Partisipasi dalam Pembangunan

1.Apa pembangunan itu ? Moeljarto, 1996, hal 1. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha sadar dan melembaga untuk mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik. Roger dan Shoemaker (dalam Zulkarimen Nasution, 2002, hal ) Suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyatrakat

Ginandjar K, 1996, hal. 24. Pembangunan pada umumnya diarahkan untuk memperbaiki keadaan, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan kebaikan. Dari Beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa : a. Pembangunan memiliki tujuan yang “mulia” yaitu menuju kondisi masyarakat yang lebih baik “mutu kehidupan” yang lebih baik. b. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak pembangunan (benarkah demikian?)

Dalam prakteknya tidak semua pembangunan itu baik (baca Ginandjar K, 1996, hal ), kalau : Ditujukan hanya untuk suatu kelompok tertentu dan mengorbankan kelompok yang lain Hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi tidak banyak manfaat bagi yang lain. Contoh : Pembangunan hanya untuk lapisan tertentu, ini akan menambah kemiskinan. Dijalankan dengan cara yang tidak benar, tidak halal. Contoh : Menghalalkan segala cara. Hanya mengejar kepentingan lahiriah Ini akan menghasilkan manusia yang materialistik. Pembangunan yang merusak alam dan lingkungan Merusak alam sekarang berarti menyengsarakan generasi mendatang (penerus) Tidak bermoral Pembangunan yang dilakukan dengan menindas atau menekan pihak lain.

2. Pembangunan sebagai Idiologi Dampak positifnya : Pembangunan harus dijalankan terus. Dampak negatifnya : - Pembangunan sebagai “barang suci” oleh karena itu tidak mau dikritik, apalagi dikaji ulang. - Aparat yang reaktif terhadap kritik (yang mengkritik dianggap anti pembangunan, “komunis” dsb). - Masyarakat menjadi enggan untuk berpikir kritis dan terbuka. - Akibatnya pemerintah sulit mendapatkan feed back perihal pelaksanaan pembangunan.

3. Apa Partisipasi itu ? - Secara umum sering diartikan sebagai bentuk keterlibatan individu atau kelompok secara fisik (tenaga, uang dan barang). - Menurut Koentjaraningrat (1982,79) Pengertian partisipasi dibagi 2 yaitu : a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus (biasanya bersifat fisik- memaksa) b. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan (bersifat sukarela- individual) - Menurut Norman Uphoff Partisipasi pada dasarnya adalah keterlibatan seseorang dalam proses pembangunan mulai dari merencanakan, melaksanakan, menikmati, memelihara dan mengevaluasi.

4. Beberapa masalah Partisipasi dlm Pembangunan : a. Interaksi Aparat dan Masyarakat Ada anggapan Aparat pembangunan bahwa : - Proyek yang datang dari atas (pemerintah- dinas) dianggap sebagai proyek yang sungguh-sungguh merupakan pemenuhan kebutuhan rakyat. - Sedangkan yang datang dari bawah (rakyat) hanya merupakan “keinginan” saja yang tidak harus diperhatikan atau dipenuhi. Coba diskusikan : Sikap ini menimbulkan dampak (nilai budaya) seperti apa baik bagi aparat pemerintah maupun masyarakat ?

b. Penggunaan Bahasa (yang berlebihan) - Banyaknya akronim (singkatan) Contoh Pakto 27 dsb. - Penggunaan bahasa “asing” yang sulit dimengerti Contoh Parasamya Karya Nugraha, adhipura (apa artinya ??) Apakah sebagian besar masyarakat paham artinya ?

c. Sikap Paternalistik - Aparat (pemimpin) memposisikan dirinya sebagai “bapak”. - Sedangkan masyarakat sebagai “anaknya”. - Oleh karena itu pemimpin (pemerintah) bersikap wajib memberi bantuan terhadap segala permasalahan masyarakat. - Menimbulkan sikap sense of inadequacy (sikap ketidakmampuan) - Oleh karena itu selalu meminta “petunjuk”, bukan “bagaimana” mereka memecahkan masalahnya sendiri (alternatif-mandiri). Untuk mengatasi budaya paternalistik maka : Pemimpin memberi kebebasan pada anggota untuk ikut menentukan proyek/program dan tujuannya. Memberi kebebasan untuk kreatif dalam mencapai tujuan. Pemimpin harus menciptakan hubungan kerja yang dialogis. Pemimpin harus mau menghargai anggotanya yang berprestasi atau ide yang terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Pemimpin harus mempertangungjawabkan secara transparan tentang penggunaan keuangan.

Sikap Traumatik Merasa “tertipu” atau tidak ada buktinya ketika mengikuti program atau “proyek” pemerintah. Contoh : KUD (Koperasi Unit Desa) yang seharusnya dapat menyelamatkan petani, tetapi malah tidak mampu. Malah banyak kredit “rakyat” yang tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu muncul lelucon di kalangan masyarakat bawah (petani) KUD artinya “Ketua Untung Duluan” atau “Kongkonan Utang Duit”.

Bahan Diskusi : 1.Menurut Saudara seperti apa arah pembangunan di Indonesia ? 2.Bagaimana bentuk dan masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia ?

Visi Indonesia 2020 menurut Tab MPR No. VII/MPR/2001 (Trubus dan Prayitno, Kadeham, 2008 : 15) mengamanatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang : 1. Religius 2. Manusiawi 3. Bersatu 4. Demokratis 5. Adil, sejahtera, maju, mandiri 6. Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.