SEJARAH PERS INDONESIA Masa Penjajahan Belanda – Orde Lama (1744 - 1965) Oleh: Nilam 11F, Tiara 11A, Ilyasa 11C, Trivita 11B

Pers Pada Zaman Hindia Belanda (1744 – awal abad ke 19) Awalnya, pers di Indonesia tentunya terikat dengan kehadiran bangsa Barat khususnya bangsa Belanda. Sebelum kehadiran mereka, tidak ada sumber informasi yang mengatakan akan adanya media masa yang dibuat oleh bangsa pribumi. Dalam buku “Oud Batavia” oleh dr. De Hann, terungkat bahwa sejak abad 17 di Batavia telah terbit sejumlah surat kabar. Ia mengatakan bahwa pada tahun 1676, Kort Bericht (Berita Singkat Eropa) telah diterbitkan yang meliputi berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Setelah itu, terbitlah berbagai macam berkala lainnya termasuk Vendu Nieuws, Batavia Nouvelles, dan Bataviasche Koloniale Courant yakni diterbitkan sebagai surat kabar pertama yang diterbitkan di Batavia

Pers Pada Zaman Hindia Belanda (1744 – awal abad ke 19)  . Pada saat ini, media masa telah dipandang sebagai alat pencatat atas segala peristiwa yang terjadi di Indonesia yang dianggap penting oleh pemerintahan pusat Nederland serta warga Belanda pada umumnya. Dunia pers kemudian menjadi hangat ketika “Medan Prijaji” (surat kabar pertama yang dikelola warga pribumi) diterbitkan di Batavia. Bisa dikatakan bahwa saat ini merupakan masa permulaan bangsa Indonesia terjun ke dalam dunia pers yang berunsur politik.

Pers Pada Zaman Hindia Belanda (1744 – awal abad ke 19) Pemimpin redaksinya yaitu R. M. Tirtoadisuryo menyadari bahwa surat kabar merupakan alat untuk memelopori aspirasi masyarakat. Hadirnya surat kabar ini disambut dengan baik oleh warga Indonesia, terutama kaum yang haus akan menyuarakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Masa Penjajahan Jepang (1942-1945) Pada masa penjajahan Jepang, orang-orang surat kabar Indonesia tertekan dengan organisasi keagamaan, pendidikan dan politik sehingga konten dari surat kabar sangat terbatas. Surat kabar yang beredar pada zaman penjajahan Belanda dilarang beredar. Pada jaman penjajahan Jepang, pers Indonesia mengalami kemajuan dalam hal teknis namun dimulai juga diberlakukan izin penerbitan pers. Surat kabar di Indonesia yang awalnya berusaha sendiri dipaksa bergabung menjadi satu.

Masa Penjajahan Jepang (1942-1945) Segala bidang usaha dan konten dari surat kabar pun disesuaikan dengan rencana dan tujuan tentara Jepang. Dengan munculnya ide bahwa beberapa surat kabar sunda bersatu untuk menerbitkan surat kabar baru Tjahaja (Otista), beberapa surat kabar di Sumatera dimatikan dan dibuat di Padang Nippo (melayu), dan Sumatera Shimbun (Jepang- Kanji).

Zaman Kemerdekaan  Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda pencitraan pemerintah, Indonesiapun melakukan hal yang sama untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi melakukan propaganda agar rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Dalam perjalanannya, Berita Indonesia (BI) berulang kali mengalami pembredelan dimana selama pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung oleh surat kabar Merdeka yang didirikan oleh B.M. Diah.

Zaman Kemerdekaan  Surat kabar perjuangan lainnya adalah Harian Rakyat dengan pemimpin redaksi Samsudin Sutan Makmr dan Rinto Alwi dimana surat kabar tersebut menampilkan “pojok” dan “Bang Golok” sebagai artikel. Surat kabar lainnya yang terbit pada masa ini adalah Soeara Indonesia, Pedoman Harian yang berubah menjadi Soeara Merdeka (Bandung), Kedaulatan Rakyat (Bukittinggi), Demokrasi (Padang) dan Oetoesan Soematra (Padang).

Zaman Orde Lama: 1957-1965 Presiden Soekarno memberikan keputusan tanggal 5 Juli 1959 terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Persyaratan untuk mendapat surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak diperketat. Dari sini situasi tersebut dimanfaatkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk melakukan mogok secara halus oleh para buruh surat kabar. Karyawan melambatkan pekerjaannya dengan meninggalkan banyak kolom kosong menjelang batas waktu maka kolom tersebut diisi iklan gratis. Hal ini menimpa surat kabar Soerabaja Post dan Harian Pedoman di Jakarta. Ada banyak kasus yang terjadi antara surat kabar Pro PKI dan anti PKI.

Zaman Orde Lama: 1957-1965 Pada awal tahun 1960 Menteri Muda Maladi memeringatkan bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional”. Pada Tahun 1964 kondisi semakin memburuk E.C smith berkomentar dengan mengutip Army Smith: “Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers.” Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.

Bibliography   http://berkas-nandha.blogspot.com/2011/06/peranan-pers-pada-masa-orde-lama-orde.html http://bugi666.blogspot.com/2012/10/pengertianpers-kata-persadalah-istilah.html http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_surat_kabar_Indonesia

☁ ☁ ☁ ☁ ☁ TERIMA KASIH! ATAS PERHATIANNYA! ☁ ☁ ☁ ☁ www.globaljaya.com