HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Istislam, SH.MHUM HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP HUKUM : MENGATUR, MEMAKSA, SANKSI DPT DITERAPKAN OLEH PENEGAK HUKUM NGR/PEMERINTH LINGKUNGAN/LINGKUNGAN HIDUP : KESATUAN RUANG DENGAN SEMUA BENDA, DAYA KEADAAN DAN MAHLUK HIDUP, TERMASUK MANUSIA DAN PERILAKUNYA, YANG MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN PERIKEHIDUPAN DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA SERTA MAHLUK HIDUP

LINGKUNGAN HIDUP Biologis (Hewan &Tumbuhan) FISIK (air,tanah & Udara) Biologis (Hewan &Tumbuhan) Sosial-Budaya (Interaksi manusia sesama)

DASAR HUKUM UUD 1945 (amandemen) UU 32 /2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN, MENGGANTIKAN UU No. 23/1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP/ UUPLH

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LH Hinder-Ordonnantie /HO.1926 UU 5/1960: UU Pokok Agraria UU 11/1967: Pertambangan UU 11/1974: Pengairan UU 5/1984: Perindustrian UU 9/1985: Perikanan UU 5/1990: Konservasi Hayati UU 9/1990: Kepariwisataan UU 4/1992: Perumahan dan Permukiman UU 5/1992: Cagar Budaya

UU 16/1992: Karantina UU 23/1992: Kesehatan UU 24/1992: Tata Ruang UU 6/1996: Perairan INA UU 10/1997: Tenaga Nuklir UU 15/1997: Transmigrasi UU 41/1999: Kehutanan UU 22/2001: Migas PP.54 / 2000 : Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

PP No. 27 /1999 Tentang AMDAL Kep Men LH No. 17/2001 Tentang Jenis Rencana Kegiatan/Proyek Dilengkapi AMDAL Kep Men LH No 086/2002 Yang Wajib Tentang Pedoman Umum UKL dan UPL PerMen LH No 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL PerMen LH N0 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

ASPEK-ASPEK HUKUM LINK HUKUM LINGKUNGAN ADM. HUKUM LINGK.KEPERDATAAN HUKUM LINGK.KEPIDANAAN HUKUM TATA RUANG HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LH PP No. 27 /1999 Tentang AMDAL Kep Men LH No. 17/2001 Tentang Jenis Rencana Kegiatan/Proyek Dilengkapi AMDAL Kep Men LH No 086/2002 Yang Wajib Tentang Pedoman Umum UKL dan UPL PerMen LH No 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL PerMen LH N0 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

UUPPLH SEBAGAI KETENTUAN PAYUNG (Umbrella Act/Provision) UUPLH adalah sebagai BASIS YURIDIS (basic law) untuk menilai dan menyesuaikan semua produk yang mengandung KETENTUAN LH, baik yang sudah ada (LEX LATA) maupun yang akan berlaku (LEX FERANDA).

TUJUAN & SASARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YG MENCAKUP SEKALIGUS PRINSIP-PRINSIP EKOLOGIS, EKONOMIS, & SOSIO-POLITIS SASARAN: Tercapainya keselarasan, keserasian, & keseimbangan antara manusia dan lingkungan; Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan yg memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan; Terjaminnya kepentingan generasi masa kini & generasi masa depan; Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan; Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; Terlindunginya NKRI terhadap dampak U/K di luar wilayah negara yg menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA TERPADU Untuk Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup: Kebijaksanaan PENATAAN PEMANFAATAN PENGEMBANGAN PEMELIHARAAN PEMULIHAN PENGAWASAN PENGENDALIHAN LINGKUNGAN HIDUP WEWENANG KELEMBAGAAN Pengelolaan Lingkungan Lebih bersifat KOORDINATIF?

KETERPADUAN & KOORDINASI KETERPADUAN (Integration) = penyatuan dari wewenang (fusion of competences) KOORDINASI (Coordination) = kerjasama dalam pelaksa-naan wewenang yg bersifat mandiri (working together in the exertion of autonomous competences) (AV van den Berg,1985)

UNSUR-UNSUR PENCEMARAN LH PERBUATAN MANUSIA YG MEMASUKKAN SESUATU KE DALAM L. H. (BUKAN PERISTIWA ALAM) PENETAPAN KUALITAS L.H. (B.M.L.) PERUNTUKAN L.H. (DIGUNAKAN UNTUK APA) TURUNNYA KUALITAS L.H. TIDAK BERFUNGSINYA LH SESUAI DG PERUNTUKANNYA

UNSUR-UNSUR KERUSAKAN LH TERDAPATNYA PERUBAHAN FISIK L.H. TIDAK BERFUNGSINYA L.H. TERDAPATNYA KRITERIA BAKU KERUSAKAN FISIK L.H.