11 APBN 2009 Disampaikan dalam Rapat Penyusunan Rancangan APBN 2009 dan Pilot Project Anggaran Berbasis Kinerja Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran 2008

POKOK BAHASAN  PENDAHULUAN  PENCAPAIAN TARGET 2008  APBN 2009  ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009  POSTUR APBN 2009  KEBIJAKAN FISKAL 2009  PENDAPATAN NEGARA  BELANJA NEGARA  PEMBIAYAAN 2

PENDAHULUAN  2009  tahun kritikal bagi Pemerintah  Tahun terakhir periode pemerintah hasil Pemilihan Presiden secara langsung I  Pencapaian sasaran akhir program kerja kabinet sesuai RPJMN  Tahun pelaksanaan Pemilu 2009  Pemilu legislatif  Pemilu Presiden  Dampak Krisis keuangan di AS dan pasar finansial akan dirasakan bagi perekonomian nasional  Ekspor turun  Current account memburuk  IHSG turun  Kurs melemah  Liquidity crunch di pasar rupiah dan valas  Implikasi bagi APBN  Tahun tersulit dalam sejarah penyusunan APBN  Beberapa kali dilakukan Perubahan Skenario Penyusunan APBN  Perubahan I : Penyesuaian ICP dan Anggaran Pendidikan  Perubahan II: Perubahan Asumsi  Panggar  Perubahan III: karena dampak Krisis Keuangan Global 3

PENCAPAIAN TARGET

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2008 NoAsumsi Makro APBN- P Y-t-dOkt-Des Progno sa 1.Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y6,46,36,26,3 2.Inflasi (%) y-o-y6,511,912,3 3. Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) rata-rata 7,511,910,09,1 4.Nilai Tukar (Rp/US$) Rata-rata ICP(US$/barel) rata-rata95,0111,8100,0106,9 6.Lifting (ribu bph) rata-rata927935, Volume Konsumsi BBM bersubsidi (juta kl) 38,929,79,939,6 8.Volume Konsumsi LPG (juta kl)1,00,50,30,8 5

Postur Outlook APBN-P 2008

Pencapaian Target 2008:  Defisit turun dari Rp94,5 Triliun (2,1% PDB) menjadi Rp61,2 Triliun (1,3% PDB)  Target Penerimaan, sisa waktu (3 bulan):  DJP: Rp135,7 Triliun  DJBC: Rp13,5 Triliun  MIGAS (DJA): Rp102,4 Triliun (PPh Rp13,2 T dan SDA Rp89,2 T)  Target Alokasi Belanja, sisa waktu (3 bulan):  Subsidi BBM: Rp55,8 Triliun  Subsidi Listrik Rp31,4 Triliun  Belanja K/L: Rp123,3 Triliun (92% Pencairan)  Target Pembiayaan, sisa waktu (3 bulan):  Penerbitan SBN: Rp4,6 triliun  Carry Over penerimaan PPA: Tuban Petro (Rp3 Triliun)  Penerimaan Privatisasi tidak ada tambahan

PERKIRAAN REALISASI BELANJA K/L 2008  Realisasi belanja K/L s.d. 23 September 2008 mencapai Rp141,1T (48,7% dari pagu APBN-P 2008 Rp290,0 T).  Dalam keseluruhan tahun 2008, realisasi belanja K/L diperkirakan mencapai Rp266,4 T (91,8% dari pagu APBN-P 2008).  Memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBN tinggal 3 bulan (Okt-Des).  Tidak mengurangi pagu belanja K/L  tidak dilakukan revisi SAPSK/DIPA.  Perlu dilakukan pengendalian belanja K/L dalam 3 bulan terakhir  pembintangan  Usulan APBN-P II 2008 tidak dapat dipenuhi

9 Realisasi Belanja K/L,

APBN

ASUMSI EKONOMI MAKRO

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009 NoRAPBN Dok Tambahan Kesep. Panggar Skenario Baru 1.Produk Domestik Bruto (triliun)5.296, ,45.339,3 2.Pertumbuhan Ekonomi (%)6,2 6,36,1 3.Inflasi (%)6,5 6,27,0 4.Suku Bunga SBI-3 Bulan (%)8,5 8,08,5 5.Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak (US$/barel)130,0100,095,0 7.Lifting (juta barel per hari)0, Volume Konsumsi BBM bersubsidi (juta kl) 38,936,8 9. Volume Konversi Minyak Tanah ke LPG (juta kl) 4,0 12

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

14 KEBIJAKAN FISKAL 2009  Pengendalian defisit untuk antisipasi dampak krisis keuangan global  Amandemen UU Perpajakan (UU PPh dan UU PPN)  Pengendalian subsidi BBM dan subsidi Listrik  Reformulasi dana perimbangan dengan memperhitungkan berbagai subsidi (subsidi energi dan beberapa subsidi non energi) sebagai salah satu variabel Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto dalam memperhitungkan Dana Alokasi Umum (DAU)  Amandemen UU PDRD  Peningkatan Belanja K/L untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,0 % – 6,4 % dan angka kemiskinan 12,0% - 12,4%.

POSTUR APBN

RINGKASAN APBN (Triliun Rp) 16

Dokumen Tambahan APBN 2009  Dokumen Tambahan RAPBN 2009 disusun berkaitan dengan revisi ICP dan konsumsi volume BBM bersubsidi serta pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi.  ICP turun dari 130 US$/barrel menjadi 100 US$/barrel  Konsumsi BBM menurun dari 38,9 KL menjadi 36,8 KL.  Pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan mencapai Rp1.022,6 triliun, atau meningkat Rp127,6 triliun (14,3 persen) dari APBN-P tahun  Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.122,2 triliun, atau naik Rp132,7 triliun (13,4 persen) dari APBN-P tahun  Defisit anggaran dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp99,6 triliun (1,9 persen terhadap PDB), yang dalam persentase terhadap PDB turun dari defisit anggaran dalam APBN-P tahun 2008 sebesar 2,1 persen terhadap PDB.  Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2009 direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto, yaitu penarikan pinjaman dikurangi pembayaran pokok utang, sebesar minus Rp11,1 triliun. 17

Anggaran Pendidikan Sebagai respon dari keputusan MK mengenai dana pendidikan sebesar 20%  Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam dokumen tambahan RAPBN 2009 meningkat menjadi sebesar Rp100,4 triliun, terutama karena menampung sementara tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun untuk memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Pemerintah harus menyediakan 20 % APBN untuk anggaran pendidikan. 18

PENDAPATAN NEGARA

Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2009  Amandemen UU Perpajakan (UU PPh, UU PPN, dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak)  Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan  Fasilitas PPh untuk Investasi Modal pada Sektor Bisnis Tertentu dan/atau Daerah Tertentu. 20

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2009  Reformasi birokrasi dan penyempurnaan organisasi dengan pembentukan kantor modern cukai (kantor pelayanan madya cukai) di Malang, Kediri dan Kudus  Jalur prioritas dan jalur MITA  Pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan  Pemberian fasilitas keringanan dan pembebasan di bidang impor  Implementasi INSW tahap III dan Asean Single Window (ASW) 21

Kebijakan PNBP 2009  Penerimaan Migas  Peningkatan koordinasi di antara pembuat keputusan terkait Migas (Departemen Keuangan, Dep. ESDM, BP Migas)  Penerimaan NonMigas  Peningkatan produksi pertambangan (antara lain batubara dan timah)  Review Draft Peraturan di bidang Investasi dan Kontrak terkait sumber daya energi dan mineral.  Revitalisasi sektor kehutanan, terutama industri kehutanan  Rehabilitasi dan Konversi Hutan  Memperketat pengumpulan PNBP pada K/L  Implementasi Pay out Ratio di BUMN 22

BELANJA NEGARA 23

KEBIJAKAN UMUM BELANJA NEGARA, 2009  Mendukung Prioritas RKP 2009:  Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan.  Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.  Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.  Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009, yaitu :  Kenaikan pertumbuhan ekonomi (6,0% - 6,4%)  Pengurangan Kemiskinan (12% -14%)  Pengurangan Pengangguran (7,0% - 8,0%) 24

ALOKASI ANGGARAN MENURUT PRIORITAS, 2009 (miliar rupiah) 25

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2009  Belanja Pemerintah Pusat :  Penurunan subsidi energi berkaitan dengan perubahan Asumsi Dasar.  Tambahan dana pendidikan untuk mencapai 20% dari APBN.  Belanja pemerintah pusat terdiri dari 39,1% belanja K/L, dan 60,9% belanja non-K/L. 26

BELANJA K/L 27

28  Belanja K/L 2009 Rp310,6 T, naik Rp20,6 T dari pagu APBN-P 2008 sebesar Rp290,0 T.  Jumlah tersebut:  Belum termasuk tambahan belanja untuk beberapa K/L Rp6,3 T yang untuk sementara ditampung di belanja non- K/L.  Termasuk dana bergulir Dephut Rp1,6 T, yang menurut PMK No. 99/PMK.05/2008 harus dimasukkan ke dalam pembiayaan.  Belum termasuk tambahan dana pendidikan Rp46,15 T yang untuk sementara ditampung di belanja lain- lain.  Belanja K/L tersebut juga belum memperhitungkan perubahan pagu penggunaan PNBP dan tambahan pagu PHLN yang telah dibahas dalam Panja Asumsi. BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA, 2009

TAMBAHAN BELANJA BEBERAPA K/L, 2009  Di luar belanja K/L Rp310,6 T, terdapat tambahan belanja K/L yang untuk sementara ditampung dalam belanja non- K/L:  Belanja Modal Rp4,8 T:  Dep PU: irigasi Rp0,6 T, air bersih Rp0,2 T  Dep ESDM: jaringan transmisi/distribusi Rp1,0 T  Dephan: alutsista non panser Rp0,5 T, panser Rp1,0 T  Depdiknas: penguatan Politeknik Rp0,5 T  Dephub: KA Rp0,6 T, pelabuhan Rp0,4 T  Bantuan Sosial Rp1,5 T  Depdiknas: rehabilitasi SMP Rp1,0 T, rehabilitasi SMA Rp0,5 T 29

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (1)  Kebijakan belanja Pegawai :  Kenaikan gaji & pensiun pokok 15%, serta pemberian gaji ke-13  Sharing pensiun 100% (pay as you go murni)  Menampung gaji tambahan pegawai baru  Alokasi Belanja Barang :  Penyediaan biaya operasional K/L  Pengamanan Pemilu 2009  Kebijakan belanja Modal :  Penyediaan pembangunan infrastruktur dasar dan daerah bencana  Pendanaan untuk kegiatan multiyears 30

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (2)  Kebijakan Bantuan Sosial :  Melanjutkan program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan (BOS, PKH, PMPN dan Jamkesmas)  Penyediaan dana penanggulangan bencana  Pembayaran Bunga Utang didasarkan pada Tingkat SBI 3 bulan : 8,5%, Nilai Tukar Rupiah Rp9.200/US$ (RAPBN : Rp9.100/US$)  Kebijakan Belanja Lain-lain :  Penyediaan cadangan risiko fiskal  Mengamankan penyelenggaraan Pemilu

Subsidi

Kebijakan Subsidi BBM  Asumsi :  Harga ICP US$95/barel (RAPBN : US$100/barel)  Konsumsi BBM menjadi 36,8 juta KL plus 4 juta KL setara LPG. Proyeksi 2008 diperkirakan antara 39 – 40 juta KL  Parameter : efisiensi Pertamina melalui pengurangan biaya distribusi dan margin (alpha 8%)  Kebijakan :  Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi melalui :  Percepatan program konversi Mitan ke LPG  Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan non fiskal  Pemanfaatan energi alternatif (batubara, gas, panas bumi, air dan bahan bakar nabati)  Alternatif kebijakan pengendalian/capping subsidi BBM dalam RUU APBN 2009 :  Besaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan toleransi alokasi maksimum sampai harga ICP US$130  Dampak neto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah defisit APBN  menggunakan realokasi cadangan risiko fiskal  Rasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijaga konstan pada tingkat tertentu 33

Kebijakan Subsidi Listrik  Asumsi :  Penggunaan bahan bakar non BBM (Fuel mix) pembangkit PLN :  BBM 31,8  24,8%  Batubara 37,8  40,5%  Gas Alam 19,2  23,8%  Hidro 8,2  7,8%)  Konsumsi/penjualan listrik 136,0 juta MWh  Parameter : susut jaringan PLN turun dari 2008 : 11,2%, menjadi 10,4% tahun 2009  Kebijakan :  Penurunan biaya pembelian (alpha) BBM dari Pertamina dan badan usaha lain  Penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis (berubah dari kebijakan insentif dan disinsentif) untuk pelanggan rumah tangga kVA ke atas  Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif  Penerapan diversifikasi tarif regional selain Batam dan Tarakan 34

Kebijakan Subsidi Non Energi  Subsidi Pupuk Rp18,6 T  HET tetap  Panja Asumsi minta Pemerintah untuk mengkaji tradeoff subsidi pupuk menjadi subsidi langsung  Subsidi Raskin Rp12,9 T  Target 19,1 juta RTS dengan alokasi 15kg/bulan untuk 12 bulan dan harga jual Rp1.600/kg  Subsidi Pajak  Untuk investasi (Migas & Panas Bumi)  Untuk PPN Minyak Goreng 35

BELANJA K/L 2009  Memburuknya perekonomian global diperkirakan berdampak negatif terhadap pelaksanaan APBN  Dalam rangka mengurangi dampak negatif tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN  Dalam skenario terburuk (worst case scenario), perlu diantisipasi adanya kemungkinan dilakukannya penghematan/pemotongan anggaran belanja K/L  Penghematan/pemotongan belanja K/L dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu pencapaian sasaran prioritas nasional:  Kegiatan yang merupakan prioritas nasional tetap diamankan.  Kegiatan penanggulangan kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program pemberdayaan kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Keluarga Harapan (PKH) tetap dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan Transfer ke Daerah Asumsi :  DAU 26% dari PDN neto yang telah memperhitungkan Subsidi energi dan beberapa subsidi non energi sebagai faktor pengurang  Dana Bagi Hasil:  DBH Migas terdapat kenaikan bagian daerah 0,5%;  Jika realisasi ICP di atas130% dari asumsinya, maka kelebihan anggaran DBH direalokasi ke DAU. 37 Kebijakan :  Penghapusan prinsip Holdharmless  penetapan formula DAU secara murni sehingga terdapat daerah-daerah yang mengalami kenaikan, penurunan dan nol sesuai dengan formula AD+CF  Pelaksanaan UU PDRD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, closed list dan perubahan tarif maksimum.  DAU tambahan dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah secara khusus di bidang belanja PNS yang mengakibatkan meningkatnya beban APBD seperti kenaikan tunjangan fungsional guru.

BELANJA NEGARA, (Triliun Rp) 38

PEMBIAYAAN ANGGARAN 39

Kebijakan Pembiayaan  Pengelolaan SBN dengan memperhitungkan risiko pasar dan dinamika pasar global  Memaksimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dengan mempertimbangkan keseimbangan tenor dan jenis instrumen  Mengupayakan pinjaman LN dengan persyaratan favorable  Mengoptimalkan pinjaman program yang sudah tersedia  Kebijakan privatisasi BUMN diutamakan untuk mendukung pengembangan perusahaan dengan metode penawaran umum di pasar modal  Kebijakan investasi pemerintah dititikberatkan pada bidang infrastruktur 40

41 TERIMA KASIH 41