Selamat datang peserta diskusi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
Advertisements

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA DI DALAM ARUS GLOBALISASI DAN GERAKAN DEMOKRATISASI: REPOSISI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
PANCASILA 12 DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Pengertian Masyarakat Madani
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
Pendidikan Kewarganegaraan
KI kd/indikator materi pustaka
Masyarakat Madani (Civil Society)
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
BAB 13 CIVIL SOCIETY.
Multikulturalisme dan Tantangan Global Masa Depan
DAN KESEJAHTERAAN UMAT
Pengantar Kewarganegaraan
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
DISUSUN OLEH: MISNANI. S.Ag. M.Pd. I
MPK PEND AGAMA ISLAM UNIV BRAWIJAYA PERT 10
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
ASSALAMUALAIKUM WR. WB..
MASYARAKAT MADANI Kelompok 7.
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
HAM Oleh Kelompok 1.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
DEMOKRASI & HAK ASASI MANUSIA
PENGANTAR KULIAH TEORI POLITIK
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Demokrasi Pengertian Demokrasi
MASYARAKAT MADANI CIVIL SOCIETY INGGRIS) CIVITAS DEI (LATIN)
Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENGERTIAN PARADIGMA Definisi paradigma
PENGANTAR Perkembangan budaya Politik masyarakat bergantung pada pendidikan kewargaan dalam sistem politik Ini karena dalam budaya politik terdapat norma,
Pendidikan Kewarganegaraan
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
By : Ratnasari Fajariya Abidin
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KEWARGANEGARAAN DR.Suharto,SH,M.Hum Kewarganegaraan_AKC.
Hak Asasi Manusia adalah…
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Berkelas.
Bela Negara: KONSEP dan praktek
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
1. Konsep Masyarakat Madani Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
Agustinus Giyanti Wanda Lioni Pini Septiana Cristy
Sejarah dan Definisi Civics
Masyarakat Madani Anggota Kelompok : Cholidatul Hasan (06)
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
Masyarakat Madani Joko S.S.H kuliah-6.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Masyarakat Madani BY Istikomah.
DEMOKRASI (2) MASYARAKAT MADANI.
Transcript presentasi:

Selamat datang peserta diskusi PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA Yogyakarta, 16 Mei 2012

Kelompok 1 Ani Widiastuti (20110610153) Muh. Azram B.Mahulauw (20110610162) Firman (20110610143) Bayu Cahyo Nugroho (20110610140) Riky Sambora (20110610151) Sony Juang (20110610154) Kafihana F.A. (20110610133)

Rumusan Masalah Apakah yang dimaksud dengan Civil Society ? Apa saja karakteristik Civil Society ? Apa saja pilar penegak yang terdapat di Civil Society ? Bagaimana hubungan antara Civil Society dengan demokrasi ?

Pembahasan & Penetapan Teori 1. Pengertian Civil Society Istilah civil society berasal dari kata latin “Civilis Societas”. Ia berasal dari Cicerio, yang hidup dalam abad pertama. Pengertian awalnya terkait dengan konsep tentangwarga dan bangsa Romawi yang hidup di kota-kota yang memiliki kode hukum. Kode hukum itumerupakan ciri dari masyarakat atau komunitas politik yang beradab, yang berhadapan dengan masyarakat diluar Romawi yang belum beradab. Konsep Cicerio ini mencakup kondisi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, yang telah memiliki budaya hidup kota yang menganut norma-norma kesopanan tertentu.

Pada intinya bahwa civil society dapat juga dikatakan sebagai merupakan sebuahkomunitas sosial dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya, yang sadar hukum,sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sadar akan kedaulatan yang adaditangannya, serta mau melaksanakan hak-hak tersebut untuk melakukan perbaikan sistem danmempertahankan hak-hak tersebut bila dilanggar. Dengan kata lain, civil society adalah suatumasyarakat yang mandiri, yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan aktif melakukan kontrol sosialterhadap pelaksanaan pemerintahan. Civil society lahir sebagai Antitesis dari kelembagaan peran masyarakat sebelumnya yaitunatural society dan political society. Dalam natural society, negara tidak ada, yang ada hanyalahsekelompok orang-orang yang saling berperang untuk mempertahankan kepentingannyasementara hukum dan aturan tidak ada. Dalam political society, pengaturan masyarakatdiserahkan sepenuhnya kepada negara (kerajaan) , namun dalam perjalannya konsep politicalsociety menimbulkan peran sentral negara yang melahirkan kesewenang-wenangan dan diktator.Melihat kondisi ini, timbullah pemikiran para intelektual.

2. Karakteristik Civil society : Demokratis Toleransi Pluralisme Keadilan Sosial

3. Pilar-pilar penegak Civil Society (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadayamasyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dankepentingan masyarakat yang tertindas. Pers merupakan institusi yang memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagiandari system control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakanpemerintah yang berkenaan denagn warga negaranya. Supremasi Hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpola bentuk kehidupan yang civilized

Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dankonstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Hubungan antara Civil Society dengan Demokrasi Menyikapi keterkaitan Civil Society dengan demokratisasi, Larry Diamond secara sistematis menyebutkan ada 3 kontribusi civil society terhadap proses demokrasi : Memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Ikut menjaga stabilitas negara. Menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim.

Pada dasarnya dalam proses penegakkan demokrasi secara keseluruhan, tidaklah bertolak penuh pada penguatan dan kekuatan civil society, sebab dia bukan penyelesai tunggal ditengah kompleksitas problematika demokrasi. Civil society lebih bersifat komplementer dan berbagai strategi demokrasi yg selama ini sudah berkembang.

Teori-Teori Pemaparan Pertama, teori Hobbes dan Locke, yang menempatkan civil society sebagai penyelesai dan peredam konflik dalam masyarakat. Jadi, civil society disamakan dengan negara. Kedua, teori Adam Ferguson, yang melihat civil society sebagai gagasan alternatif untuk memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualisme, berupa benturan ambisi dan kepentingan pribadi. Civil society dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa rasa solider dan kasih sayang antar sesama. Ketiga, teori Thomas Paine, yang menempatkan civil society sebagai antitesis negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk belaka (necessary evil). Keempat, teori Hegel dan Marx, yang tidak menaruhآ  harapan berarti terhadap entitas civil society. Konseptualisasi mereka tentang civil society bukan untuk memberdayakannya atau menobatkannya, tetapi lebih untuk mengabaikan dan bahkan melenyapkannya. Kelima, teori Tocquiville, yang menempatkan civil society sebagai entitas untuk mengimbangi (balancing force) kekuatan negara, meng-counterآ  hegemoni negara dan menahan intervensi berlebihan negara.

Kesimpulan & Saran Kesimpulan : konsep civil society mengandung ide-ide cabang yang juga bertentangan secara total dengan Islam yaitu ide demokrasi dan kebebasan individu. Selain itu, konsep civil society mengandung ide-ide yang tidak sesuai dengan Islam dari segi hubungan individu dengan masyarakat; serta dari segi hubungan individu dengan negara. Saran : Dalam era reformasi itu kita perlu melakukan kaji ulang dan wacana baru dengan mempertimbangan faktor-faktor yang menjadi kecenderungan nasional, regional, dan global, seperti meningkatnya peranan pasar, perampingan peranan negara dan perlunya pemberdayaan lembaga civil cociety dan gerakan social yang baru.

Daftar Pustaka Yusron.2009.Elite local dan civil society.Jakarta:LP3ES Indonesia Hamim, Thoha. 2000. Islam dan Civil society (Masyarakat madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam,Demokratisasi dan Masyarakat Madani.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Terimakasih Atas Perhatianya Sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti akan jatuh juga Sepandai-pandainya kami berbicara pasti akan mengalami kesalahan juga Mohon maaf atas kesalahanya Semoga Bermanfaat untuk Semua