INDEKS DEMOKRASI ASIA: KASUS indonesia 2014 The Consortium for Asian Democracy Index Desember 2014

Pengantar (1) Riset Indeks Demokrasi Asia tahun 2014 Ini merupakan survey yang keempat tentang demokratisasi di Indonesia, yang dimulai sejak 2011. Untuk Indonesia PUSKAPOL UI, bersama dengan Demos, merupakan bagian dari Konsorsium Indeks Demokrasi Asia (CADI) yang terdiri dari beberapa lembaga riset dan peneliti lepas dari beberapa negara Asia: Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Thailand, India, Taiwan, dan Jepang. Cek latar belakang laporan 2011. Konteks demokrasi di Indonesia Event-event / peristiwa, kebijakan yang terjadi dalam kurun waktu 14 tahun - Kenapa kita melakukan indeks?

Pengantar (2) Indeks Demokrasi Asia merupakan upaya menjelaskan proses demokratisasi di negara-negara paska-otoriter di Asia. Para inisiatornya beranggapan bahwa penyusunan indeks arus besar seperti yang dilakukan oleh lembaga seperti Freedom House dan the Economist Intelligence Unit tidak dapat secara akurat memotret perkembangan demokrasi di negara-negara tersebut. Indeks-indeks arus besar cenderung abai terhadap pengalaman berada di bawah kekuasaan otoriter selama puluhan tahun dan cenderung berkonsentrasi pada dinamika politik yang institusional, formal dan prosedural. Indeks Demokrasi Asia menawarkan metode pengukuran indeks yang lebih rinci dengan menggunakan konsep demonopolisasi di tiga ranah (politik, ekonomi, dan masyarakat sipil). Konsep ini memampukan pengukuran terhadap dinamika relasi kuasa yang membentuk dinamika politik institusional, formal dan prosedural.

Konteks Politik Hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan perubahan konstelasi politik: pemenang berganti dari PD ke PDIP, tetapi tidak ada kekuatan mayoritas dalam parlemen. Suara PDIP sebagai pemenang adalah yang terendah selama Reformasi. Ikatan antara partai dengan pemilih semakin melemah, hal ini nampak pada perolehan suara pemenang pemilu yang terus menurun sejak 1999 hingga 2014 (33% PDIP 1999, 22% Golkar 2004, 21% PD 2009, 19% PDIP 2014) Basis keterpilihan anggota legislatif didominasi oleh politik oligarki baik di tingkat nasional maupun lokal. Persaingan pilpres menghasilkan polarisasi dua blok politik. Hal ini berdampak pada meningkatnya intensitas diskusi politik di ruang publik, dan politisasi partisipasi warga dan pendidikan politik.

Konteks Ekonomi Kebijakan ekonomi semakin pro-pasar ditandai dengan keberpihakan negara pada korporasi*. Konflik sumber daya antara korporasi dan warga meningkat, yang antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin usaha. Data HuMa 2013 menunjukkan 232 konflik sumber daya alam yang melibatkan petani, 69% di antaranya dengan korporasi (swasta), 13% dengan Perhutani, 9% dengan taman nasional, 3% dengan pemerintah daerah. Tingkat kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya (Gini Ratio) pada 2014 diperkirakan sebesar 0,42 (BPS), naik sedikit dari 2013 (0,41). Ini berarti ada peningkatan jumlah penduduk miskin, distribusi pendapatan yang semakin timpang dan semakin terkonsentrasinya penguasaan aset pada segelintir elit.

Konteks Masyarakat Sipil Munculnya bentuk-bentuk baru partisipasi politik warga dalam lingkup elektoral (pemilu) yang diarahkan untuk mendukung kandidat dalam pemilu (Pilkada DKI, Pilpres 2014) Polarisasi dua kandidat dalam pilpres mendorong masyarakat sipil mengekspresikan pilihan politik secara terbuka dan lebih “politis” (lebih terlibat dan lebih peduli).

METODOLOGI Pengembangan Indeks demokrasi Asia didasari oleh pendefinisian kembali demokrasi dengan menjadikan pemaknaan transisi demokrasi sebagai demonopolisasi yang terjadi atas proses dan institusi dalam dimensi politik, ekonomi, maupun masyarakat sipil. Dalam upaya mengukur demokrasi (baca: demonopolisasi) ada 2 prinsip utama yang diperlakukan sebagai variabel, yaitu (1) Liberalisasi dan (2) Ekualisasi. Skor indeks didapatkan dari penilaian ahli melalui wawancara tatap muka.

Liberalisasi Ekualisasi KONSEP DASAR Otonomi Kompetisi Keberagaman Solidaritas Ekualisasi

Konsep dan Variabel Liberalisasi, sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana monopoli kekuatan lama terdisintegrasi. Variabel Liberalisasi diukur dari 2 sub variabel yaitu Otonomi dan Kompetisi Ekualisasi, proses sejauh mana kelompok minoritas atau pun subaltern secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Ekualisasi dengan demikian adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun masyarakat sipil. Variabel Equalisasi diukur dari 2 sub variabel yaitu Pluralisasi dan Solidaritas

Operasionalisasi Konsep Demokrasi (demonopolisasi) Politik Liberalisasi Equalisasi Ekonomi Masyarakat Sipil Konsep Ranah (Dimensi) (variabel) Prinsip Sub - Variabel Indikator Liberalisasi -Otonomi -Kompetisi Equalisasi -Pluralisasi -Solidaritas 57 Indikator

INDIKATOR Dimensi Politik LIBERALISASI EKUALISASI Otonomi Kompetisi Pluralisasi Solidaritas bebas dari kekerasan aparat Bebas menggunakan hak pilih pemilu check and balance antar instansi pemerintah jaminan partisipasi politik warga negara Kebebasan sipil efektivitas kebijakan eksekutif perimbangan kekuasaan di parlemen affirmative action di parlemen Kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan beraktivitas pengaruh kelompok informal dalam politik representasi kelompok-kelompok sosial di parlemen kepercayaan publik pada pemerintah Bebas beroposisi rule of law lembaga negara yang demokratis kepercayaan publik pada parlemen pemilu adil kepercayaan publik pada demokrasi transparansi parlemen, eksekutif, yudikatif

INDIKATOR Dimensi Ekonomi LIBERALISASI EKUALISASI Otonomi Kompetisi pengaruh elit politik terhadap perusahaan swasta transparansi perusahaan besar monopoli kelompok tertentu perlindungan orang miskin jaminan hak pekerja tingkat keadilan dari aktivitas ekonomi kesenjangan ekonomi antar wilayah asuransi / jaminan sosial pekerja anak upaya penrintah dlm melindungi hak pekerja disparitas pendapatan keteroraganisiran serikat pekerja independensi pemerintah dari modal asing seberapa baik perusahaan swasta melindungi hak pekerja kesenjangan aset pengaruh politik serikat pekerja   Ketidaksetaraan dan diskriminasi dlm pasar tenaga kerja tingkat partisipasi serikat pekerja monitoring dan pengawasan masyarakat thdp perusahaan kesadaran publik menangani kesenjangan ekonomi

INDIKATOR Dimensi Masyarakat Sipil LIBERALISASI EKUALISASI Otonomi Kompetisi Pluralisasi Solidaritas bebas dari intervensi pemerintah toleransi di masyarakat objektivitas media dalam pemberitaan tindakan affirmative untuk kelompok marginal bebas dari kontrol pemerintah pengaruh lsm/ormas kepada masyarkat akses terhadap informasi partisipasi aktif masy terhadap LSM /ormas pengaruh pasar terhadap masyarakat keberadaan LSM menjawab kebutuhan publik akses terhadap kegiatan dan fasilitas kebudayaan pengaruh LSM / Ormas dalam pembuatan keputusan pemerintah kebutuhan dasar rakyat terpenuhi tingkat akuntabilitas dan demokrasi lsm/ormas distribusi kekuasaan di masyarakat layanan terhadap kelompok rentan dan minoritas keragaman LSM menjawab kebutuhan masyrakat tingkat pembangunan manusia

Kerangka Sampel Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 27 orang responden ahli menggunakan Instrumen pengukuran berupa kuesioner dengan pertanyaan semi-tertutup Proses pemilihan 27 orang ahli didasarkan pada purposive sampling yang berbasis pada penentuan kategori dan kriteria tertentu untuk merepresentasikan spektrum ideologi, posisi, dan peran di masyarakat. Terdapat 3 hal yang dipertimbangkan dalam penentuan responden Area atau bidang keahlian / keterlibatan (Politik, Ekonomi, dan Masyarakat Sipil) Peran di masyarakat (akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan) Posisi ideologis responden ahli

Kategori Sampel Politik Ekonomi Masyarakat Sipil Praktisi Pro-Demokrasi Moderat Anti-Demokrasi Pro-Negara Liberal Pro-Pluralisme Anti-Pluralisme Pembuat Kebijakan Akademisi

TEMUAN rISET INDEKS DEMOKRASI ASIA 2012

Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2014 Liberalisasi Ekualisasi TOTAL otonomi kompetisi keberagaman solidaritas NILAI INDEKS 2014 5,79 4,82 5,42 5,75 5,82 4,71 5,47

Skor Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2014 adalah 5. 42 Skor Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2014 adalah 5.42. Terjadi kenaikan sebesar 0,45, walaupun tidak signifikan, dibandingkan dengan Indeks pada tahun 2013 (4.97). Dari dua variabel pembentuknya, liberalisasi lebih tinggi (5,79) daripada ekualisasi (4,82). Skor liberalisasi menunjukkan struktur dan kekuatan otoritarian masih bertahan dalam sistem demokrasi Indonesia di tiga ranah. Ini diperburuk dengan masih rendahnya skor ekualisasi yang menunjukkan sempitnya akses warga negara pada sumber daya politik, ekonomi dan sosial.

Liberalisasi yang paling baik ada pada ranah Politik (6,80) diikuti oleh Masyarakat Sipil (5,32) dan Ekonomi (5,02). Ekualisasi paling baik ada di ranah Politik (6,63). Diikuti masyarakat sipil (4,88) dan ekonomi (4,00)

Indeks Demokrasi Indonesia Stagnan

SKOR INDEKS POLITIK 2014 6,72 Liberalisasi Ekualisasi TOTAL 6,80 6,63 Otonomi Kompetisi Pluralisasi Solidaritas 7.64 6.24 7.00 6.34 Skor Indeks Politik tahun: 2011: 5,50 2012: 6,16 2013: 5,48

Indeks Politik 2014 Skor indeks politik 2014 sebesar 6,72. Skor ini tertinggi dibandingkan skor tahun-tahun sebelumnya. Skor tersebut menunjukkan ranah politik cenderung mengalami demonopolisasi yang diindikasikan oleh: Persaingan antar partai ketat (dalam pileg, PD turun ke urutan ke-4). Perolehan suara tiga besar pemenang Pemilu 2014 ketat: PDIP 18,95%; Golkar 14,75%; Gerindra 11,81%. Persaingan antar elit oligarkis semakin ketat sehingga monopoli kekuasaan politik mendapatkan tantangan. Partisipasi politik warga meningkat dalam momen elektoral.

SKOR INDEKS EKONOMI 2014 4,41 Liberalisasi Ekualisasi TOTAL 5,02 4,00 Otonomi Kompetisi Pluralisasi Solidaritas 4,94 5,09 2,88 4,80 Skor Indeks Ekonomi tahun: 2011: 4,24 2012: 4,26 2013: 4,49

Indeks Ekonomi 2014 Skor indeks ekonomi sebesar 4,41. Dibandingkan skor 2013 terjadi penurunan sebesar 0,08. Skor tersebut menunjukkan bertahannya struktur ekonomi yang monopolistik dan rendahnya pluralisasi dalam ranah ekonomi, yang diindikasikan oleh: Monopoli aset Kesenjangan pendapatan antarkelompok dan antarwilayah Ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja.

SKOR INDEKS MASYARAKAT SIPIL 2014 Liberalisasi Ekualisasi TOTAL 5,15 5,32 4,88 Otonomi Kompetisi Pluralisasi Solidaritas 4,90 5,83 4,50 5,38 Skor Indeks Ekonomi tahun: 2011: 5,09 2012: 5,43 2013: 5,03

Indeks Masyarakat Sipil 2014 Skor indeks masyarakat sipil sebesar 5,15, naik 0,12 dari skor 2013. Namun secara keseluruhan (sejak 2011 sampai 2014) skor di ranah masyarakat sipil mengalami stagnasi. Tren liberalisasi masyarakat sipil lebih tinggi dibandingkan ekualisasi. Artinya, terjadi sedikit peningkatan otonomi masyarakat sipil dalam hal kebebasan sipil. Namun, tantangan berupa intervensi Pemerintah terhadap organisasi masyarakat tetap mengancam (UU Ormas No. 17/2013). Sementara derajat toleransi antar kelompok dan perlindungan negara terhadap kelompok marjinal, melemah (terjadi penurunan signifikan skor Kompetisi dari 2011 ke 2014).

Terima kasih…