BAHAN EXPOS BIDANG IKAHH PADA RAPAT KERJA DINAS PERINDAGSU DENGAN KAB/KOTA SE – SUMATERA UTARA YANG MEMBIDANGI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN Direktorat Jenderal Industri Agro.
Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PERKEMBANGAN MUTU KOMODITI JAGUNG PROVINSI GORONTALO Oleh: DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU BARANG DEPARTEMEN PERDAGANGAN 2007.
PENERAPAN e-PROCUREMENT
SELAMAT DATANG DI DINAS DIKPORA KAB. GUNUNGKIDUL
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
TOPIK 12 AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI.
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Hubungan Antar Pemerintahan
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ketahanan dan Keamanan Pangan Klaster AGRO The food chain.
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Disampaikan pada acara :
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
SEKTOR INDUSTRI KOTA BANJAR
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2017
Pusdiklat Industri PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEMENPERIN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH.
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
BAHAN RAPAT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
TEKNIS PENDATAAN TAHUN 2016
Kebijakan Fiskal Indonesia
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hutan Desa (HD).
Jurusan Teknologi Industri Pertanian FTP-Universitas Brawijaya
Assalammuallaikum wr.wb
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
Jenis- jenis usaha bisnis yang ada diindonesia dan contohnya
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Pangan PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2016 DAN 2017.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
Transcript presentasi:

BAHAN EXPOS BIDANG IKAHH PADA RAPAT KERJA DINAS PERINDAGSU DENGAN KAB/KOTA SE – SUMATERA UTARA YANG MEMBIDANGI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

PENDAHULUAN Sesuai dengan Pergub No. 41 Tahun 2012 Bidang IKAHH mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agro dan Hasil Hutan, Kimia Hulu dan Hilir, Industri Kecil dan Menengah T U G A S

FUNGSI Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) menyelenggarakan fungsi : Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan di Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria di Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Penyelenggaraan pembinaan perindustrian Kecil Agro dan Hasil Hutan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya Penyelenggaraan penetepan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan Kepala Bidang IKAHH dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu : Seksi Agro dan Hasil Hutan Seksi Kimia Hulu dan Hilir Seksi Industri Kecil dan Menengah

KONDISI SAAT INI/ HASIL-HASIL YANG DICAPAI Jumlah Industri yang Berinvestasi diatas Rp. 10 Milyar sebanyak 446 Unit Usaha terdiri dari : Pangan : 217 UU Kimia dan Bahan Bangunan : 141 UU Logam dan Elektronika : 81 UU Pakan Ternak : 7 UU Jumlah Industri Kecil Menengah sebanyak 35.487 Unit Usaha terdiri dari : Industri Pangan : 7.837 UU Industri Sandang dan Kulit : 5.902 UU Industri Kimia dan Bahan Bangunan : 8.881 UU Industri Logam dan Elektronika : 4.510 UU Industri Kerajinan dan Umum : 8.357 UU

Sumatera Utara mempunyai kawasan industri yaitu : Kawasan Industri Medan I (KIM) : 120 UU Kawasan Industri Medan II : 183 UU Kawasan Industri Medan III : 60 UU Kawasan Industri Medan IV : 14 UU Kim Star Deli Serdang : 30 UU (perusahaan Dagang Umum, Perusahaan Industri dan Jasa Pergudangan

KEK Sei Mangke Simalungun (direncanakan akan tambah 160 Unit Usaha Industri Hilirisasi CPO Perusahaan- perusahaan yang telah eksis di dalam kawasan ada PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI), PKS PTPN III

Produk Unggulan Daerah Hasil Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Dari hasil kegiatan tersebut telah diidentifikasi produk unggulan Kab/ Kota Tahun 2014 sebagai berikut : No Kab/ Kota Produk Unggulan Daerah 1 Karo Jeruk, sayur mayur, buah-buahan, bunga segar, umbi-umbian, kakao getah pinus, dolomit, batu pelftrart, kapur tohor 2 Deli Serdang Keripik ubi (opak) 3 Medan Sepatu dan produk kulit, sirop markisa, sulaman/ bordir, konveksi, furniture 4 Serdang Bedagai Dodol, keripik/ kerupuk ubi, emping, tempe, tahu, anyaman bambu, ijuk, bordir, tenun ulos dan tapioka 5 Langkat Abon ikan, terasi, nata decoco, keramik gerabah tanah liat, bordir 6 Tebing Tinggi Crumb rubber, tapioka, roti kacang 7 Humbang Hasundutan Kopi

Produk Unggulan Daerah No Kab/ Kota Produk Unggulan Daerah 8 Lab. Batu Utara Kerupuk ledong, keripik ubi, terasi 9 Tanjung Balai Tepung kelapa, minyak kelapa, kerajinan batok kelapa, lidi, arang batok kelapa, ikan dan udang 10 Batu Bara Kelapa, ubi, melinjo 11 Tapanuli Utara Tenun ulos, kacang sihobuk, pande besi 12 Pakpak Bharat Kopi 13 Dairi Kopi (arabica dan robusta), jagung, gambir, jeruk 14 Binjai Buah rambutan, jambu madu 15 Asahan Sepatu bunut, batang kelapa 16 Padang Lawas Utara Anyaman tikar pandan, pande besi 17 Padang Lawas Kopi, madu, kerajinan barang kelapa, rotan, gula aren 18 Madina Kelapa sawit, karet, aren 19 Samosir Ukiran kayu, tenun gerabah, kopi losung

PERMASALAHAN Terbatasnya sarana dan prasarana Terbatasnya anggaran dalam hal melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap instansi yang ada di Kabupaten/ Kota Kurangnya koordinasi antar SKPD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota

PROGRAM KEGIATAN BIDANG IKAHH TA. 2015 APBD Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengendalian dan Pengawasan Garam Beryodium Pengendalian dan Pengawasan Bahan Tambahan Pangan pada Industri Makanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Baku Lokal Peningkatan Mutu/ Kualitas Produk dari Kelapa Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengolahan Buah Salak Program Penataan Struktur Industri Pembinaan dan Koordinasi Anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Utara

APBN Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis CPO Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Fasilitasi Pengembangan Produk IKM Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Produk Alsintan bagi IKM Pande Besi Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Kemasan untuk Makanan Ringan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Produk Pengolahan Rotan Pelatihan Teknis Produk Nugget dan Abon Ikan Partisipasi Workshop Nasional Pengembangan Alsintan IKM Pande Wilayah I Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Sulaman dan Bordir

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Tenun dan Songke Pelatihan Peningkatan Desain Diversifikasi Produk Fashion dan Tenun Ulos Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri (termasuk TPL, UPL, PFPP Penumbuhan WUB melalui Pelatihan Teknis Produksi Nugget dan Abon Ikan Penumbuhan WUB melalui Pelatihan Teknis Produksi Gula Semut Penumbuhan WUB melalui Pelatihan Teknis Pembuatan Selai Jelly dari Bahan Baku Jeruk Operasional dan Pemberdayaan UPL Operasional TPL

Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM Partisipasi pada Pameran Pameran Produk IKM Sumut Pendukung Administrasi kegiatan Penyusunan dan pengumpulan/ pengolahan/ Up Dating Data IKM Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Penerapan GKM di 15 Kab/ Kota Konvensi GKm Tk. Nasional dan Konvensi GKM Tk. Provinsi Operasional Sekretariat OVOP Provinsi

PROGRAM KEGIATAN BIDANG IKAHH TA. 2016 APBD Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengendalian dan Pengawasan Garam Beryodium Pengendalian dan Pengawasan Bahan Tambahan Pangan pada Industri Makanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Baku Lokal Peningkatan Mutu/ Kualitas Produk dari Kelapa Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengolahan Buah Salak Program Penataan Struktur Industri Pembinaan dan Koordinasi Anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Utara

APBN Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis CPO Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentra Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Tenun dan Songket Pelatihan Peningkatan Desain Diversifikasi Produk Fashion dan Tenun Ulos

Fasilitasi Pembangunan Wirausaha Industri (termasuk TPL, UPL, PFPP Penumbuhan WUB melalui Pelatihan Teknis Produksi Nugget dan Abon Ikan Penumbuhan WUB melalui Pelatihan Teknis Produksi Gula Semut Penumbuhan WUB melalui Pelatihan Teknis Pembuatan Selai Jelly dari Bahan Baku Jeruk Operasional dan Pemberdayaan UPL Operasional TPL

Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM Partisipasi pada Pameran Pameran Produk IKM Sumut Pendukung Administrasi kegiatan Penyusunan dan pengumpulan/ pengolahan/ Up Dating Data IKM Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Penerapan GKM di 15 Kab/ Kota Konvensi GKm Tk. Nasional dan Konvensi GKM Tk. Provinsi Operasional Sekretariat OVOP Provinsi

KESIMPULAN Diharapkan dengan adanya Rakor (Rapat Koordinasi) dengan unsur Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat meningkatkan sinerji antara program Provinsi dan Kabupaten/ Kota