IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Strategi Nasional Literasi Keuangan
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Lokakarya Exit Strategy dan Pembelajaran Waspola Facility
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Disampaikan.
“Bersama Membangun Kemandirian”
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PENINGKATAN PERAN QAS DALAM MENJAMIN KUALITAS DESAIN SARANA AIR MINUM KUALITAS KEGIATAN PELAKSANAAN RKM.
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Direktur Pengembangan PLP
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL II
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
SOSIALISASI PAMSIMAS 3 Tahun
Kementerian PPN/ Bappenas
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGARUSUTAMAAN PROGRAM PAMSIMAS DI DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Disampaikan oleh Ir. H. SUSIYANTO, MM. (Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan ) Yogyakarta, 4 November 2014

VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2011 - 2016

Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”

M I S I 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat 4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara merata dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman.

Misi 7: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Tujuan : Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. Sasaran : Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.

PROGRAM AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KAB. PEKALONGAN

Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi LATAR BELAKANG PROGRAM Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium) Tujuan 7 Target 7C yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya dari target yang harus dicapai pada th 2015 Status Kab. Pekalongan dalam upaya pencapaian MDGs 2015 Indikator Existing 2013 Target 2015 Proporsi populasi dengan akses terhadap sumber air minum aman** 78,84 % 78,74 % Proporsi populasi dengan akses terhadap sarana sanitasi dasar 61,82 % 70,40 % Sumber: RAD AMPL Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2015 *) Pencapaian menurut perhitungan MDGs *) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan 8

TUJUAN Mendukung pencapaian target MDGs dan RPJMN di sektor air minum dan sanitasi Perbaikan akses penduduk terhadap penyedian air bersih dan pelayanan sanitasi - Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ke arah yang lebih baik.

PRINSIP PELAKSANAAN KOMPONEN PROGRAM Berbasis masyarakat (keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan) Kemitraan Partisipatif Transparansi (dalam pemilihan masyarakat) Tanggap kebutuhan (proaktif) Tepat mutu Keberpihakan pada masyarakat miskin Kesetaraan gender Dapat dipertanggungjawabkan KOMPONEN PROGRAM Komponen pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan Komponen penyediaan sarana dan parasarana air minum dan sanitasi Komponen pengembangan produktifitas masyarakat untuk merasa memiliki dan mengembangkan secara mandiri.

PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAK (Air Minum & Sanitasi) 2005 s/d 2014, sebanyak 117 desa Program PAMSIMAS : PAMSIMAS Tahap I (2008 – 2012)  64 desa 2008 : 9 desa reguler 2009 : 15 desa reguler 2010 : 12 desa reguler 2011 : 13 desa reguler dan 2 desa replikasi 2012 : 10 desa reguler dan 3 desa replikasi PAMSIMAS II (2013 -2015)  35 desa 2013 : 11 desa APBN dan 2 desa APBD. 2014 : 8 desa APBN dan 3 desa APBD 2015 : 8 desa APBN dan rencana 3 desa APBD Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)

ASPEK LEGALITAS POKJA AMPL-BM Pembentukan Pokja AMPL BM melalui SK Bupati No : 658 / 228 Tahun 2012 Pokja AMPL terdiri dari unsur SKPD / Instansi / Lembaga yang terkait, yaitu : 1. Ketua BAPPEDA 2. Sekretaris DPU 3. Anggota BPMPKB DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN DINAS PSDA & ESDM DINAS KESEHATAN PDAM TIRTA KAJEN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA BAGIAN HUKUM SETDA LP2M STIKES PEKAJANGAN KOMUNITI FORESTRY KAB PEKALONGAN PAGUYUBAN MASYARAKAT PESISIR CINTA LINGKUNGAN 12

ANGGARAN APBD UNTUK SEKTOR AMPL BM TAHUN 2011 - 2014 2012 2013 2014 Jumlah (x Rp 1.000,00) 6.737.429.000 8.075.046.000 10.990.837.000 9.082.404.000

ALOKASI DANA PAMSIMAS I (2008-2012) Kab 2008 2009 2010 2011 2012 Jml Rp. Desa (juta) 1 Pekalongan 9 2,837,650,043 15 4,503,950,450 12 3,300,000,000 4,158,215,000 13 3,575,000,000 Penunjang/BOP 50,000,000 70,000,000 95,000,000 258,000,000 200,000,000    TOTAL  2,887,650,043  4,573,950,450  3,395,000,000  4,416,215,000  3,775,000,000 APBN ( Fisik ) : Rp. 11.357.500.000 APBD ( Fisik ) : Rp. 3.262.500.000 Swadaya Masyarakat : Rp. 3.754.820.493 Penunjang / BOP : Rp. 673.000.000 TOTAL : Rp. 19.047.820.493

PENDANAAN PAMSIMAS I SUMBER DANA APBN APBD SWADAYA MASY Jumlah 11.357.500.000 3.935.500.000 3.754.820.493

ALOKASI DANA PAMSIMAS II (2013 - 2014) Kab 2013 2014 Jmlh Rp. Desa (juta) 1 Pekalongan 13 3,575,000,000 11 3,025,000,000 Penunjang/BOP 220,000,000 225,000,000    TOTAL  3,795,000000  3,250,000,000 APBN ( Fisik ) : Rp. 4.180.000.000 APBD ( Fisik ) : Rp. 1.100.000.000 Swadaya Masyarakat : Rp. 1.320.000.000 Penunjang / BOP : Rp. 445.000.000 TOTAL : Rp. 7.045.000.000

PENDANAAN PAMSIMAS II SUMBER DANA APBN APBD SWADAYA MASY Jumlah 4.180.000.000 1.545.000.000 1.320.000.000

ALOKASI DANA PAMSIMAS I & II Kab PAMSIMAS I PAMSIMAS II Jumlah Jmlh Rp. Desa (juta) 1 Pekalongan 64 18,374,815,493 24 6,600,000,000 88 24,974,815,493 Penunjang/ BOP 673,000,000 445,000,000 1.118.000.000    TOTAL  19,047,820,493  7,045,000,000 26,092,820,493 APBN ( Fisik ) : Rp. 15.537.500.000 APBD ( Fisik ) : Rp. 4.362.500.000 Swadaya Masyarakat : Rp. 5.074.820.493 Penunjang / BOP : Rp. 1.118.000.000 TOTAL : Rp. 26.092.820.493

TOTAL PENDANAAN PAMSIMAS I & II SUMBER DANA APBN APBD SWADAYA MASY Jumlah 15.537.500.000 5.480.500.000 5.074.820.493

PEMANFAAT PROGRAM PAMSIMAS TAHUN PELAKSANAAN JUMLAH PENDUDUK YANG DILAYANI (JIWA) Keterangan 2008 14,413 Terlaksana dan sarana yang terbangun berfungsi dengan baik 2009 27,263 2010 23,110 2011 26,094 2012 16,767 2013 16,982 2014 11,221 Sedang dalam tahap pelaksanaan TOTAL 135,850   Program Pamsimas telah dapat melayani 15, 78 % penduduk, dari total 78,84 % penduduk yang terlayani oleh air minum yang layak di Kab. Pekalongan

KEBERFUNGSIAN SPAM PAMSIMAS TAHUN 2008-2012 TAHUN PELAKSANAAN JML DESA KEBERFUNGSIAN SPAM KONDISI SAM TIDAK BERFUNGSI KONDISI SAM BERFUNGSI SEBAGIAN KONDISI SAM BERFUNGSI BAIK 2008 9 1 8 2009 15 14 2010 12 2011 2012 13 TOTAL 64 2 62 TIDAK ADA IURAN IURAN < BIAYA O&P IURAN > BIAYA O&P IURAN > BIAYA O&P, PENGEMBANGAN DAN RECOVERY 5 4 7 10 25 38

KEBERFUNGSIAN SPAM PAMSIMAS TAHUN 2008-2012

TANTANGAN PEMBANGUNAN AMPL Permasalahan di Sektor Air Minum Permasalahan di Sektor Penyehatan Lingkungan Belum semua penduduk terlayani air bersih yang layak Sumber – sumber air di daerah atas belum dimanfaatkan secara optimal. Muncul kecenderungan mata air mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Keberlanjutan sarana prasarana air minum yang telah terbangun belum 100 % (pengoptimalan peran Kelompok PSAB, iuran, pembinaan oleh SKPD, dll) Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban, saluran limbah, CTPS Masih relatif rendahnya PHBS masyarakat dan belum terwujudnya Stop BABS di semua wilayah

PELUANG PEMBANGUNAN AMPL Sumber daya air yang masih potensial di Kabupaten Pekalongan. Kesadaran masyarakat terhadap PHBS yang masih dapat untuk ditingkatkan Adanya dukungan dari lesgilatif dan eksekutif tentang AMPL Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah AMPL 2011 – 2015 sebagai acuan bagi pembangunan AMPL di Kab Pekalongan Ikut serta dalam Program PPSP untuk penanganan AMPL, khususnya sanitasi 24 24

STRATEGI PEMBANGUNAN AMPL di KABUPATEN PEKALONGAN A. HAL-HAL YANG PERLU DISIKAPI Upaya pemenuhan layanan AMPL-BM melalui pembinaan dan pelaksanan pembangunan yang menjamin terjadinya keberlajutan . Sinergi antar pihak dalam rangka mendukung keberhasilan program AMPL-BM. Merubah paradigma pembangunan dari berbasis target (masyarakat sebagai objek) ke berbasis proses (masyarakat sebagai subjek). B. CARA YANG DITEMPUH Operasionalisasi kebijakan nasional AMPL-BM sejak tahun 2005 dengan cara : Memetakan isu dan permasalahan . Identifikasi desa-desa yang memiliki permasalahan AMPL-BM . Implementasi pembangunan AMPL-BM melalui DAK ( APBN ), dana APBD, swadaya masyarakat dan sumber – sumber lain .

C. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sosialisasi kebijakan pembangunan AMPL-BM ke segenap stakeholder. Pelatihan kegiatan kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola . Memacu peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasional pemeliharaan . Pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Penerapan sistem reward terhadap hasil pengelolaan AMPL-BM program kegiatan (Hibah Insentif Desa, Hibah Insentif Kabupaten). D. PROSES KEGIATAN di SEKTOR AMPL-BM PERENCANAAN YG TEPAT SASARAN Pemilihan Lokasi berdasarkan: Koordinasi internal dilakukan dengan baik dan berkesinambungan. Survey awal calon lokasi program Penentuan lokasi.

PELAKSANAAN Menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan Pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa (LKM = Lembaga Keswadayaan Masyarakat) selaku pelaksana pembangunan yang berbadan hukum. Pembentukan Tim pengelola air dari masyarakat sekitar yang menggunakan fasilitas air bersih (BPSPAMS, OMSAM dan KP2AM). Koordinasi tetap dilakukan antar intern tim koordinasi kab, fasilitator serta masyarakat desa. 3. MONITORING DAN EVALUASI Tim Pokja AMPL melakukan monitoring dan pembinaan kepada desa-desa penerima bantuan sektor AMPL. Bersama Tim Pengelola melakukan evaluasi menyeluruh.

UPAYA PEMKAB DALAM PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR AMPL 1. Melalui koordinasi dan konsultasi kepada level pengambilan kebijakan daerah . (Bupati, DPRD, dan pimpinan SKPD) 2. Bermitra dengan DPRD untuk duduk bersama agar mendapat dukungan politik dalam penganggaran dan pelaksanaan AMPL- BM . 3. Peningkatan penyediaan alokasi dana sektor AMPL, melalui sharing dana (DDUB). 4. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan AMPL-BM . Menjadikan AMPL-BM sebagai prioritas pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Menyusun RAD AMPL sebagai acuan dalam pembangunan sektor AMPL tahun 2011 – 2015 Menyusun BPS, SSK dan MPS dalam Program PPSP Adanya Kegiatan Penunjang Koordinasi Program AMPL BM

KEBERHASILAN PROGRAM AMPL-BM DI KABUPATEN PEKALONGAN Organisasi masyarakat pengelola sarana air bersih dan sanitasi telah dibentuk di setiap desa penerima bantuan sarana & prasarana air bersih maupun sanitasi dan telah menjalankan fungsinya dengan baik. Koordinasi intern antar tim pengelola Kabupaten, fasilitator serta pengelola dan warga masyarakat di desa dilakukan berkesinambungan. Warga masyarakat telah merasakan manfaat yang diterima melalui program di bidang AMPL, yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak Bertambahnya kas desa yang didapatkan dari pengelolaan air bersih melalui manajemen yang baik.

Desa Randumuktiwaren, Kec Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong sebagai salah satu desa terbaik dalam pengelolaan PAMSIMAS di tingkat Nasional pada tahun 2009 Program PAMSIMAS : Tahun 2008 Hibah Insentif Desa (HID) : Tahun 2010 Jumlah Sambungan Rumah (SR) : 247 SR Kran Umum (KU) : 9 buah Jumlah jiwa yg terlayani (Okt 2014) : 2.260 jiwa ( (59 %) Tempat cuci tangan yg dibangun : 15 unit di 4 SD Tarif per m3 : Rp 1.000,00 – Rp 2.500,00 Biaya penyambungan : Rp 1.000.000,00 / SR Saldo (Okt 2014) : Rp 157.000.000,00

6. Adanya desa yang memperoleh Hibah Insentif Desa (HID) PAMSIMAS, yaitu: Tahun 2010 : 8 desa Tahun 2013 : 3 desa Tahun 2014 : 4 desa 7. Terbentuknya Tim Pembina BPSPAMS 8. Terbentuknya Asosiasi BPSPAMS Kabupaten Pekalongan

KESIMPULAN Pamsimas merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi Pamsimas memberikan dukungan yang besar untuk peningkatan cakupan akses air minum perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan adalah 861.082 jiwa. Sampai dengan tahun 2014 Pamsimas Kabupaten Pekalongan telah melayani 135.850 jiwa penduduk, hal ini sama dengan 15,78 % dari jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terlayani air minum layak.

Terima Kasih . . . . . . .