Pusat Data dan Informasi Depkes RI PENGELOLAAN DATA SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA Pusat Data dan Informasi Depkes RI Ujung Pandang, 19 Juni 2007

PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSEP DASAR: SE MENDAGRI NO. 100/756/OTODA 8 JULI 2002 PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark)

KEPMENKES NO. 1457/2003 TTG SPM BUIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA DRAFT REVISI SPM BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA 7 JUNI 2007 TERDIRI DARI : 31 JENIS PELAYANAN 54 INDIKATOR 4 JENIS PELAYANAN 18 INDIKATOR

Neonatal risti/komplikasi yg ditangani INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA No Indikator sejak 2003 Draft Revisi 7 Juni 07 1 Cakupan K4 V 2 Cakupan Salin Nakes yang memiliki kompentensi kebidanan v 3 % bumil risti yang dirujuk Cakupan ibu nifas 4 % kunjungan neonatus Neonatal risti/komplikasi yg ditangani 5 % cakupan kunjungan bayi 6 % cak deteksi dini tumbuh kembang alita dan pra sekolah 7 % cak pemerikasaan ke siswa SD dan setingkat oleh nakes atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) 8 Persentase cakupan peserta aktif KB 9 Persentase desa/kelurahan UCI 10 Persentase cakupan rawat jalan RJ Pasien Gakin 11 Persentase cakupan rawat inap RI Pasien Gakin

Penemuan dan penanganan penderita penyakit menular No Indikator sejak 2003 Draft Revisi 7 Juni 07 12 % cakupan pemberian MP ASI pada bayi BGM Gakin v 13 Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan 14 Persentase ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang tertangani 15 % sarkes dg kemampuan yan gadar yg dpt diakses masyarakat yang dapat diaskes masyarakat 16 Penyelenggaraan Penyidikan Epid dan Penanggulangan KLB dan Gizi Buruk Penemuan dan penanganan penderita penyakit menular 17 % desa/kelurahan maengalami KLB yang ditangani <24 Jam 18 Penyuluhan Perilaku Sehat Desa Siaga Aktif

DASAR KEGIATAN Kepmenkes RI 1457/Menkes/SK/X/2003 ttg SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota (pasal 9) dimana Menteri Kesehatan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah Tuntutan terhadap Pusdatin akan tersedianya data yang lebih cepat, sesuai tupoksinya

Proses pengelolaan data SPM Inf needs listing kebutuhan informasi Report Research Frame menentukan kebutuhan penyimpulan Analysis Opera- tionalize standarisasi data dan pengukuran analisa Manage Data Collect Data Transformasi data menjadi informasi pengumpulan data

PROSES PENGUMPULAN DATA SPM Surat Permintaan data, awal tahun Tindak lanjut melalui fax/telepon s/d akhir Juni Permintaan data pada pertemuan Pemutakhiran Data Permintaan data pada pertemuan Nasional maupun Regional

CAKUPAN PENGUMPULAN DATA Data SPM 2005, 405/440 kab ( 92,05%) Diperoleh dari : Telepon 226 (51,36 %) Pemutakhiran Data 92 (20,91 %) Temu Nasioanal & Regional 65 (14,77%) Crosschek 27 (6,14 %) Dari 440 Kab/Kota yang ada

HASIL PENGUMPULAN DATA SPM DATA TAHUN 2005 405 KAB/KOTA, 226 TELP 157 PERTEMUAN & 27 CROSSCHEK DATA PROFIL KES (TABEL SPM) SESUAI FORMAT MEMINDAHKAN DATA SESUAI FORMAT

Proses pengolahan data, meliputi : pembersihan data, pembuatan ringkasan untuk analisis  berupa tabel-tabel analisis data dan pengemasan informasi  memadukan data/indikator yg tdp di dalam tabel-tabel, sekaligus diperhitungkan untuk siapa hasil analisis itu akan diberikan

Pembersihan data Suatu proses/tahapan dimana terhadap data dilakukan : evaluasi diverifikasi diperbaiki (karena ada kesalahan)

Indikator Pembilang Penyebut Angka 7a. Persetase balita yang naik berat badannya (N/D) 7b. Persentase balita Bawah Garis Merah (Bintan 2005) Balita yang ditimbang Berbeda Karimun 1a. Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 8a. Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (Karimun 2005) 5682 5684 Seluruh Kab/Kota 12a. AFP Rate per 100.000 penduduk <15 th Kosong/salah penyebut 12a. Karimun dengan Tg Pinang Penduduk <15 tahun Sama ?

UPAYA MELAKUKAN VALIDASI DATA Indikator Pembilang Penyebut Angka 14a. Persentase cakupan balita pneumonia yang ditangani (Lebak_04) 17a. Persetase balita diare yangditangani(Tangerang_05) 18a. Persentase cakupan balita dapat vit A 2 kl per tahun (Serang_05) 23.066 12.516 6 226.935 13.661 12.561 15.864 186.011 230,66 102,96 0,04 122 12a. AFP Rate per 100.000 penduduk <15 th Kosong/salah penyebut

UPAYA MELAKUKAN VALIDASI DATA No Indikator Temuan 1 2 % institusi yg dibina (Kediri) % Tempat Umum memenuhi syarat (Kediri) pembilang: 60 penyebut: 35 %: 171.4 pembilang: 70 penyebut: 55 %: 127,3 3 % balita yang naik BB nya (Jember) pembilang: 148.786 penyebut: 119.175 %: 125 4 % Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (Situbondo) pembilang: 38.625 penyebut: 555 %: 6959 5 % cakupan kunjungan bayi (bangkalan) pembilang: 103.248 penyebut: 71.844 %: 143,7 % bumil risti/komplikasi yg tertangani (Pamekasan) pembilang: 289 penyebut: 230 %: 125.65 6 7 % WUS dapat kapsul yodium (Lamongan) Jumlah Puskesmas pembilang: 16.355 penyebut: 12.278 %: 133.21 Jml Pusk DTP : 4 Pusk TTP : 17 Juml Pusk : 23

TUJUAN UNTUK FEEDBACK BAGI DAERAH SEBAGAI SUMBER DATA UNTUK MUATAN BANK DATA PUSAT AGAR DAPAT DIAKSES SECARA CEPAT OLEH PENGGUNA DATA (KHUSUSNYA PIMPINAN DEPKES)

DIGUNAKAN UNTUK MUATAN BANK DATA PUSAT PEMANFAATAN DATA DIGUNAKAN UNTUK MUATAN BANK DATA PUSAT BAHAN PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2005 ?

SEBAGAI MUATAN BANK DATA DI PUSAT PENGELOLAAN DATA SPM SEBAGAI MUATAN BANK DATA DI PUSAT

Program Aplikasi Pengolahan Bank Data SAAT INI Indikator yang diprogram Data SPM Kab/Kota Dikirim Database: SPM, Dll Data lainnya Informasi untuk pengambilan keputusan Dll Program Aplikasi Pengolahan Bank Data

Program Aplikasi Pengolahan Bank Data YANG AKAN DATANG Indikator yang diprogram Data SPM Kab/Kota DI SHARING DENGAN MENGENTRI KE PROG TTT Database: SPM, Sumberdaya, SDMKes Dll Data Sumber Daya di Kab/Kota Informasi untuk pengambilan keputusan Data SDMKes di Kab/Kota Dll Program Aplikasi Pengolahan Bank Data

KENDALA PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SPM DAN HARAPAN DIMASA DATANG Masih ditemui pengisian data yang meragukan Belum ada kesepakatan model permintaan data langsung dari Pusat ke kab/Kota Adanya effort yang besar model permintaan data langsung ke kab/kota Melalui jaringan komputer diharapkan kendala ini akan terpenuhi

Terimakasih ......