KELOMPOK I RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN ( MODEL UMUM ) RUDOLF (2012 132 01 0066) ABD RAHMAN R (2011 132 00 0041) ………………………………..

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Didi Giatno ( ) Muhamad Yusuf ( ) Rahmad Abi Nurohman ( ) Annisa Puspitaria ( ) Dina Eka Nurvazly.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
  KELOMPOK II “Model Perubahan 90 Hari Tabrizi dalam Restrukturisasi Kelembagaan LAN RI ”
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Teori Komunikasi Organisasi
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
GOOD GOVERNANCE.
Hanindya Mustika Ningtyas
Good Governance Bab 12.
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:
Good Governance Bab 12.
Anugerah Pangripta Nusantara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Resista Vikaliana, S. Si. MM
REVIEW KEBIJAKAN PUBLIK
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Good Governance Etika Bisnis.
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
Konsep Dasar Birokrasi
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Berkelas.
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Kebijakan Publik dan Good Governance
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
SINERGITAS PERENCANAAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Keuangan Sekolah/Madrasah
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

KELOMPOK I RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN ( MODEL UMUM ) RUDOLF ( ) ABD RAHMAN R ( ) ………………………………..

 Menurut Tjokroamidjoyo birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas- tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.  Menurut Max Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek disiplin.

 Birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan.

 Bahwa Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi

Untuk kajian kinerja kelembagaan tetap seperti semula. Sehingga untuk direktorat yang ada dibawah deputi bidang pembinaan diklat akan dilebur kedalam deputi bidang kajian kinerja kelembagaan dan SDA menjadi :  Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan  Pusat Kajian Kinerja dan Pembinaan SDA  Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

Dari penggabungan deputi ini akan menghasilkan :  Pusat Diklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan  Pusat Diklat Bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan  Pusat Diklat SPIMNAS Bidang TMKP

 Saat ini model reformasi birokrasi perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, melakukan transparansi dalam berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.