Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed. Guru Besar Jurusan PKn FPIPS UPI 2013 PROSPEK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: HARAPAN DAN TANTANGAN (Disampaikan dalam Studium General bagi Mahasiwa Prodi PPKn Universitas Negeri Jakarta, 23 Desember 2013) Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed. Guru Besar Jurusan PKn FPIPS UPI 2013

TERMINOLOGI PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA) CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA) CITIZENSHIP EDUCATION (UK) TA’LIMATUL MUWWATANAH, (TIMTENG) TARBIYATUL WATONIYAH EDUCACION CIVICAS (MEXICO) SACHUNTERRICHT (JERMAN) CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA) SOCIAL STUDIES (USA, NEW ZEALAND) LIFE ORIENTATION (AFSEL) PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA) CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE) PENDIDIKAN SIVIK (MALAYSIA) FUQAROLIK JAMIYATI (UZBEKISTAN) GRAJDANSKIY OBRAZAVANIE (RUSSIAN) 2 (Udin : 2006; Sapriya: 2013)

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI IDE, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA INDONESIA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA INDONESIA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Udin : 2006) 3

MISI PKn DALAM TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, NEGARA YANG DEMOKRATIS SERTA DAN MENJADI WARGA BERTANGGUNG JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003) .

APA PKn ITU? Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.(UU No.20/2003 ttg Sisdiknas)

DOMAIN SOSIAL-KULTURAL SEBAGAI SISTEM PENGETAHUAN, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MEMILIKI VISI AKADEMIS DAN PEDAGOGIS SCHOOL CIVED DOMAIN KURIKULER CIVED FOR GOVERNMENT SMART & GOOD CITIZENSHIP DOMAIN BIROKRASI DOMAIN KAJIAN ILMIAH COMMUNITY CIVED DOMAIN SOSIAL-KULTURAL CIVED SBG INTEGRATED KNOWLEDGE SYSTEM (Udin : 2001, Sapriya2007) 6

MASALAH KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGERA Memasuki abad ke-21, kondisi bangsa Indonesia mengalami proses perubahan yang sangat mendasar (a.l. Perubahan UUD NRI 1945 ) Perilaku oknum aparatur negara dan warga negara atau rakyat banyak yang belum baik dan terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (SARA, tawuran, dll.) Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum tertangani secara tuntas Lemahnya penegakan hukum Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh : semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan, kepedulian, dll.) Pengaruh globalisme dengan faham bawaannya: liberalisme, individualisme, materialisme, hedonisme, dll. Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari.

Persoalan Kebangsaan di Indonesia Dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara. Kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dll. Nina Lubis: 2008

AKAR MASALAH Bangsa ini belum sepenuh hati menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mematuhi UUD NRI 1945, berkomitmen pada NKRI, dan menyadari kehidupan dengan kondisi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

SOLUSI Menanamkan dan membangunkan kesadaran berbangsa melalui pendidikan karakter dan pembudayaan kepada seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus diterima dan diamalkan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan formal diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan

TUGAS DAN FUNGSI PROGRAM STUDI LPTK Pertama sebagai pengembang dan penghasil tenaga akademik dan profesional; dan Kedua sebagai pengembang bidang kajian/telaah keilmuan

HARAPAN DAN TANTANGAN (1) Pertama, PKn adalah agenda politik negara-bangsa. Kedua, setiap negara yg mengklaim demokratis perlu Citizenship Education Ketiga, PKn adalah wahana untuk mencerdaskan warga negara. Keempat, PKn wahana pewarisan sikap dan karakter demokratis. Kelima, menjaga eksistensi negara-bangsa.

SIMPULAN: SELAMA NEGARA BERDIRI MAKA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PERLU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HARAPAN DAN TANTANGAN BAGI GURU PPKn (2) Pertama, kebijakan Pemerintah RI yang mengakui guru sebagai profesi. Kedua, perubahan kurikulum dan Mapel Perengkat Bangsa Ketiga, kebijakan tentang Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Keempat, kebijakan tentang Empat Pilar Kebangsaan Kelima, perubahan UUD NRI 1945

MATA PELAJARAN PEREKAT BANGSA Mendikbud RI: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan; (3) Bahasa Indonesia; dan (4) Matematika

IMPERATIF: PKn SEBAGAI MUATAN WAJIB KURIKULUM PADA: PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN TINGGI (UU No. 20/ 2003 ttg Sisdiknas Pasal 37 ayat (1); PP No.32/2013 ttg SNP Pasal 37 I, J, K) 16

IMPERATIF: Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. (Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi)

TANTANGAN BAGI KOMUNITAS PPKn PERLU MENJAWAB PERTANYAAN SBB.: Apakah PKn itu disiplin ilmu atau bukan? Apakah disiplin ilmu? Apakah kriteria disiplin ilmu? Apakah struktur disiplin ilmu? Mengapa PKn disebut Disiplin Ilmu Terintegrasi?

DISIPLIN ILMU? “consist of identifiable groups of people who work together, meet each other at conferences, travel to each others’ laboratories, correspond with each other, write journal articles for each other, and decide who, and which ideas, they are prepared to admit to the club”. (Gardner, 1975)

DISIPLIN ILMU? (1) a community of scholars who choose to call themselves by a particular name; (2) a body of thinking, speaking and above all, writing by these scholars, which consists of facts, concepts, generalizations and theories; and (3) a method of approach to knowledge, i.e. process whereby these scholars acquire, organize, and use their knowledge. (Dufty, 1986)

SYARAT DISIPLIN ILMU? MEMILIKI: PARADIGMA KEILMUAN KOMUNITAS KEILMUAN ETIKA ATAU KODE ETIK TRADISI KEILMUAN

(1) PARADIGMA KEILMUAN CONTOH, MODEL, POLA BERPIKIR HASIL KESEPAKATAN KEILMUAN BERDASARKAN PADA KODE ETIK DAN TRADISI KEILMUAN

MENGAPA KESAMAAN PARADIGMA KEILMUAN ITU PENTING? MENGEMBANGKAN KEILMUAN MERUMUSKAN PERTANYAAN ATAU MASALAH MEMFOKUSKAN DATA YANG PERLU DIKAJI MEMILIH DAN MENENTUKAN METODE PENGUMPULAN DATA MENAFSIRKAN DAN MEMAKNAI DATA MERUMUSKAN HUKUM, DALIL, TEORI.

(2) KOMUNITAS KEILMUAN PKn AKADEMISI, PENELITI, PENGEMBANG, PRAKTISI? PT LPTK, FKIP, STKIP: JURUSAN, FAKULTAS, PASCA SARJANA KONSORSIUM ILMU PENDIDIKAN BALITBANG, PUSAT KURIKULUM, PUSTEKOM ORGANISASI ILMUWAN DAN PROFESI PENDIDIKAN ASOSIASI PROFESI (SARJANA) PKN?

(3) ETIKA/KODE ETIK KEILMUAN PEDOMAN, ACUAN, STANDAR (NILAI, NORMA, KAIDAH KEILMUAN) SIKAP DAN PERILAKU YANG DIPANDANG LAYAK, PANTAS, JUJUR, DAN BENAR SERTA DIAKUI, DIJUNJUNG TINGGI, DISEPAKATI OLEH ANGGOTA KEILMUAN DALAM SETIAP UPAYA, KARYA, DAN IKHTIAR KEILMUAN. UU NOMOR 20/2003 > Sisdiknas KEPMENDIKNAS NOMOR178/U/2001 > Gelar dan Lulusan PT.

(4) TRADISI KEILMUAN TRADISI KEILMUAN MERUPAKAN WARISAN PRESTASI KEILMUAN YANG SAH DAN DICAPAI OLEH PARA ILMUWAN KEMUDIAN DISISTIMATISASI, DIKODIFIKASI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DIJADIKAN ACUAN MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEILMUAN SECARA BERKELANJUTAN > NORMAL SCIENCE. (Kuhn, 1962)

DIMENSI PKn SBG SASARAN PEMBANGUNAN KARAKTER WARGA NEGARA DALAM PROSES PENDIDIKAN Fakta Konsep Generalisasi Research skills Thinking skills Social participation skills Communication skills KNOWLEDGE (Pengetahuan) SKILLS (Keterampilan) Values in a pluralist society Procedural values Substantive values Modelling Community contact Decision making VALUE AND ATTITUDES (Nilai dan Sikap) ACTION (Tindakan) 27

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA