Migrasi dan Rekayasa Sosial

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA
Advertisements

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KELOMPOK 1 Ervin Jongguran M. Henny Surya I. Abdurrahman Ika Maylasari
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
TEORI PEMBANGUNAN KLASIK
MKP MANAJEMEN DAN PERENCANAAN PROPERTI
Sistem Kelistrikan & Instrumen
MATERI (10) STRATIFIKASI SOSIAL
Mekanisme Pelaksanaan untuk Pemeliharaan Jalan
Baseline Sektor Energi
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
MANUSIA, TANAH, DAN LAHAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
SOSIOLOGI PEDESAAN (KPM 230)
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Proyeksi Penduduk Zainul Hidayat
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
The Group of Twenty Afrika Selatan Amerika Serikat Arab Saudi
IAD, ISD, IBD (MASYARAKAT PEDESAAN DAN MASYARAKAT PERKOTAAN)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KONSEP DASAR DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DALAM SD.ALAM
Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pola Migrasi di Indonesia
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Topik-topik Studi Mobilitas Penduduk
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
Hubungan Antar Pemerintahan
Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Perubahan Sosial dan Teori Pembangunan (Cara Pandang Modernisasi)
TEORI PENGELUARAN NEGARA
Manajemen Sumber Daya Manusia
KOMPENSASI Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia
ALIRAN STRUKTURALIS Adalah aliran pengembangan ide dasar sosialisme yang muncul di akhir 1940 dan 1950an. Teori strukturalis percaya bahwa pembangunan.
MASALAH-MASALAH DALAM PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
MIGRASI.
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
Pengangguran di Indonesia
KEGIATAN EKONOMI KESEHATAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Disampaikan pada acara :
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA: KEPENDUDUKAN
Isu dan Kebijaksanaan Kependudukan
Integrasi Politik dan Integrasi Nasional
WELCOME TO MY PRESENTATION “PERKEMBANGAN SOSIOLOGI”
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PEMECAHANNYA
Materi Kuliah EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Oleh: ANUGRAH ROMADHON
Pardomuan B.M. Sianipar MOBILITAS.
Pengalaman KAPAL Perempuan
Urbanisasi dan Migrasi
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
Penduduk dan ketenaga kerjaan
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN. 1. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 11. HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN OVERVIEW.
Oleh Paulus Wirutomo Sistem Sosial Indonesia (2015)
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
Transcript presentasi:

Migrasi dan Rekayasa Sosial S2 Kependudukan & Ketenagakerjaan Universitas Indonesia Mobilitas Penduduk, Sesi ke-11 Elda L. Pardede

Latar Belakang Negara bisa mempengaruhi migrasi Intervensi terhadap migrasi memiliki unsur ‘pemaksaan’ pada tingkat yang berbeda Rekayasa kependudukan dan sosial melalui migrasi menguntungkan karena: 1. Peraturan bisa berubah dalam waktu singkat pada saat genting 2. Mobilitas penduduk lebih peka terhadap perubahan daripada fertilitas Elda L. Pardede

Siklus Analisis Kependudukan Jumlah penduduk Komposisi penduduk Pertumbuhan penduduk Ekonomi Sosial Budaya Politik Hukum (Tata ruang) Fertilitas Mortalitas Migrasi Rekayasa Sosial? Sumber: Ananta (1991)

Alasan Rekayasa Mobilitas Negara perlu mengendalikan perpindahan, karena tanpa pengendalian (Dowty, 1987): Orang bisa ‘lari’ menghindari dari hukum nasional Bisa mengancam kesehatan publik Merapuhkan pertahanan keamanan nasional Unsur yang ‘merusak’ dapat masuk Elda L. Pardede

Alasan Rekayasa Mobilitas …tanpa pengendalian (Dowty, 1987), ~lanjutan: Bisa mengganggu warga ‘baik-baik’ dan ‘tak bersalah’ Dapat menghambat pembangunan ekonomi Merusak karakter nasional yang homogen Apakah Anda setuju? Elda L. Pardede

Bagaimana merekayasa migrasi? Faktor lokasi yang eksternal untuk individu (Model Gardner) …direkayasa oleh pemerintah dalam hal regulasi, kebijakan ekonomi, tata ruang, dll …yang mempengaruhi perilaku migrasi (dan mobilitas) melalui komponen motivasi …untuk tujuan-tujuan tertentu (redistribusi penduduk, menjaga identitas rasial dari suatu negara, dll) Elda L. Pardede

Place related macro factors Intention, decision to: Gardner (1981): Decision to move and actual move, influenced by macro factors Source of Values Place related macro factors Information Abilities Yes Do perceived macro factors match values? Stress, dissatisfaction-desire to: Move (if better match of values and macro factors is seen elsewhere) Perceived place related macro factors No Perceived constraints and facilitators Intention, decision to: Adjust to situation Change situation Stay Move I got ONE of the ANSWERS from GARDNER!!! HERE IS THE process: EXTERNAL factors entering the individual decision-making process The process in BROWN are within individuals The place factors are REAL, ACTUAL, but what is important is how it enters your perceptions!! PERCEPTIONS is the key!! This is an example of a behavioural model, I think Actual constraints and facilitators

Contoh: Rekayasa Sosial Rwanda: Rekayasa etnis antara suku Hutu dan Tutsi; setelah genosida suku Hutu oleh Tutsi, dilakukan kebijakan rekayasa etnis (pencampuran) untuk integrasi Filipina: Faktor struktural, yaitu globalisasi dan ketimpangan antar negara, fasilitasi dari pemerintah untuk pekerja domestik dari negara Filipina ke luar negeri Elda L. Pardede

Contoh: Rekayasa Sosial Uni Eropa: Pemberian beasiswa untuk mahasiswa/i Uni Eropa, integrasi dan unifikasi Afrika Selatan: Politik Apartheid; pemisahan kulit putih dengan lain-lainnya, dilakukan dengan perencanaan spasial… Australia: Mengirimkan migran anak dari Britania Raya yang umumnya yatim piatu dan miskin dan terlantar.. Elda L. Pardede

Sumber: Christopher, 1994, dikutip dari Bals, et al, 2005

Elda L. Pardede

Contoh: Rekayasa ekonomi? Kebijakan Transmigrasi di Indonesia Pemerintah membantu transmigran umum dengan menyediakan“2.25 hektar tanah, biaya transportasi sampai ke tujuan, pelatihan di daerah asal, dan kebutuhan dasar hingga 5 tahun” (Tjiptoherijanto, 1995, hal. 103) 1. GARDNER’s MODEL? What kind of place factors? 2. Push-pull theories? 3. Cost-benefit analysis (human capital approach?) 4. Structuralist? How would they explain this situation? Elda L. Pardede

Migrasi (dan Mobilitas) dan Rekayasa Sosial di Indonesia Berdasarkan makalah Tirtosudarmo (2000) Zaman Kolonial Demokrasi Terpimpin Orde Baru Sekarang? Elda L. Pardede

Zaman Kolonial Pola mobilitas adalah warisan zaman kolonial ‘Emigrasi’ dari Pulau Jawa ke Luar Jawa dengan alasan menaikkan produktivitas pertanian Proses industrialisasi ‘dicegah’ oleh pemilik perkebunan karena bisa menaikkan upah buruh Buruh dikendalikan dan ‘dimanipulasi’ oleh kontrak yang tidak adil Elda L. Pardede

Zaman Kolonial Politik Etis (awal abad ke-20) dengan kebijakan migrasi akibat: Koalisi Katolik-Protestan yang ingin meningkatkan kondisi ‘inlander’ Kesempatan ekonomi di luar Jawa yang membutuhkan buruh murah dari Jawa Memindahkan penduduk dari daerah Jawa yang diwarnai ‘social political unrest’ 1933-1941: 222.586 migran di Lampung dan Sumatra Selatan; 2.500 migran di Kalimantan. Elda L. Pardede

Demokrasi Terpimpin Pelita 1956-1960, kebijakan transmigrasi sebagai instrumen untuk: Mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa Menyediakan tenaker di pulau yang jarang penduduknya Mendukung strategi militer Mempercepat proses asimilasi Elda L. Pardede

Demokrasi Terpimpin Tujuan Transmigrasi: Membuka wilayah baru yang memiliki tanah dan SDA Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk Membangun daerah strategis untuk mencapai ketahanan nasional yang lebih tinggi Elda L. Pardede

Demokrasi Terpimpin Sentralistik (‘pemberontak’ di berbagai wilayah) Pemda dianggap unit administratif biasa Menghapus peran pemimpin adat (marga, negeri), menimbulkan ketidakpuasan masyarakat lokal Asimilasi kurang berhasil. Contoh: Suku Jawa di Lampung, kemungkinan karena ‘enclave politics’ warisan zaman kolonial Protes dari masyarakat lokal karena anggaran ditujukan lebih banyak ke wilayah transmigrasi Elda L. Pardede

Orde Baru Sentralistik, didukung oleh kekuatan militer Memusatkan kebijakan pembangunan untuk membuka lapangan kerja dan mengendalikan fertilitas (berdasarkan ide Widjojo Nitisastro) Alokasi anggaran berdasarkan jumlah penduduk, sehingga terpusat di Jawa Ketimpangan wilayah tinggi; ketidakpuasan di wilayah kaya SDA: Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi Utara, Irian Jaya Elda L. Pardede

Orde Baru Peran transmigrasi dilihat sebagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berperan untuk ketahanan dan keamanan nasional Maka lokasi transmigrasi juga ‘diduga’ dipilih berdasarkan strategi militer dan keamanan Anggaran transmigrasi diturunkan pada mid 1980-an karena harga minyak dunia naik Elda L. Pardede

Orde Baru Mobilitas penduduk meningkat karena tiga faktor: Surplus tenaker Meningkatnya alat dan jaringan transportasi Dibukanya kegiatan ekonomi, khususnya di daerah perkotaan di mana sektor informal menyediakan pilihan pekerjaan buat migran (daerah perkotaan karena dana untuk transmigrasi menurun) Elda L. Pardede

Sekarang? Elda L. Pardede

Transmigran menurut Provinsi Tujuan Sumber: Tirtosudarmo (2001), cf. Tirtosudarmo (2009)

Jumlah Transmigran di Indonesia, 1999 - 2007 Sumber: R&D Menter Transmigrasi, cf. Tirtosudarmo (2009)

Diskusi Otonomi daerah: menaikkan atau menurunkan mobilitas penduduk? Faktor-faktor apa yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk ‘mengendalikan’ mobilitas penduduk? Elda L. Pardede

LQ Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2005 Sumber: Sakernas 2005, cf. Wajdi (2010)

Elda L. Pardede