Bab 4 Negara dan Konstitusi Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme? Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya? Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar konstitusi negara? Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara?

Konstitusi Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara Berarti hukum dasar- nya negara, hukum tertinggi negara . Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas) Sebagai undang-undang dasar – nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit) Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara

Konstitusionalisme Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan bernegara cenderung disalahgunakan Ingat hukum besi kekuasaan; “power tends corrupt, absolute power corrupts absolutely” Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang –undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara Konstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara

Negara Konsitusional Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalisme Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme

Konstitusi NKRI Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959) Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

Isi Konstitusi Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang perubahan konstitusi Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs. Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara

Isi UUD 1945 Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II AT) Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental bagi NKRI Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara , perubahan konstitusi , aturan peralihan dan aturan tambahan

Kesepakatan dasar mengenai UUD 1945 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Mempertegas sistem presidensiil Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Perubahan UUD 1945 Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen (melampirkan naskah perubahan pada naskah asli) Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan konstitusi . Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi lama atau asli ditinggalkan UUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000. 4), naskah perubahan ketiga ditetapkan November 2001. 5), naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002. Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat sesuai dengan tanggal ditetapkannya

Ketatanegaraan Indonesia Bentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasi Bentuk pemerintahan : republik Sistem pemerintahan : presidensiil Sistem politik : demokrasi Ketentuan – ketentuan demikian dapat ditemukan dalam UUD 1945 Dengan demikian konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri

Apa yang perlu dilakukan WNI Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi) Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnya Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati

Konstitusi- negara-warganegara INDONESIA HK DSR TERTULIS UUD 1945 WNI KS/ HK DSR HK DSR TDK TERTULIS

PENGERTIAN JENIS & HIRARKI PERATURAN PER-UU-AN Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. JENIS & HIRARKI PERATURAN PER-UU-AN UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/kota Perdes/peraturan yang setingkat (dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kades atau nama lainnya).

MATERI MUATAN Adalah materi yang dimuat dalam PPu sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki PPu. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara: wilayah negara dan pembagian Daerah: kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara. Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

Lanjutan.. MATERI MUATAN Materi muatan Per.PPU sama dengan materi muatan UU. Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otda dan tugas pembantuan, dan rnenampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran Lebih lanjut PPu yang Lebih tinggi. Materi muatan Perdes/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut PPu yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda.

Fase-fase Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari: Perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

STRUKTUR KEKUASAAN SEBELUM AMANDEMEN : MPR UUD 1945 MA DPR BPK PRESIDEN DPA

5 UUD 1945 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BPK DPR MPR DPD menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5 UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK KY kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan Umum DAERAH Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Peradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD