SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budaya politik di indonesia
Advertisements

Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
PARTAI POLITIK.
PARTAI POLITIK.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
MARKETING POLITIK Marketing:
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ekosob dlm politik kebangsaan muhammadiyah abdul munir mulkhan.
Perencanaan Dan Pembuatan Keputusan
Pertemuan ke-4 (3/12/08) Pranata Politik
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
CSR dan Non Profit Team Dosen Akuntansi Pertangungjawaban Sossial
Etika & Perilaku Organisasi
KEKUASAAN, PENGARUH DAN LEGITIMASI
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
PENGERTIAN DAKWAH DAKWAH: PANGGILAN, AJAKAN, SERUAN
REINVENTING BUMD.
Aktivis Hari Ini Pemimpin Masa Depan
By: Mustopa JEJARING ADVOKASI.
Pengantar Partai Politik
BAB IV PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK, BARANG KLUB, PILIHAN PUBLIK, PROSES POLITIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & KEGAGALAN PEMERINTAH.
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
Program Majelis Diktibang Bidang IV
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
IDIEOLOGI MUHAMMADIYAH
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PROF. DR. ABD MANAN
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
Referensi. referensi ETIKA DAN LINGKUNGAN By Sulistyowati
KETOKOHAN/KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah dan Dakwah Pemberdayaan Masyarakat
PERAN POLITIK MUHAMMADIYAH
Komunikasi Politik.
Sistem Pemerintahan Indonesia
SESI 04: PROSES PERENCANAAN
Partai Politik & Pemilu
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Lembaga-lembaga Suwenti Noberti A Ika Agustina A
ADVOKASI Referensi : Ritu R. Sharma. Pengantar Advokasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
By : Ratnasari Fajariya Abidin
SOSIOLOGI “Gerakan Sosial’’
Berkelas.
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
Disarikan dari Siregar & Samadhi
Selamat Datang Calon Abdi Negara
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Partai Politik.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
PENGUATAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH/ ’AISYIYAH
BAB 08 KEKUASAAN DAN WEWENANG
REINVENTING BUMD.
FORMAT ORGANISASI MUHAMMADIYAH MASA DEPAN Dr. phil
PENGANTAR HUKUM EKONOMI
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. KONTRAK BELAJAR Perkuliahan / Kehadiran : 30% Tugas / Quiz : 35% UTS : 15% UAS : 20% 2.
PENGUATAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH/ ’AISYIYAH
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN Pratikno pratikno@ugm.ac.id

Kelompok Kepentingan (1) Kelompok Kepentingan (Interest Group / IG): asosiasional antar individu atau antar organisasi yg terorganisir (beda dg Pressure Group/ PG) Yang mempunyai kepedulian/ tujuan yang sama Berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik Untuk kepentingan kelompok tertentu (misal: menolak import beras demi kepentingan petani) atau masyarakat luas (misal: turunkan gas emisi utk kualitas hidup masy). Tanpa menjadi pem ataupun bagian dari pemerintah (beda dg parpol). 2

Kelompok Kepentingan (2) Krn tidak menjadi pem, maka IG andalkan pd metode persuasi kpd masyarakat luas, pem, & perumus kebijakan utk pengaruhi kebij publik. Namun, kadang ada KK yg membentuk 2 kaki (disebut sbg ‘interest party’): Selain sbg KK yg di luar pem; Juga sbg parpol yg masuk ke koalisi pem Contoh IP (interest party) utk perjuangan pengembangan sektor pertanian: Sbg KK: organisasi petani Sbg Parpol: ‘Partai Agraris’ 3

Muhammadiyah (1) Muhammadiyah jelas sbg IG: Asosiasi yg terorganisir (tidak semata sbg PG) Terdapat kesepakatan nilai & tujuan Tidak masuk kontestasi utk menjadi pem/ bagian dari pem (tidak spt parpol) Muktamar Muhammadiyah ke-38: Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari AD/ ART dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah (2) (1) Sbg komunitas, Muhammadiyah bisa disebut Interest Party yg punya dg 2 kaki: Sbg IG: Persyarikatan Muhammadiyah Sbg Parpol: Partai Amanat Nasional (2) Walaupun nilai & tujuan jelas, namun cakupan kerja Muhammadiyah sangat luas sbg IG yg harus mengawal isu kebij yg sangat luas pula: Muktamar Muhammadiyah ke-40: Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. 5

Sbg Interest Party Mempunyai beb kelebihan: Bisa menjadi bagian dari gerakan civil society yg otonom & kritis thd pem. Dan sekaligus bisa masuk dlm proses perumusan kebij publik (mempengaruhi dari dalam). Sekaligus perlu kewaspadaan: Posisi sbg bagian dari pem bisa memperlemah pondasi/ legitimasi sbg Civil Society & menyeret ke orientasi jangka pendek 5 tahunan (pemilu); Kekritisan sbg IG bisa persulit posisi parpol-nya di pem. 6

Sbg IG ‘Segala Bidang’ Butuh energi besar utk pengaruhi & kawal kebijakan publik di segala bidang: Jika sukses, bisa berhasil kendalikan semuanya Tapi, bisa jadi ‘kehilangan’ semuanya. Jika bertahan dg isu ‘segalanya’, maka: Kekuatannya pd ‘legitimasi moralitas publik’ drpd ‘legitimasi kompetensi’; Alternatif lain: Buat prioritas isu kebij yg ditangani masing2 unit org; Target tahunan spesifik utk masing2 unit org; Kembangkan legitimasi moralitas (ketauladanan) & legitimasi kompetensi (research based policy advocacy, misal oleh univ2 Muh) 7

Skill sbg Kelompok Kepentingan? Krn di luar pem yg berusaha ‘memerintah’ (mempengaruhi kebij publik), maka IG perlu skill ‘memerintah tanpa menjadi pemerintah’. Manaj Network bisa dipertimbangkan: Mempengaruhi ‘agent’ (individu atau kelompok individu perumus kebijakan publik) sec langsung; & Membangun ‘struktur’ baru (pengetahuan/ pemaknaan/ sumberdaya dll) yang diharapkan mengkerangkai tindakan perumus kebij publik. 8

Perlu elaborasi lebih detail ! Terima Kasih