OUTLINE HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
WILAYAH LAUT.
Advertisements

PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT TERRITORIAL
Jakarta, 28 SEPTEMBER BMG SENIN, 29 SEPTEMBER 2008 PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG 29 SEPTEMBER 2008 GELOMBANG DAPAT TERJADI 2,0 M S/D 2,5 M DI : PERAIRAN.
PENGARUH KETAHANAN NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
Sumber Hukum Internasional
HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview
KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT
Hukum Internasional Kelautan
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
PRAKIRAAN HARIAN TINGGI GELOMBANG
Hukum Laut Indonesia.
Unsur - Unsur Negara Dipresentasikan Oleh :
CUPLIKAN HASIL KONFERENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT/SOLAS (Safety Of Life At Sea) 1974 Diratifikasi dengan Keppres No.65 tanggal.
HUKUM LAUT INTERNASIONAL “SHIPPING”
Wawasan Nusantara Definisi : Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD.
HUKUM LAUT INTERNASIONAL “FISHING”
AZAS-AZAS HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL
INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL POLITICS
Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD
Bab 7 WAWASAN NUSANTARA Apakah arti, hakekat dan kedudukan dari wawasan nusantara (wanus) bagi bangsa Indonesia? Mengapa muncul (latar belakang ) konsep.
ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951
Pendekatan Metodologis dalam Studi HI (1) #Sesi 2, Rabu, 10 September 2014.
STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION
Mitigasi Laut.
Yurisdiksi Negara.
Slide berikutnya untuk 2
KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
Wawasan Kemaritiman (UHO 6207)
RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
KETENTUAN UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara
PENGERTIAN UMUM HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM LAUT INTERNASIONAL hukum udara dan luar angkasa
PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI kemaritiman
I Made Andi Arsana | Hukum Laut Nasional I Made Andi Arsana |
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Pert Hukum internasional.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
Iman Prihandono, S.H., MH., LL.M
Delimitasi Batas Maritim
HUKUM INTERNASIONAL BENTUK PERWUJUDAN HUKUM INTERNASIONAL
By : Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
PERIKANAN.
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX
INTERNATIONAL MARITIME CONVENTION (TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA)
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
HUKUM INTERNASIONAL.
KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Keamanan Regional Dafri Agussalim.
PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL.
Wawasan Kemaritiman (UHO 6207)
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
Peranan Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA) melalui Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian.
Geopolitik Indonesia/Wawasan Indonesia Jodi Adam ( ) Fiolincia ( )
Sistem Hukum Indonesisa ( bahan 12 ) Bahan 12 Sistem Hukum Indonesia
Traditional Houses of Indonesia
Brief Curriculum Vitae
HASIL PENELITIAN (3) Gambar 2 Peta Potensi Energi Gelombang Laut Perairan Pantai Selatan Jawa (Musim Peralihan I Barat Timur)
HUKUM INTERNASIONAL.
PERAIRAN INDONESIA. ASPEK KEWILAYAHAN Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas.
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
CORFU CHANNEL CASE. INSIDEN SELAT CORFU Corfu Channel Insident atau selat corfu adalah pertikaian yang terjadi antara 2 negara yakni Albania dan Inggris.
ARCHIPELAGIC STATE ARCHIPELAGIC STATE UNCLOS ’82 ● PULAU ● 2/3 (70 %) WIL PERAIRAN ● PJG GARIS PANTAI KM ● DIANTARA 2 BENUA & 2 SAMUDERA.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.
Transcript presentasi:

OUTLINE HUKUM LAUT INTERNASIONAL DHIANA PUSPITAWATI, SH, LLM, PhD

REJIM HUKUM NEGARA KEPULAUAN Perkembangan konsep negara Kepulauan Definisi archipelago dan archipelagic state Perairan kepulauan Sejarah perumusan ALKI Utara-Selatan Partial ALKI Insiden Bawean 3/7/03 Pentingnya ALKI Timur-Barat

REJIM HUKUM SELAT Definisi Selat dan Lintas Transit Corfu Chanell Case The closure of Sunda Strait and Lombok Strait

INTERNATIONAL SEA BED AREA Sejarah Sea Bed International Sea Bed Authority (ISBA) Sistem exploitasi di sea bed Sea Bed sebagai common Heritage of Mankind

NAVIGATION Pengantar Safety Standard Nationality of Ships (Kebangsaan Kapal) Negara Pendaftar (The State of Registry) Genuine Link Requirement Flag of Convinience

WEEK TEN: SHIPPING Seaworthiness of ships Collision avoidance and ships routing Crewing standards Establishment of navigational aids Other safety measures

WEEK ELEVEN: FISHING Sejarah Fishing in EEZ Fishing in High Seas Shared Stock Straddling Stock Aturan untuk species tertentu

MARINE POLLUTION AND PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT Framework HI untuk Marine Pollution Sumber Polusi Laut Prinsip Umum Marine Polution MARPOL – Dumping Penyelesaian Sengketa menurut HI Penyelesaian Sengketa menurut HLI Prinsip Umum yg dpt diterapkan dalam penyelesaian sengketa

PENYELESAIAN SNEGKETA Menurut Asas-asas hukum internasional umum (General Principles of International Law) Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Studi Kasus