PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila & UUD 1945

Hukum dasar tidak tertulis Undang –undang dasar Hukum dasar tertulis konstitusi UUD 1945 , sebagian pengertian konstitusi tertulis (die geschrieben verfassung) namun juga bersifat sosiologis dan politis… Moh.Kusnardi ,1983:65 Hukum dasar tidak tertulis konvensi

Hukum itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis Hukum dasar . . . Hukum itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis HUKUM RECHT Pengertian UUD . . . Kumpulan aturan atau ketektuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraab suatu negara sehingga bersifat kekal dan luhur

Undang – Undang Dasar 1945 . . . Pembukaan 4 alinea 16 BAB, 37 pasal,14 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan Batang tubuh Penjelasan pasal demi pasal Penjelasan Penjelasan umum

Undang – Undang Dasar 1945 . . . Undang – Undang Dasar 1945 MENGIKATpemerintah, setiap lembaga negara, lembaga msyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap pendudukan yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Kedudukan UUD’45. . . LANDASAN STRUKTURAL UUD 1945 menjamin suatu sistem atau bentuk negara serta cara penyelanggaraannya beserta hak dan kewajiban rakyatnya. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA

UUD’45 sebagai hukum tertinggi yang berisi aturan pokok Sifat UUD’45. . . FUNDAMENTAL UUD’45 sebagai hukum tertinggi yang berisi aturan pokok TIDAK BOLEH KETINGGALAN DENGAN PERGANTIAN ZAMAN PERUBAHAN dan PENYEMPURNAAN

Sifat UUD’45. . . TEORI KONSTITUSI PERUBAHAN TERTULIS LUWES ( flexible ) KAKU ( rigid ) TIDAK TERTULIS PERUBAHAN

Perubahan UUD’45 ... INDONESIA UUD 1945 pasal 37 Prosedur biasa Prosedur istimewa LUWES ( flexible ) KAKU ( rigid ) contoh contoh INGGRIS AMERIKA SERIKAT Bagaimana dengan … INDONESIA UUD 1945 pasal 37

Tertulis / Tidak Tertulis ..? UUD itu sudah cukup apabila telah memuat aturan-aturan pokok Menguntungkan bagi negara sepertiINDONESIAyang terus berkembang

Fungsi UUD 1945 ... NORMATIF Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa maka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum melainkan suatu kenyataan dan efektif

Fungsi UUD 1945 ... NOMINAL Suatu konstitusi berlaku namun berlakunya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataannya tidak berlaku

Fungsi UUD 1945 ... SEMANTIK Konstitusi yang secara hukum berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik

Ketetapan MPR No.III/MPR/2000,Pasal 2 Urutan Perundang-undangan ... UUD 1945 TAP MPR UNDANG-UNDANG PERPU PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH Ketetapan MPR No.III/MPR/2000,Pasal 2

Pokok Kaidah Pembukaan UUD’45... Dasar-dasar pembentukan negara Tujuan Negara Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Dasar-dasar pembentukan negara Pokok Kaidah Pembukaan UUD’45... Dasar-dasar pembentukan negara Asas politik negara Pernyataan yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat

Pokok Kaidah Pembukaan UUD’45... Dasar-dasar pembentukan negara Asas kerohanian negara Dasar falsafah negara Pancasila, yang meliputi hidup kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia

ALINEA PERTAMA Makna Alinea Pembukaan UUD’45... Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Tekad untuk tetap berdiri di barisan paling depan Pengungkapan suatu dalil objektif ( penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ) Pengungkapan suatu dalil subjektif ( aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan ) ALINEA PERTAMA

ALINEA KEDUA Makna Alinea Pembukaan UUD’45... Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan Momentum yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Kemerdekaan tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi masih diisi dengan usaha mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ALINEA KEDUA

ALINEA KEtigA Makna Alinea Pembukaan UUD’45... Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan bangsa kita adalah berkat rahmat dari Tuhan Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia untuk hidup yang berkeseimbangan antara meterial dengan spiritual dan kehidupan dunia dan akhirat Pengukuhan melalui proklamasi kemerdekaan sebagai suatu negara yang berwawasan kebangasaan ALINEA KEtigA

ALINEA KEempat Makna Alinea Pembukaan UUD’45... Tujuan sekaligus fungsi negara Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila ALINEA KEempat

Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Pokok Pikiran Pembukaan UUD’45... Pertama Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Kedua Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan Keempat Negara nerdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum ( reschsstaat ) Pengakuan akan hak asazi manusia Adanya asas legalitas Adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak Ciri-ciri negara hukum :

Sistem konstitusional Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... Sistem konstitusional Adanya ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi ketentuan dalam konstitusi dan sekaligus perundangan-undangan sebagai produk konstitusi CITA-CITA NASIONAL

Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... die gesamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan majelis permusyawaratan rakyat dengan kewenangan untuk Menetapkan Undang-Undang Dasar Menetapkan GBHN Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara Mengubah Undang-Undang Dasar

Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis Presiden memegang tanggung jawab atas jalannya pemrintahan yang dipercayakan kepadanya dan mempertanggungjawabkan kepada MPR bukan kepada badan lain Mandataris MPR :

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakian Rakyat Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakian Rakyat melainkan KERJA SAMA PRESIDEN DPR

Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Kunci Pokok sistem Pemerintahan RI... Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Mengapa ?? Agar fungsi dan peranan para menteri negara sebagai pembantu presiden cukup besar

PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Kelembagaan Negara ... LEMBAGA TINGGI NEGARA LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN MA MPR MK DPR & DPD KY BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

...MPR... Pasal 1 ayat 2 …… Kedudukan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyata tugas Menetapkan UUD ( pasal 3 ) Menetapkan GBHN ( pasal 3 ) Memilih presiden dan wakil presiden ( pasal 6 ayat 2 )

...MPR... wewenang Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain termasuk penetapan GBHN Meminta pertanggungjawaban presiden Mencabut kekuasaan dan menghentikan presiden dalam masa jabatan jika melanggar GBHN /atau UUD Mengubah Undang-Undang Dasar

...MPR... keanggotaan Pasal 2 ayat 1 UU No.4 Tahun 1999 MPR terdiri atas anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang UU No.4 Tahun 1999 MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan: Utusan daerah,dan 2.Utusan golongan b. Jumlah anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian : Anggota DPR sebanyak 500 orang utusan daerah sebanyak 135 orang, yaitu sebanyak 5 orang dari tiap Daerah Tingkat I utusan golongan sebanyak 65 orang

MPR akan bersidang sedikit-dikitnya lima tahun sekali Pasal 2 ayat 2 MPR akan bersidang sedikit-dikitnya lima tahun sekali Sidang Umum MPR Sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan MPR Sidang Tahunan MPR Sidang yang diadakan tiap tahun guna mendengar pidato presiden Sidang Istimewa MPR Sidang yang diadakan di luar sidang umum dan sidang tahunan

Amandemen pertama pasal 5 ayat 1 ...presiden... Pasal 4 UUD 1945 Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Presiden bersama-sama DPR menjalankan kekuasaan legislatif Amandemen pertama pasal 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan undang-undang ke DPR

...presiden... kekuasaan Tata Cara Pemilihan Tercantum pada pasal 10 sampai 15 Yang mengatur kekuasaan presiden sebagai kepala negara Tata Cara Pemilihan Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999

Dewan Pertimbangan Agung Pasal 16 ayat (1) UUD 1945 Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah penasihat pemerintah kewajiban Mengajukan usul dan pertimbangan seputar pemerintahan keanggotaan Tokoh politik, kekaryaan, daerah maupun nasional

Kementerian Negara Pasal 7 ayat (1) UUD 1945 Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden

Pemerintah Daerah UUD 1945 pada Bab VI pasal 18 Daerah Indonesia dibagi dalam derah provinsi dan daerah provinsi pula dibagi dalam daerah yang lebih kecil Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pemerintahan akan bersendi pada permusyawaratan

...DPR... kekuasaan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR dalammengangkat Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dab Gurbernur Bank Indonesia Bersama-sama dengan presiden membentuk Undang-Undang Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan

...DPD... Keanggotaan dipilih melalui pemilu Persidangan sedikitnya sekali dalam setahun Kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang Adanya pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

Badan Pemeriksa Keuangan ...BPK... Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E ,23F, dan 23G BADAN YANG BEBAS DAN MANDIRI Fit and proper test

...MA... UU No.19 tahun 1970 Ketentuan –ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU No.35 tahun 1999( revisi ) Adanya kekuasaan kehakiman yang tercantum pada : Pasal 24,pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, danpasal 25

Perbedaan struktur ketatanegaraan SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 UUD 1945 MPR BPK DPR PRESIDEN DPA MA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Perbedaan struktur ketatanegaraan SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 UUD 1945 MPR DPR PRESIDEN KEKUASAAN KEHAKIMAN BPK DPR DPD WAPRES MK MA KY legislatif eksekutif yudukatif SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

Dinamika Pelaksanaa UUD ... Masa Awal Kemerdekaan Masa Orde Lama Masa Orde Baru Masa Era Global

Dinamika Pelaksanaa UUD ... Awal kemerdekaan Perubahan fungsi Komite Nasional Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN sebagai maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 Berdasarkan perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer

Dinamika Pelaksanaa UUD ... Awal kemerdekaan UUD 1945 sebagai UUD Negara Bagian (27 Desember 1949) KMB : Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat, Pengakuan kedaulatan oleh pemerintahan kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, Didirikannya uni antara RIS dan kerajaan Belanda.

Dinamika Pelaksanaa UUD ... Orde Lama UUDS 1950 pasal 137 Untuk mengambil keputusan tentang RUU dasar baru maka sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante yang harus hadir Rancangan tersebut diterima dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir Rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah Pemerintah harus mengesahklan UUD iru dengan keluhuran Mengapa ?? Kembali ke UUD 1945 .. . . . . .. .. . DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Dinamika Pelaksanaa UUD ... Orde Lama Dua tahun bersidang Tidak berhasil Perbedaan pendapat. Pemungutan suara terhadap usul kembali ke UUD 1945. Tiga kali pemungutan tidak berhasil.Tidak menerima 2/3 suara dari anggota yang hadir. Konstituante reses. Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ( kembali ke UUD 1945 )Hukum darurat negara. Terjadi penyimpangan UUD 1945 Presiden dan DPR sewenang-wenang. Muncul G-30-S/PKI Orde baru.

Dekrit Presiden 5 Juli 1945 DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Menetapkan pembubaran konstituante Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

? ? ? SUPERSEMAR Dinamika Pelaksanaa UUD ... Orde Baru TRITURA ( tiga tuntutan rakyat ) Bubarkan PKI Besihkan kabinet dari unsur-unsur PKI Turunkan harga-harga / perbaiki ekonomi ? ? ? SUPERSEMAR

SUPERSEMAR ?? Sidang-Sidang MPRS Pengukuhan Supersemar ( Tap. No. IX / MPRS / 1966 ) Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya ( Tap. No. XXV / MPR / 1966 ) Penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri RI ( Tap. No. XII / MPRS / 1966 ) Pembubaran kebijakan landasan bidang ekonomi, keuangan , dan pembangunan ( Tap.No. XXIII/MPRS/1966 ) Pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden Soekarno ( Tap. No. XXXIII / MPRS / 1967 ) Pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu ( Tap. No. XLIV / MPRS / 1968 )

Dinamika Pelaksanaa UUD ... Masa Globalisasi Prof. Mucshan … ada sesuatu yang salah dalam UUD 1945 yang mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti : Pengaturan sistem demokarsi Sistem pemrintahan Pembagian kekuasaan Pengaturan presiden dan wakil presiden Pengaturan tentang HAM

Dinamika Pelaksanaan UUD ... Prof. Mahmud MD … adanya kelemahan-kelemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis konstitutional Presiden soeharto secara subjektif mencoret dan mengganti calon yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dari partai politik dan golkar Tps dibuat di kantor-kantor pada hari kerja Pelaksanaan pemungutan suara yang tidak relevan

TAP. MPR Tentang Masalah Tap.I /MPRS/1960 Manifesto Politik RI sebagai GBHN MPR tidak lagi membuat GBHN. Tap. XXV/MPRS/1966 Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis / maxisme, lennisme. Tidak sesuai dengan HAM. Tap. No. XVI/MPR/1978 Pengertian Mandataris MPR. Presiden bukan mandataris MPR. Tap. III/MPR/1978 Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan / atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Impechment melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tap. III/MPR/1998 Pemilihan Umum. Sudah diatur oleh UUD. Tap. XIII/MPR/1998 Pembatasan masa jabatan Presiden Wapres. Sudah diatur dengan UUD. Tap. VI/MPR/1999 Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden. Sudah dicabut ST MPR 2002. Tap. III/MPR/2000 Tata urutan Perundangn-undangan. Yang berwenang menguji UU terhadap UUD adalah MK. Tap. VII/MPR/2000 Peran TNI dan Polri. TNI/Polri tidak lagi punya wakil di MPR.

Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Handoko Kusalaviro 07130110006 ICT Business Management