUL HUDA
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
CITA-CITA, TUJUAN DAN VISI NEGARA INDONESIA
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
Tugas Media & Tekhnologi Pembelajaran PKn
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak Asasi Manusia adalah…
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB 1 USAHA PEMBELAAN NEGARA
Sistem Keuangan Negara
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Presented By: Lailatul Hikmah
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
beserta rakyat Indonesia
Teori konstitusi.
Terbentuknya negara Fungsi pemerintah Hubungan negara dan warga negara
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Kelompok 4 Disusun oleh : Elvira Sagita Liansyah Dhia nadhira
NEGARA INDONESIA.
KESEJAHTERAAN PENDAHULUAN
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Tantri sukma aprilina
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI Materi pembelajaran: –P–P–P–Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia –P–P–P–Pokok pikiran.
STRATIFIKASI POLTRANAS
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
BAB VII DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL- POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.
OLEH: RENDRA SAKBANA KUSUMA
Transcript presentasi:

DEFINISI DAN SIFAT POLITIK PERKULIAHAN KEDUA HARI RABU 7 OKTOBER 2009

POLITIK CERDIK, BIJAKSANA TAHU CARA MENANGANI PERSOALAN. POLITIK  POLIS  NEGARA KOTA

POLITIK ADALAH KEBIJAKAN, CARA BERTINDAK DALAM MENGHADAPI ATAU MENANGANI SUATU MASALAH.

Misalkan, dalam menghadapi peristiwa bencana alam saat ini:  Bagaimana menangani korban  Bagaimana memenuhi kebutuhan logistik  Bagaimana menjamin kelangsungan ekonomi dan pendidikan  Bagaimana menjamin kembalinya kehidupan sosial yang normal

POLITIK ADALAH KEGIATAN BERBAGAI KELOMPOK MAUPUN INDIVIDU DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BERSAMA

BURUH PEREMPUAN MENDEMO KEBIJAKAN UPAH DAN CUTI BAGI MEREKA…

ANGGOTA KPK BERTEKAD MEMBERNATAS KORUPSI…..

MAHASISWA MENDEMO KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERFIHAK PADA RAKYAT KECIL:

ILMU POLITIK MEMPELAJARI PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN.

POLITIK ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOLEKTIF ATAU PEMBUATAN KEBIJAKSANAAN UMUM UNTUK MASYARAKAT SELURUHNYA.

SIDANG DEWAN TERHORMAT UNTUK MENENTUKAN NASIB BANGSA??

POLITIK ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI SARANA UMUM.

POLITIK ADALAH BERMACAM-MACAM KEGIATAN DALAM SUATU NEGARA YANG MENYANGKUT PROSES MENENTUKAN TUJUAN DAN MELAKSANAKAN TUJUAN ITU

JADI WAPRES, JADI MENTERI

BANKIR

POLISI

JADI APAPUN KITA, SEBAGAI WARGA NEGARA: MAKA JALANKANLAH FUNGSI KITA SEOPTIMAL MUNGKIN, KARENA ITU AKAN MENJADI KONTRIBUSI KITA KEPADA TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA. APA TUJUAN NEGARA/POLITIK INDONESIA?

TUJUAN POLITIK INDONESIA: (MENURUT PEMBUKAAN UUD’45) MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT SERTA DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA

FAKTANYA:  BANYAK ANAK BANGSA YANG TIDAK TERLINDUNGI, BAIK DI DALAM ATAU LUAR NEGERI.  BEBERAPA WILAYAH DIKLAIM OLEH NEGARA LAIN: TIMOR-TIMUR, AMBALAT  BANYAK WARGA NEGARA YANG MISKIN, SAKIT  BIAYA PENDIDIKAN MAHAL

WARGA MISKIN ADA DIMANA- MANA…..

JAJANAN ORANG MISKIN

DARI BAYI SAMPI NENEK, MENGEMIS..

MISKIN, SAKIT, ……

SIFAT POLITIK OMNIPRESENT; HADIR DIMANA- MANA DI SEKITAR KITA. SADAR ATAU TIDAK, SUKA ATAU TIDAK SUKA, POLITIK TURUT MEMPENGARUHI KEHIDUPAN KITA, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT DAN WARGA NEGARA.

ILMU POLITIK BARU RESMI DIAKUI SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN PADA ABAD 19, MENGINGAT DEFINISI ILMU YAKNI PENGETAHUAN YANG DISUSUN DAN DIATUR DENGAN HUKUM- HUKUM UMUM YANG TELAH DIBUKTIKAN KEBENARANNYA SECARA EMPIRIK.

APA SYARAT SUATU ILMU???