HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Advertisements

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Dr. Anwar Ma’ruf, M.Kes., drh Fakultas Kedokteran Hewan Unair
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
PENYUSUN REFERENSI COVER e MATERI SK KD TP INDIKATOR.
POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
MATA KULIAH HUKUM BISNIS
Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011.
NORMA DALAM MASYARAKAT
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
BAB VI Negara Hukum TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Acara PTUN Pengantar.
Penyelesaian Sengketa TUN
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
1. Pendidikan Demokrasi secara teoritis
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
Hernawan Hadi.doc.2007 HUKUM DAGANG Oleh Hernawan Hadi,SH MH.
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
Pengertian Hukum __________________.
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
Perbuatan Hukum Administrasi Negara Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara Pertemuan 8-9.
HUKUM PERBANKAN INDONESIA
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
hukum administrasi (negara)
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
DAN PERADILAN NASIONAL
Pokok-pokok bahasan Pengenalan hukum Macam-macam badan usaha
PEMBIDANGAN HUKUM.
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
BAB VI Negara Hukum TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Bila Anda Mencintai Hutan
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
Materi Ke-12: PERATURAN DAERAH
Bahan ke-2 Sistem Hukum Indonesia
BAB 4 Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan terhadap Norma
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
PENGANTAR ILMU HUKUM SUMBER HUKUM TAHUN AJARAN
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
INTRODUCTION TO BUSINESS LAW
Transcript presentasi:

HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN FAKULTAS TEHNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA PENGAJAR : IMAM KOESWAHYONO,SH. MH 2015 http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/category/ materi-kuliah/

KONTRAK BELAJAR (Student Based LEARNING ): 1. Serius 2. Tertib & Cermat 3. Tepat waktu 4. Partisipasi (totalitas) 5. Kekompakan/ Kebersamaan (dlm tgs kelompok) 6. Kejujuran 7. Keberanian (dlm kebenaran) 8. Transparansi (Sistem Penilaian Hsl Belajar) 9. Keterbukaan Fikiran (Positif) 10.Kemandirian 11.Mencapai Terbaik

SATUAN ACARA PERKULIAHAN Pertemuan 1: pengertian, tujuan, ruang lingkup ilmu hukum Pertemuan 2: konsep, subyek, obyek, asas hukum Pertemuan 3: ruang lingkup, pembagian, perkemb disiplin hukum penataan ruang Pertemuan 4: hk administrasi, definisi, konsep Pertemuan 5: Asas, subyek, obyek, tujuan, perkembangan pengaturan penataan ruang Pertemuan 6: Perijinan, definisi, tujuan, suby, oby Pertemuan 7: Syarat2, tata cara, kelembagaan Pertemuan 8: Perijinan pengemb kawasan Pertemuan 9: Hak atas tanah & pendaftarannya Pertemuan10: Pengadaan tanah untuk pemb Pertemuan11: Penyelesaian sengketa perijinan Pertemuan 12: Kapita selekta hukum perijinan

PRE TEST 1. Apa yang sdr. Maknai dan fahami tentang hukum? berikan satu contoh agar jelas maksud anda 2. Mengapa mempelajari hukum bagi mahasiswa non-fakultas hukum penting? Berikan alasan jawaban anda 3. Bagaimana kaitan antara disiplin ilmu anda dengan ilmu hukum, sehingga mempelajari ilmu hukum secara obyektif memang memiliki arti yg amat penting, jelaskan. 4. Problematika apa saja yang anda cermati tentang persoa-lan hukum berkaitan dengan disiplin/ cabang ilmu yg anda sedang pelajari di fakultas ini, jelaskan. 5. Jika terjadi kesalahan dlm konteks hukum dimana akar masalahnya menurut anda?

DAFTAR BACAAN TERPILIH Muchsin & Koeswahyono, Imam.,2008., Aspek Kebijaksanaan, Hukum, Penatagunaan Tanah & Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta Koeswahyono, Imam,.2012., Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia, UB Press, Malang; Darwis Khudori & Yukio Kamino (Editor) .,2012., Towards A Sustainable Ecology, 55 Years The Bandung AAC 1955, UB Press, Malang Verdiansyah, Chris (Ed).,2006., Politik Kota & Hak Warga Kota, Cet I, Buku KOMPAS, Jakarta Kansil,CST Christine Kansil.,2010., Pengantar Ilmu Hukum,Jilid I Cet ke 11, Balai Pustaka, Jakarta Philipus M Hadjon dkk.,2012, Hukum Administrasi Negara, UGM Press, Yogyakarta Undang-undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 Undang-undang No.26 Tahun 2007 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang peradilan Administrasi Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004

ARTI & MAKNA HUKUM BAGI MANUSIA Van Apeldoorn jika menanyakan apa hukum itu, maka tdk akan dijumpai krn tdk ada persesuaian kehendak Aristoteles: particular law is that which each co-mmunity lays down & applies to its own mem-bers. Universal is the law of nature. Grotius: Law is a rule of moral action obliging to that which is right. Immanuel Kant: keseluruhan syarat2 yg dg ini kehendak bebas dari org yg satu dpt menyesuai-kan diri dg kehendak bebas dr org yg lain, me-nuruti aturan hk ttg kemerdekaan Utrecht: himpunan peraturan2 (perintah & lara-ngan) yg mengurus tata tertib masy & krn itu hrs ditaati masyarakat itu. Oliver Wendel Holmes: the life of law hasn’t been logic, it has been experience

UNSUR & CIRI & SIFAT NORMA DLM MASY Hakikat Kaidah: agar di dlm masy terdpt “tata”/ Ordnung/Orde diperlukan kaedah (arab) Norm (Latin) Isi: perintah (berisi keharusan berbuat & larangan keharusan tdk berbuat) Empat Norma dlm masy yaitu: 1. Agama: dogma dr Allah/Tuhan 2. Kesusilaan: berasal dari “insan-kamil” sanubari 3. Kesopanan: berasal dari pergaulan hidup masy 4. Hukum: norma yg diciptakan oleh “negara”sifat memaksa,ancaman hukuman fisik

ILMU HUKUM ILMU HUKUM : METODE KAJIAN TTG MAKNA HUKUM ILMU HUKUM : PELAJARI KONDISI INSTRINSIK ATURAN HUKUM ILMU HUKUM : PRESKRIPTIF & TERAPAN PRESKRIPTIF: PELAJARI TUJUAN HUKUM, NILAI KEADILAN, VALIDITAS, KONSEP & NORMA HUKUM TERAPAN : TETAPKAN STANDARD PROSEDURAL, RAMBU DLM MELAKSANAKAN HUKUM

TIGA LAPISAN HUKUM DOGMATIK HUKUM (RECHTSDOGMATIEK) TEORI HUKUM (RECHTSTHEORIE) FILSAFAT HUKUM (RECHTSFILOSOPHIE) (JOHN GIJSEL & MARK VAN HOECKE) FILSAFAT HUKUM POLITIK HUKUM ILMU HUKUM (PURNADI Purbatjaraka & SOERJONO Soekanto) TEORI HUKUM ILMU HUKUM (Bernard ARIEF SIDHARTA)

ELABORASI : FILSAFAT HUKUM : RENUNGAN & RUMUSAN SERTA PENYERASIAN NILAI POLITIK HUKUM : MEMILIH & TERAPKAN NILAI ILMU HUKUM : ILMU TTG NORMA PENGERTIAN HUKUM KENYATAAN HUKUM ILMU TTG NORMA : BAHAS RUMUSAN, PENGERT ISI DAN SIFAT NORMA HKM ILMU PENGERT. : PERIST. HKM, MASY. HKM DSB KENYATAAN HK : SOSIOLOGI HKM DSB

SIFAT,TUJUAN SUMBER HUKUM ? Sifat: agar ditaati Kaidah unsur memaksa Tujuan Hukum: menjaga keseimbangan pergaulan hidup dlm masy patuh norma hukum Aristoteles:keadilan (justice):distributif (proporsional) & Komutatif ( hub perseorgn khusus) Prof.Soebekti,SH: identik tujuan ngradil & makmur Jeremy Bentham:membahagiakan sebanyak org (manfaat) Bellefroid: pemenuhan 2 azas: keadilan & kemanfaatan SUMBER HUKUM (SOURCE of LAW) asal diketemukannya hk, asas hk, hk terdahulu,sumber terjadinya hk ( Soedikno, 1986) Algra: a.sumber hk materiil:tmpat materi hk diambil: sejarah, ekonomi, antropologi,sosiologi, psikologi, filsafat b. Undang2, kebiasaan, yurisprudensi,traktat, doktrin Ad.b. Undang2: 1. material: isi ketetapan penguasa 2. kepts penguasa dilihat bentuk & cara

SYARAT BERLAKUNYA & ASAS UNDANG2 ? Diundangkan dlm Lembaran Negara (LN)  Ignorance of the law is no excuse/ Ignorantia legis excusat neminem Berakhirnya UU : 1. jangka wkt sdh ditetapkan, 2.fakta yg diatur di dlmnya tdk ada lagi,3.dicabut institusi yg lebh tinggi, 4.sdh dibentuk UU baru ASAS : 1. Lex superior derogat lex inferiori 2. Lex specialis derogat legi generali 3. Lex posteriori derogat legi priori KEKUATAN BERLAKUNYA UU ? a. juristische geltung b. soziologische geltung c. filosofische geltung

RUANG LINGKUP, SAAT BERLAKUNYA UU ? Asas teritorialArchipelagic stateWasantara Asas personal Ps 5 KUHP Asas Universal Ps 4 KUHP HAK UJI UU/ JUDICIAL REVIEW ☻Dasar (lama): Psl 26 UU No.14/ 1970: MA menguji/ menyatakan tdk sah perat di bwh UU ♣ Dasar (skrg): Psl 24 Ay (2) yo Psl 24 A Ay (1), Psl 24 C Ay (1), III aturan Peral UUD 45 (amand IV) ☺MA: mengadili tingkat kasasi, menguji perat di bwh UU Psl 24 A Ay (1) UUD ☻MK: mengadili tk I & terakhir menguji UU thd UUD 45 Psl 24 C Ay (1) UUD yo UU No.24 Th 2003 ☼ Hakim: kebenaran material & formal

TATA URUTAN PERAT PERUNDANGAN Dasar: Psl 7 Ay (1) UU No.12 Thn 2011 Isinya: a. UUD 1945 b. Tap MPR c. UU/ Perat Pem Pengganti UU d. Perat Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Propinsi g.Peraturan daerah Kabupaten/ Kota Sumber Hukum (formal) selain UU ? Ab.b. Kebiasaan (custom) kesadaran hal itu patut pengecualian Psl 15 AB, Psl 22 AB wajib syarat menjadi hklonga et inveterata consuetudo, opinio necessitatis + sanksi

YURISPRUDENSI ? DOKTRIN (PENDAPAT SH) PERJANJIAN & TREATY ? Arti: judicature/ rechtspraak: peradilan, pelaks hk kongkrit dijalankan lembg mandiri (puts pengadilan) Psl 1917 KUHPdt hakim tdk terikat precedent (the binding force of precedent) 2 sistem peradilan: 1. Kontinental 2. Anglo Saxon/Common DOKTRIN (PENDAPAT SH) Dasar: books of authority communis opinio doctorum Dimulai: awal abad ke 13 (Noormadia) Inggris (1723-1780) Islam: 4 (empat) madzab: Syafe’i, Maliki, Hambali, Hanafi PERJANJIAN & TREATY ? Definisi: hub hk 2 org/ > berdsr kt sepakat untuk akibat hk 3 unsur perjanjian: a. Esensialia (harus/ must) b. Naturalia (cacat/ tdk) c. Accidentalia (locus yg dipilih) Asas : Consensualisme/ Konsensual/ Pacta servanda sunt

TREATY ? Definisi: konsensus antar dua > ngr ttg mslh ttt Jenis: a. Bilateral b. Multi lateral Kelembagaan: United Nation, ASEAN, Pacta KLASIFIKASI HUKUM 1. Hukum Formal 2. Hukum Materiil 2. Hk mnrt sumbernya: a.UU b.Adat c.Traktat d. jurisprudensi 3. Hk mnrt bentuknya: a.tertulis b. tdk tertulis 4. Hk mnrt tempat: a. nasional b. internasional c. asing d. gereja 5. Hk mnrt wkt-berlakunya: a. Ius Constitutum (positif) b. Ius Constituendum c. Hk Asasi 6. Hk mnrt sifatnya: a. memaksa b. mengatur

KLASIFIKASI HUKUM lanjutan…… Hk mnrt wujudnya: a. Hk Obyektif b.Hk subytif Hk mnrt Isinya: a. Hk Privat/Sipil b. Hk Publik Ad.a.Hk Sipil: 1.Hk Perdata 2. Hk Dagang Ad.b.Hk Publik: 1. HTN, 2. HAN, 3. Hk Pidana, 4.HI ad.4. a.HPI b. HI Publik LINGKUNGAN PERADILAN Dasar : Psl 10 UU 14 Th 1970 UU 4 Th 2004 UU No.48 Thn 2009 Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Peradilan Militer

TUGAS/ HOME ASSIGNMENT Analisis kasus hukum (legal dispute) tertayang dg tahap: 1. Kronologi Kasus 2. Masalah Hukum 3. Analisis berdasarkan teori Perenc & hukum 4. Cantumkan daftar pustaka/ bacaan yg diacu ! Format: kertas kuarto/ A4, tulis tangan, maksimal 4 halaman ( 1 muka), minimal 2 hal ( 1 muka) Dikumpulkan Minggu depan untuk didiskusikan di kelas

Penegakan Hukum/ LAW ENFORCEMENT 3 pilar penegakan hk: a. kepastian hk, b. kemanfaatan hk c. keadilan “fiat justitia et pereat mundus” 3 unsur penegakan hk Lawrence Friedmann: a. structure b. Substance c.culture ® KLASIFIKASI HUKUM lanjutan --> lapangan hk © Hukum Administrasi Negara (HAN/ UI), ada yg menyebut Hukum Tata Pemerintahan (HTP/UGM), Hukum Tata Usaha Negara (HTUN/ Unair (dulu)). “ Hk yg mengatur kekuasaan eksekutif/ perat hk yg mengatur adm yg berhub dg warga ngr & pem yg menyebabkan negara berfungsi ”. Hukum Administrasi Perencanaan (HAP) masuk dlm lingkup/ lapangan/ field HAN mengapa ? Argumentasi: 1. Umumnya memfokus perbuatan eksekutif 2. Berkaitan dgn kepentingan publik (public interest) 3. Berhubungan dgn keputusan publik/ beschikking ambt 4. Bertujuan kesejahteraan umum ( social prosperity)

SISTEM HUKUM ( LAWRENCE FRIEDMAN ) SUBSTANSI STRUKTUR FENOMENA HUKUM NON HUKUM KULTUR

HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN ( H A P ) Materi/ Isinya mencakup apa saja ? : hk administrasi (public administration law), definisi: berhub dgn kebijakan pem/ ngr, ada tujuan tertentu, sasaran masy, menyangkut satu/ beberapa jenis perb hk, ada akibat hk tertentu. Konsep: ( Deno Kamelus, 2001, 2002, 2004) menetapkan lebih dahulu ttg sesuatu yg akan dikerjakan pd masa yg akan datang. Arti Renc & Perencanaan (Plan & Planning) : Renc/ Plan= rancangan, konsep, program, maksud, niat Perenc (Planning): proses, pertumbuhan, perbuatan, cara merenc/ merancangkan Terdapat hub antara hukum (law) & perenc (planning): keduanya menetapkan kerangka dsr bagi tindakan yg akan dtg. Jadi merujuk “law as a tool of social engineering (M Kusumaatmadja (1976)” keduanya berperan merenc suatu “social condition” yg akan diupayakan tercapai dlm wkt tertentu ”

HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN Lanjutan… N Rade & de Smit (Ateng Syafruddin, 1989) unsur-unsurnya: Proses yg integral bagi pengambilan keputusan yad Proses yg formal, sistematik, bertanggung jwb, informatif, teratur shg masa depan dpt dikendalikan; Merancang masa depan yg dicitakan scr efektif Merumuskan tujuan tertentu & langkah dg musyawarah Menata ulang rencana, kontrol berdasar hasil evaluasi (proses yg adaptif) Arti Planning dlm HAN (Klaus Obermayer (Belin-fante, 1983) keseluruhan perat yg berhub yg mengusahakan terwujudnya keadaan yg teratur, tindakan2 menyeluruh untuk menciptakan kondisi keteraturan, tersusun dlm perb adm, menimbulkan akibat adm (krn dlm pemb perenc/ planning merupakan proses administrasi Simpulan: perat yg berhub kondisi yad yg teratur, rencana tersebut berkaitan secara holistik dg memperjuangkan keadaan teratur & tertentu

PEMBENTUKAN HUKUM PERSPEKTIF KALANGAN AWAM ( Hasil Pelatihan Penguatan Studi Socio Legal FH-UI 29 jan -- 05 Feb 2008) PERSOALAN/ MASALAH DEWASA INI: New laws are used everywhere as a toool for development (or to promote change) Often they do not work Is this the problem of law or the problem of implementation? Legal transplantation as the cause of the problem?. (JM Otto & Adriaan W Bedner 2008)

Special problems for developing countries Elite ambitions Lack of capacity Plural & fragmented legal systems Competing of authorities Ill conceived transplantation Special problems for developing countries Social resistance against ambitious change Political interventions Social heterogeneity Limited accsss to justice Capacity of implementing institutions (JM Otto & Adriaan W Bedner 2008)

HUKUM ADMINISTRASI PERIJINAN BAGIAN KEDUA HUKUM ADMINISTRASI PERIJINAN Apa Bagaimana Mengapa

The Steps (Sony M Sikumbang 2008) THEORIES ON LAW MAKING The Synoptic Policy Phases Theory Well-organized & well-directed process Legal drafter are neutral Political actors decide on the contents of the law The Steps (Sony M Sikumbang 2008) Memahami masalah sosial Memahami metodologi Penguasaan teori sbg pisau analisis masalah Masalah = bencana sosial Ingat sasaran perilaku manusia

Langkah…lanjutan… Pemaparan gejalaartifisial masalah Pemahaman gejala naskah akademis berita Identifikasi pelaku hrs tanpa tendensimenyalahkan Melakukan penelitian empiri uji hipotesis Arena pilihan: Panduan Ann & Bob Seidmann: ROCCIPI Rules, Opportunity Capacity Communication Interest Process & Ideology LAW Role Occupant Implementing Agency

Langkah….Lanjutan… SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK Bab I Pendahuluan A. Pengantar B. Konteks Permasalahan C. Perkemb Upaya Penanganan Permasalahan D. Metode Penelitian & Sistematika Penulisan Bab II Permasalahan Yang Hendak Ditangani A. Hakikat & Ruang Lingkup Permasalahan B. Pelaku & Perilaku Yang Bermasalah C. Dampak Sosial Ekonomi Permasalahan D. Pengalaman Negara & daerah lain Bab III Analisis Atas Penyebab Perilaku Bermasalah: 1.pelaku peran; 2. Lembaga pelaksana B. Analisis Atas Penyebab Perilaku

NASKAH AKADEMIK …Lanjutan.. C. Kesimpulan Singkat Bab IV. Solusi A. Alternatif2 Solusi Potensial B. Solusi Pilihan C. Rincian Solusi Pilihan D. Analisis Biaya & Manfaat E. Analisis Dampak Sosial: 1.Kelompok marjinal (kaum miskin, wanita, anak, cacat) 2.Isu-isu sosial (lingkungan, sosial, HAM, korupsi,OtDa)

PEMBIDANGAN KAIDAH HUKUM HLA. HART (Concept of Law) Primary Legal Rules Perilaku Manusia CONCEPT OF LAW Perintah Larangan Ijin dispensasi Rule of Recognition Rules of Adjudica-tion Rules of Change Secondary Legal Rules

PRIMARY LEGAL RULES HLA.HART berisi: Perintah: menetapkan perbuatan apa yg dlm situasi tertentu hrs dilakukan Larangan: menetapkan perbuatan apa yg dlm situasi tertentu tdk boleh dilakukan orang tertentu Ijin: kaidah yg menetapkan pengecualian terhadap berlakunya kaidah larangan tertentu Dispensasi: kaidah yg menetapkan pengecualian thd suatu kaidah perintah tertentu Ten Berge & NM.Spelt Dua (2) macam/ jenis ijin: 1. Luas 2. Sempit Tiga Prinsip Batasan Pemerintah Dlm Bertindak: Asas Yuridikitas (Rechtmatigeheid) Asas Legalitas (Wetmatigeheid) Asas Diskresi ( Discretie (Ned), Freies Ermessen (Prc))

PROSES PERIJINAN (Prajudi Atmosoedirdjo) Esensi: vergunning penetapan yg merupakan dispen-sasi larangan undang-undang Substansi yg harus ada mencakup: 1. Rincian syarat-syarat 2.Tolok-ukur/ kriteria 3.Penetapan prosedur/ tata cara 4.Petunjuk pelaksanaan bagi pejabat administrasi 5.Yang dpt mengeluarkan tdk selalu organ pem 6.Hrs keputusan konstruktif spy bukan pembiaran 7.Ada tujuan yaitu pemrintah mengarahkan masy 8.Pemerintah mengendalikan kegiatan masy 9.Mnecegah timbulnya bencana

TUJUAN SPESIFIK SISTEM PERIJINAN Keinginan untuk mengarahkan aktivitas tertentu masyarakat ketaatan & menyelaraskan Mencegah timbulnya bahaya terhadap lingkungan Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu Membagi benda-benda yg sedikit jumlahnya Pengarahan dgn menseleksi orang (Suby) & Aktifitas Tujuan khusus lainnya cuti Terdapat aspek yuridis/ legal: konsekuensi aZas “Legalitas dalam negara hukum yang Demokratis” a. Larangan b. Persetujuan

URGENSI & SUSUNAN IJIN A.Urgensi/ arti pentingnya ijin untuk apa ? 1. Sbg landasan hukum (legal base) 2.Sbg instrumen/ alat menjamin kepastian hk 3.Sbg instrumen untuk melindungi kepentingan 4.Sbg bukti, bilamana ada klaim/ tuntutan B. Susunan/ Format Ijin  (Variatif) a. Organ/ lembaga yg berwenang b.yang tertuju/ dialamatkan c.Pemberian alasan mengapa? d.Diktum/amar  inti dari Ijin e.Ketentuan acuan, pembatasan, syarat2 f.Pemberitahuan tambahan g.Klausul penyelamat kekeliruan ditinjau

PROSEDUR/ TATA CARA PENERBITAN IJIN Note/ Catatan: Tahap penelitian & persyaratan bagian yg terpenting Syarat: kecermatan, kehati-hatian, kematangan Dampak/ akibat yang ditimbulkan berimplikasi luas PERMOHONAN PENELITIAN PERSYARATAN & PERAN SERTA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENYAMPAIAN IJIN

IJIN SEBAGAI SUATU PRODUK HUKUM Berisi rangkaian dinamis berbagai produk hukum fahami secara cerdas makna Psl 7 UU No.12 Th 2011 Ijin sbg Beschikking (ketetapan pemerintah) keputusan tertulis adm negara yg memiliki akibat hk Sifat/ karakter: kongkrit, individual & final Unsur-unsur/ elemen: 1. penetapan tertulis (written) 2.badan / pejabat tata usaha 3. tindakan hukum tata usaha 4.peraturan perundangan yang berlaku 5.kongkrit 6.ditujukan pada individu tertentu 7.sifatnya final 8.berakibat/ berimplikasi hukum 9.tertuju pada individu/ badan hukum perdata

MACAM/ JENIS BESCHIKKING 1. Keputusan yang membebani & menguntungkan 2. Keputusan bersifat perorangan & kebendaan 3.Keputusan positif & negatif  menimbulkan “rechtssituatie” 4. Keputusan bebas & terikat 5.Keputusan kilat & keputusan tetap/ langgeng PENGUJIAN KEABSAHAN IJIN 1. Bertentangan dgn peraturan perundangan yg berlaku 2.Bertentangan dgn azas umum pemerintahan yg baik (The Principle of Good Governance)  Kepastian hukum Tertib penyelenggaraan negara Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas

RETRIBUSI DLM PERIJINAN? Retribusi pungutan resmi yg dilakukan oleh pemerintah Dipungut berdasarkan undang2 Prestasi yg diberikan masy ada jasa timbal-baliknya Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum Pelaksanaanya dpt dipaksakan secara ekonomis CAKUPAN IJIN YANG TERKENA RETRIBUSI ? 1. Retribusi IMB 2.Retribusi Ijin tempat penjualan minuman beralkohol 3.Retribusi Ijin Gangguan 4.Retribusi Ijin Trayek PENENTUAN BESARAN RETRIBUSI 1. Berdasarkan harga tetap 2. Berdasarkan ukuran tertentu (luas, tinggi, volume)

KEWENANGAN DALAM PERIJINAN ? 1. SUMBER: ATRIBUSI, DELEGASI, MANDAT 2.KETIDAKBERWENANGAN: MATERI, LOKASI, WAKTU 3.PENYALAHGUNAAN WEWENANG beda tujuan 4.KESEWENANG-WENANGAN dampak, manfaat PENGUJIAN KEABSAHAN SUATU IJIN? 1.Peradilan Tata Usaha 2.Peradilan Militer 3.Peradilan Umum PERUBAHAN & PENCABUTAN IJIN ? 1.dasarnya wewenang bebas/ terikat ? 2.kemungkinan peran serta yg berkepentingan/ pihak 3 3.kemungkinan mengkaitkan: ketentuan, syarat, pembatasan

PERUBAHAN & PENARIKAN KEMBALI IJIN 1.Dilakukan pihak yg bertanggung jawab thd penyimp 2. Kepentingan yang terkait kerugian pd pihak ke 3 3.Sifat penyimpangan 4.Akibat penarikan kembali  dampak ? HAL YANG MENDASARI PERUBAHAN, PEMBA-TALAN & PENARIKAN 1. Akibat perubahan kebijakan 2.Akibat kesalahan keputusan (beschikking,decission) 3.Akibat adanya sanksi 4.Akibat perubahan keadaan

TERIMA KASIH & SELAMAT BELAJAR