BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
KELOMPOK KERJA KESEHATAN (POKJAKES)
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
PUSKESMAS RAWAT INAP NGADIROJO-PACITAN
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015.
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
MENGGERAKKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Selamat datang peserta
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
Mata Kuliah MANAJEMEN DATA
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Analisis Situasi.
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
PROFIL KESEHATAN JANUARi 2012.
SELAMAT DATANG PESERTA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Oleh : Faik Agiwahyuanto
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PELAYANAN DI PUSKESMAS
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) KABUPATEN LUMAJANG

LATAR BELAKANG INPRES No. 3 Tahun 2010 ( Program Pembangunan yang Berkeadilan ) Prioritas Upaya pencapaian MDGs ( baik di tk, pusat maupun daerah ) Salah satu langkan untuk mempercepat MDGs di bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termsk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan Krn salah satu permasalahan dlm penyediaan sumber daya khususnya anggaran untuk penyelenggaraan opersional Pusk. dan UKM yang disediakan sebagian Besar daerah dirasakan masih kurang BOK untuk mendorong pencapaian MDGs utk pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Pemerintah berupaya mendukung penyelenggaraan BOK untuk lebih mendorong petugas Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yanhg bersifat promotif dan preventif kpd masyarakat.

TUJUAN Tujuan Umum : Meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs bidang kesehatan tahun 2015. Tujuan Khusus : Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. Tersusunya perencanaan di tk, Puskesmas utk penyenggaraan upaya kesehatan diwilayahnya. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum pergerakkan upaya kesehatan di Puskesmas. Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif (Pusk, Poskesdes/Polindes, Posyandu, UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Meningkatkan peran serta masyarakat dlm kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif. Terselenggaranya dukungan managemen Kab./ kota dan propinsi.

KEBIJAKAN (1) Dinas Kesehatan Kab/kota dapat menetapkan tambahan upaya kesehatan prioritas lokal mendukung MDGs Alokasi per kab/kota maksimal Alokasi Per Puskesmas di tetapkan Dinas kesehatan Kab/kota Realokasi antar Puskesmas dapat dilakukan

KEBIJAKAN (2) Kegiatan pemeliharaan di hapus krn tidak sejalan dengan peraturan Alokasi dana BOK Provinsi bersumber dekonsentrasi program gizi dan KIA terpisah dari dukungan manajemen Penguatan organisasi khususnya peran kab/kota dan provinsi dengan dibentuk Tim Teknis lintas bidang

MDGs tahun 2015 Goals 1, 4, 5, 6 dan 7 terkait erat dengan kesehatan Poverty & Hunger Maternal Health EDUCATION Comm. Diseases GENDER ENVIRONMENT CHLD HEALTH PARTNERSHIP

TEROBOSAN DAN FOKUS BOK UPAYA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF FOCUS/PRIORITAS PENCAPAIAN TUJUAN MDG,S (1,4,5,6 dan 7) KEGIATAN BERDAYA UNGKIT TINGGI NASIONAL (MENU DARI PUSAT) LOKAL SPESIFIK ALOKASI ANGGARAN MINIMAL 60 %

KEGIATAN LAINNYA UPAYA KESEHATAN LAINNNYA MANAJEMEN PUSKESMAS 19 UPAYA KES LAINNYA TERMASUK LOKAL SPESIFIK MANAJEMEN PUSKESMAS ALOKASI MAKS 40 %

UPAYA KESEHATAN LAINNYA Imunisasi 2. Pengendalian Penyakit Menular 3. Promosi Kesehatan 4. Penyehatan Lingkungan 5. KIA dan KB 6. Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 8. Kesehatan Kerja 9. Kesehatan Olah Raga 10 Kesehatan Tradisional Kesehatan Sekolah 12. Kesehatan Gigi & Mulut 13. Kesehatan Haji 14. Kesehatan Indra 15. Kesehatan Jiwa 16. Kesehatan Lanjut Usia 17. Perawatan Kesehatan Masyarakat 18. Kesehatan Matra 19. Upaya Kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik

PROSEDUR/PENETAPAN Pemilihan upaya kesehatan lainnya berdasarkan Masalah diwilayah kerja puskesmas Kebijakan nasional, provinsi, kab/kota Diputuskan dalam minilokakarya puskesmas

YANG TIDAK BOLEH KURATIF DAN REHABILITATIF GAJI, UANG LEMBUR DAN INSENTIF PEMELIHARAAN GEDUNG DAN KENDARAAN BIAYA LISTRIK, TELEPON DAN AIR PENGADAAN OBAT, VAKSIN, REAGEN DAN ALKES TRANSPORT RUJUKAN

PEMANFAATAN TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS PEMBELIAN BARANG PUSKESMAS KE DESA/DUSUN PUSTU/POSKESDES/POLINDES KE DUSUN KADER KE UKBM KONSULTASI/KOORDINASI RAPAT-RAPAT PERJALANAN DINAS PEMBELIAN BARANG

LANGKAH TIM BOK KABUPATEN Rapat Koordinasi Tim BOK dengan pengelola program kabupaten ( Ka.sie dan Kabid ) 1. Penjelasan singkat / persamaan persepsi penggunaan BOK. 2. Inventarisasi masalah masing - masing program tentang capaian MDGs/SPM 3. Prioritas program dan puskesmas mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus 4. Masing masing program yang bermasalah menyusun kegiatan apa saja yang bisa mengangkat program di pusk. 5. Kemudian hasil di share..kan dengan Ka.Pusk., bendahara, pengelola program ( 1 orang ).

PEMAHAMAN BOK UNTUK MEMPERCEPAT CAPAIAN TARGET MDG’s/ SPM Masalah Seharusnya Sinkron Konsolidasi dengan pengelola Program Masalah Capaian Target Program di Kab Masalah Capaian Program di Puskesmas Prioritas Masalah Pemecahan masalah Program prioritas RUK POA Program nonprioritas Peningkatan target program RKT

Pertemuan perencanaan MASALAH DI PUSKESMAS

MENU KEGIATAN STBM DANA BOK DARI DINAS PEMICUAN Stake Holder Meeting Tk. Kecamatan Pemicuan STBM Perjalanan Dinas Tim STBM ke Desa Pertemuan STBM kader kesling Monitoring STBM Pelaksanaan pemantauan desa menuju ODF Survey Verifikas ODF Marketing sanitasi

KEGIATAN KENYATAAN DI PUSK. Stake Holder Meeting Pemicuan / STBM Perjalanan Dinas Tim STBM ke Desa IS TTU IS TPM   Pelaksanaan pemantauan desa menuju ODF                                   IS Rumah IS Sarana Air Bersih Pertemuan RTL CLTS           Pembinaan CLTS       -       -     Pertemuan STBM     -     Survey STBM Pertemuan Stake Holder   Rakor linsek ODF     Survey verifikasi ODF       Pertemuan STBM kader kesling Monev Sanitasi     Supervisi program kesling di poskesdes     Survey rumah sehat Survey TTU       Kunjungan rumah sehat Monitoring STBM Pertemuan kader STBM   Pengambilan sampel air Inspeksi sanitasi Marketing sanitasi VARIASI ANGGARAN ANTARA RP. 480.000,- S/D RP.13.900.000,-

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI

Semoga bermafaat