DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN DAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
MONITORING DAN SUPERVISI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
LOGO PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012 Banda Aceh, 18 Nopember
Aritmatika Sosial.
Jawaban Latihan 1 AKM 2 Muhtar Mahmud.
Aritmatika sosial Kelas VII SM 2 kurikulum 2013
Harga beli = 100% Jika untung = a %  H. Jual = …….% (100 + a) %
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UKURAN PEMUSATAN Rata-rata, Median, Modus Oleh: ENDANG LISTYANI.
1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
Bab 9B Analisis Variansi Bab 9B
Bab 11B
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Statistika Deskriptif
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
BAB 4 ANUITAS BIASA.
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
Aritmatika Sosial KSM Kiat Sukses Matematika Menuju Ujian Nasional.
Pengolahan Citra Digital: Konsep Dasar Representasi Citra
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
Kebijakan Pengalihan Penyaluran Dana BOS melalui Transfer ke Daerah Tahun 2011 Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia,
SEGI EMPAT 4/8/2017.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
Hubungan Antar Pemerintahan
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BAB 9 “PENYUSUTAN” Matematika Keuangan Modifikasi Oleh:
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Nonparametrik: Data Peringkat 2
Akuntansi manajemen Analisis Titik Impas Ajang Mulyadi.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Pengelolaan Dana Hibah
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2014
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Korelasi dan Regresi Ganda
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
SOSIALISASI BANTUAN DANA PENDIDIKAN TAHUN 2015
MODEL APC (AMERICAN PRODUCTIVITY CENTER) MODEL
Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Transcript presentasi:

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Surabaya Pelaksanaan Hibah dan Bansos di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya TA 2015

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL HIBAH Adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah BANTUAN SOSIAL Adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

DASAR HUKUM Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibha dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 Perwali Kota Surabaya No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Perwali Kota Surabaya No 54 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

BELANJA HIBAH TAHUN 2015 Daftar Penerima Hibah : NO PENERIMA JUMLAH ANGGARAN 1 Belanja Hibah kepada masyarakat 888 sekolah 197.963.510.400 2 Belanja Hibah kepada Pemerintah 6 instansi 91.582.348.593 Daftar Penerima Bantuan Sosial: NO PENERIMA ANGGARAN 1 Belanja Bansos kepada masyarakat (PNPM mandiri) 842.500.000 2 Belanja Bansos kepada individu dan / atau keluarga dan / atau masyarakat dan / atau lembaga non pemerintahan (bantuan sosial yang tidak direncanakan) 808.500.000

JENIS HIBAH TAHUN 2015 Pada APBD Murni 2015 Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan 2 jenis belanja hibah : Hibah kepada masyarakat Hibah kepada pemerintah Hibah kepada Pemerintah antara lain : KPU Kota Surabaya Panwaslu Polrestabes Surabaya Polres Pelabuhan Tanjung Perak Korem 084/Bhaskara Jaya Kejari Tanjung Perak Hibah kepada masyarakat antara lain Diberikan kepada SD,MI,MIN,ULA,SDLB Swasta ; SMP,MTS,MTSN,WUSTHO,SMPLB Swasta ; SMA,MA,MAN,SMK swasta.

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN Berkas kelengkapan pencairan hibah : Surat permohonan pencairan hibah dari SKPD leading sector Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pakta Integritas Surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah dari APBD pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya Foto copy Rekening Tabungan Foto copy identitas penanggung jawab penerima hibah (KTP / SIM) Kwitansi

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN Berkas kelengkapan pencairan bantuan sosial : Surat permohonan pencairan bantuan sosial dari SKPD leading sector Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial Pakta Integritas Foto copy Rekening Tabungan Foto copy identitas penanggung jawab penerima bantuan sosial (KTP / SIM) Kwitansi

Pemerintah Kota Surabaya Hibah dan Bansos di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya TA 2014

Laporan hibah tahun anggaran 2014 Hibah Biaya Pendidikan Daerah NO Penerima Jml Seko lah Anggaran Realisasi Termin 1 Realisasi Termin 2 Sisa Anggaran Nominal 1 SD 426 30.973.085.916 415 12.374.184.000 414 13.012.012.600 5.586.889.316 2 SMP 272 57.894.667.200 260 23.800.941.000 262 24.889.715.700 9.204.010.500 3 SMA 189 99.241.184.400 178 42.750.912.000 170 41.075.124.000 15.415.148.400 JUMLAH 887 188.108.937.516 853 78.926.037.000 846 78.976.852.300 30.206.408.216

Laporan hibah tahun anggaran 2014 Hibah Non Biaya Pendidikan Daerah *sumber : data DPPK per 14 Jan 2015 NO NAMA ORGANISASI ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN JML PENERIMA TOTAL YANG SUDAH CAIR SISA YANG BELUM CAIR TOTAL YANG SUDAH LPH SISA YANG BELUM LPH 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8=6-7 9 10=7-9 Dinas Pendidikan 20,134,093,530 17,378,321,500 2,755,772,030 291 232 59 196 36 Dinas Kesehatan 3,401,082,406 2,618,022,800 783,059,606 150 138 12 92 46 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3,519,052,606 3,361,057,000 157,995,606 134 125 99 26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2,013,227,193 1,947,087,000 66,140,193 55 49 48 5 Dinas Sosial 50,782,993,429 39,879,616,000 10,903,377,429 1,361 1,190 171 1,029 161 Dinas Tenaga Kerja 914,638,342 761,695,000 152,943,342 24 22 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 19,275,674,397 18,618,174,900 657,499,497 493 476 17 329 147 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2,184,714,250 2,034,282,900 150,431,350 95 88 76 Dinas Pemuda dan Olahraga 2,688,402,935 2,425,755,200 262,647,735 102 23 71 31 10 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 13,448,055,065 12,003,614,700 1,444,440,365 484 436 305 131 11 Badan Arsip dan perpustakaan 172,450,000 Dinas Pertanian 1,596,536,345 1,596,536,300 45 21 JUMLAH 120,130,920,498 102,796,613,300 17,334,307,198 3,236 2,882 354 2,291 591

MONITORING dan evaluasi SKPD leading sector melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat

Terima kasih