INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT MATERI E-GOV

Infrastruktur E-Government Pada bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai aplikasi-aplikasi TIK yang dapat dikembangkan oleh lembaga individu atau di level departemen. Perlu diingat bahwa aplikasi-aplikasi tersebut harus terintegrasi untuk dapat menyediakan layanan pemerintah terintegrasi. Terkait dengan itu, bagian ini mendiskusikan hal-hal berikut: Pusat data dan komputasi terintegrasi pemerintah Standarisasi e-government Layanan bersama e-government Pusat-pusat e-community

National Computing and Information Resources Administration Center National Computing and Information Resources Administration Center di Republik Korea dibangun sebagai : Sistem backup nasional untuk sumber daya informasi, meliputi sistem informasi dan SDM yang dulunya dioperasikan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang berbeda-beda. Proyek ini bertujuan untuk menawarkan penggunaan sumber daya bersama untuk meningkatkan efisiensi, dan pada saat yang sama bertindak sebagai sistem backup jika terjadi kegagalan sistem. Center 1 (Pusat 1) dan Center 2 (Pusat 2) beroperasi sebagai sebuah sistem informasi terintegrasi bagi 48 lembaga pemerintah. Center yang pertama dibangun pada Oktober 2005 di Daejeon; menampung sistem informasi dari 24 lembaga pemerintah, termasuk MOGAHA. Yang kedua diselesaikan pada bulan Juli 2007 di Gwangju; yang menampung sistem informasi dari 24 lembaga lainnya.

Arsitektur Pusat Komputasi Terintegrasi Arsitektur TI terintegrasi meliputi empat bidang umum: manajemen terintegrasi, yang terdiri dari sumber daya TI, operasi layanan, dan manajemen keamanan; infrastruktur untuk peralatan jaringan, backup storage dan sistem keamanan; ahli teknis (SDM) untuk tiap area meliputi aplikasi, basisdata, perangkat keras, dan jaringan; dukungan untuk tiap area melalui layanan administrasi dan help desk.

Keamanan dan stabilitas operasi e-government dijamin dengan manajemen sistem kelas dunia dan layanan operasi profesional berstandar. Kenyataannya, e-government Republik Korea adalah organisasi sektor publik pertama di dunia yang meraih sertifikasi ISO 2000. Pengoperasian sistem ditingkatkan dengan pemeriksaan berkala untuk mencegah kegagalan. Staf profesional tersedia untuk bertindak sesegera mungkin saat terjadi kerusakan sistem. Sebagai tambahan, keamanan didukung dengan pengujian hacking berkala, pemeriksaan kerawanan, dan operasi tim manajemen krisis.

Standarisasi e-Government Standarisasi e-government mencakup proses-proses yang memungkinkan pekerjaan administrasi diantara lembaga pemerintah atau penyediaan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efisien dengan menggunakan TIK. Hal ini dapat dijabarkan lebih jauh ke dalam standarisasi proses informatisasi bisnis, pekerjaan administratif, efisiensi bisnis antar lembaga, dan layanan masyarakat yang efisien. Bersama-sama dengan elemen-elemen informatisasi — seperti misalnya manajemen, meliputi strategi, manajemen organisasional dan investasi/kinerja; proses bisnis; perencanaan dan penganggaran informasi dan informatisasi; implementasi; proses evaluasi dan audit — dapat disusun ruang lingkup standarisasi yang lebih luas.

Standarisasi e-Government Manfaat yang diharapkan dari standarisasi e-government adalah : Peningkatan interoperabilitas dan efisiensi karena proyek-proyek menjadi terintegrasi dan bukan diimplementasikan terpisah. Peningkatan reusability dan common usability antar sistem melalui guideline yang disatukan. Penghematan biaya perawatan yang berkualitas. Contoh : Jerman mengharapkan sekitar satu persen poin (sepertiga dari tingkat pertumbuhan ekonominya) dari pertumbuhan ekonomi tahunannya akan diperoleh dari standarisasi, menandakan bahwa standarisasi e-government dapat meraih lebih dari sekedar inovasi proses.

Standarisasi e-Government Kerangka kerja e-government Korea dikembangkan dari hasil studi riset tahun 2005 yang secara sistematis mengatur berbagai elemen yang berbeda-beda dari proses informatisasi. Bidang-bidang seperti perencanaan, perancangan, pendanaan, operasi, penilaian dan peninjauan informatisasi, bersama-sama dengan proses bisnis dan manajemen lembaga individual, dapat mengambil keuntungan dari standarisasi seluruh lembaga yang diimplementasikan oleh kerangka kerja ini. Upaya standarisasi MOGAHA telah dikembangkan seiring dengan proses informatisasi administratif sejak 1990. MOGAHA secara sistematis telah menyusun kode-kode administratif dengan pembuatan sebuah model referensi data, dan menawarkan standarisasi spesifikasi khususnya bagi sistem informasi tunggal seperti PC. Kode standar administratif yang umum telah dibentuk dan 211 jenis kode telah distandarisasi pada Januari 2005.

Layanan umum e-Government Layanan umum e-government adalah sumber daya informasi yang dapat digunakan bersama diantara lembaga pemerintah sesuai dengan kategori bisnis dan sistemnya. Yang termasuk dalam layanan umum meliputi sistem administrasi bisnis umum seperti SDM, akuntansi, logistik dan keuangan, piranti lunak sistem (sistem operasi, sistem manajemen basisdata) dan perangkat keras (server dan peralatan jaringan). Secara umum, layanan umum ini terdiri dari program-program berskala kecil atau sistem infrastruktur yang secara umum dibutuhkan oleh berbagai departemen.

Pusat-pusat e-Community Proyek Information Network Village (INV) di Republik Korea bertujuan untuk mencapai keseimbangan pembangunan di seluruh negeri dengan membangun jaringan komunikasi Internet di area-area terpencil, seperti desa-desa petani dan nelayan. Sasarannya ialah untuk menjembatani kesenjangan digital dan revitalisasi perekonomian lokal melalui distribusi PC ke setiap rumah tangga dan penyediaan pelatihan komputer bagi pedesaan. Melalui proyek INV, pertukaran antara desa pedalaman dengan perkotaan dipercepat: Komunitas pedalaman mampu memasarkan produk segar mereka sedangkan masyarakat kota diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan pedesaan melalui model bisnis seperti guesthouse, perkemahan dan tur pertanian. 25 INV pertama dibangun pada tahun 2002. Target di tahun 2007 adalah 306 INV di seluruh negeri.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pengembangan e-government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi : Suprastruktur e-government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadership), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation). Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Standar Mutu, Jangkauan Layanan dan Pengembangan Aplikasi. Seluruh infrastruktur tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi cetak biru pengembangan e-government di setiap lembaga pemerintah.

Apa yang dimaksud dengan cloud computing? DISKUSI KELOMPOK Apa yang dimaksud dengan cloud computing? Apakah cloud computing dapat digunakan untuk solusi pengembangan infrastruktur e-government? Jelaskan! Di Indonesia, implementasi Aplikasi e-Government dapat digambarkan ke dalam 4 (empat) tingkatan sesuai dengan strategi ke-enam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (INPRES No. 3 Tahun 2003) dan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga (KEPMEN KOMINFO No. 56 Tahun 2003), yaitu tingkat persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Jelaskan masing-masing tahapan!