GLOBALISASI DAN OTONOMI DAERAH Yohanes J. Handayanto yo31812000@Yahoo.com

MUNCULNYA GLOBALISASI Merupakan gerakan dari negara-negara industri maju dengan sistem kapitalisme yang mulai jenuh dalam batas-batas negara mereka. Globalisasi muncul didasari faham “fundamentalisme pasar bebas”: batas-batas negara lain diterjang demi keleluasaan beroperasinya modal global dari negara-negara industri maju. Globalisasi tidak pernah diprakarsai oleh negara-negara berkembang dan miskin, tetapi oleh negara capitalist. Pertemuan APEC di Bogor pada 1994: globalisasi meskipun tidak disukai, tetapi tidak dapat dihindari-siap tidak siap harus diterima. GLOBALIZATION IS NOT JUST AN ECONOMIC phenomenon. It changes power relationships, cultures, and the environment (World Bank, 2003).

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR Globalization-the growing integration of economies and societies the world-is a complex process that affects many aspects of our lives (World Bank, 2002). Globalisasi adalah suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global (Fakih, 2001). Globalisasi adalah perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa termasuk buruh (tenaga kerja), modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan (Mubyarto, 2000).

THE NEW WAVE OF GLOBALIZATION

Mengancam perekonomian nasional. PENGARUH GLOBALISASI Mengancam perekonomian nasional. Sistem ekonomi yang tidak kuat akan mudah hanyut oleh arus globalisasi. Modal asing berjangka pendek sangat rentan menggoncangkan nilai tukar uang di negara berkembang terhadap USD.

Memicu ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan antardaerah-bias pusat-pusat pertumbuhan modal. Krisis ekonomi pada umumnya melanda negara berkembang yang sedang tumbuh ekonomi-sebagian besar menerima transfer modal asing shot period. Menumbuhkan kesenjangan dan ketidakadilan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan konglomerat.

Aliran modal dan tenaga kerja dirasakan lebih mudah menularkan penyakit (krisis ekonomi) daripada meratakan manfaatnya bagi warga negara berbagai bangsa. Memaksa membangun sistem ekonomi kapitalisme global. Memicu tumbuhnya kemiskinan global (world poverty).

Tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya. INTERDEPENDENSI Dalam sistem internasional, negara bukanlah aktor independen, tetapi saling bergantung satu sama lain. Tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya. Beberapa sektor yang dapat menimbulkan interdependensi: Sektor perdagangan Sektor investasi Sketor finasial, Dan sektor politik.

Corporate Expansion Multi-national or trans-national corporations (MNCs or TNCs) – businesses with a headquarters in one country but with business operations in a number of others.

Characteristics: Expanding revenue Lowering costs Sourcing raw materials Controlling key supplies Control of processing Global economies of scale

Daya saing Global Competitiveness Index 2007 Indonesia: 54 Thailand: 28 Malaysia: 21

Global Competitiveness 2012-2013 Indonesia 58 Thailand 45 Malaysia 27

DAMPAK PEMANASAN GLOBAL TERHADAP LINGKUNGAN Sumber: KOMPAS, 2005

MENCAIRNYA ES DI KUTUB UTARA

ROUTE EDAR GANJA NARK & PSIKOTROPIKA SHANGHAI ROUTE EDAR GANJA NARK & PSIKOTROPIKA EROPA GUANGZHOU CHINA HONGKONG PHILIPINA • THAILAND • AMERIKA SERIKAT MEDAN PENANG AMERIKA LATIN S’PORE BATAM AMBON SBY JKT DENPASAR KET. GAMBAR DARWIN KOKAIN MORPHIN/HEROIN ICE/SHABU-SHABU ECTASY AUSTRALIA NEW ZEALAND

Peringkat Index Teknologi Indonesia adalah 78 dari 102 negara yang disurvey (World Economic Forum, 2004) Dibandingkan Singapura, Thailand, Malaysia, ekspor manufaktur hi-tech Indonesia paling rendah Tertinggalnya Indonesia dalam ekspor manufaktur berteknologi tinggi membuat kemampuan income generating menjadi lemah, Berakibat rendahnya peningkatan kesejahteraan buruh dan akumulasi

Bandwith internet (per 1000 orang): Indonesia : 0,07 Mbps Malaysia :1,26 Mbps (18 kali Indonesia) Thailand: 1,53 Mbps (22 kali Indonesia) Pengguna internet (per 100 orang) Indonesia: 7 Thailand: 13 Malaysia: 43

Tantangan dan Peluang ASEAN Community (2015) Liberalisasi perdagangan, jasa, penanaman modal, arus kapital, perpindahan tenaga kerja. Perpindahan tenaga profesional menjadi sangat mudah (dokter, profesional keuangan, lawyer, akuntan, engineer, dll)

MENYIKAPI GLOBALISASI SEBAGAI TANTANGAN (Sikap 2): Menyikapi standard internasional sebagai performa kinerja: mengadopsi dan mengadaptasi pada standard global. Bekerja dan bertindak sesuai dengan pedoman dasar atau tata nilai global yang telah disepakati. Meningkatkan daya saing nasional untuk berkompetisi dalam dunia yang semakin mengglobal.

Tantangan Globalisasi terhadap Kebijakan Nasional Resources Kapasitas untuk mencari pendapatan untuk membiayai kebijakan kesejahteraan umum terkendala. Management (New Public Management) Penggunaan pendekatan sektor privat dengan tekanan kuat pada ketrampilan dan teknik manajemen Tekanan pada output dan “outcomes,” bukan input dan proses. Kompetisi = cara memperbaiki efektivitas dan efisiensi Tekanan pada negara untuk menerapkan model kegiatan yang “ramping, kompetitif dan berorientasi-pasar.”

Bagaimana kaitannya dengan otonomi daerah?

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Arah Otonomi Daerah Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan: pelayanan, pemberdayaan, peranserta masyarakat dan daya saing, dengan memperhatikan prinsip: demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan.

VISI dan KONSEP DASAR OTODA VISI DESENTRALISASI : simbol kepercayaan dari pempus kepada pemda. VISI OTODA : dirumuskan dalam 3 ruang lingkup, yaitu : 1. POLITIK: harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yg dipilih secara demokratis, dan memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pem yg responsif. 2. EKONOMI: terbukanya peluang bagi pemda mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. 3. SOSIAL DAN BUDAYA: menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. KONSEP DASAR OTODA 1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pem dlm hub DN kpd daerah 2. Penguatan peran DPRD sbg representasi rakyat lokal dlm pemilihan & penetapan kepala daerah. 3. Pembangunan tradisi politik yg lebih sesuai dg kultur berkualitas tinggi dg tingkat akseptabilitas yg tinggi pula. 4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. 5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah. 6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kpd daerah & optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

MODEL DESENTRALISASI 1. DEKONSENTRASI: pembagian kewenangan dan tanggungjawab administratif antara departemen pusat dg pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Ada 2 tipe : administrasi lapangan (~ pejabat lapangan diberi keleluasaan utk mengambil keputusan seperti merencanakan, membuat keputusan rutin dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat dg kondisi setempat); dan administrasi lokal, berupa administrasi terpadu, dan administasi yang tidak terpadu. 2. DELEGASI: pelimpahan pengambilan keputusan & kewenangan manajerial untuk melakukan tugas khusus kpd organisasi yg tdk secara langsung berada di bawah pengawasan pempus. 3. DEVOLUSI: transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kpd unit otonomi pemda. 4. PRIVATISASI: Tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat.

7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah Permasalahan pokok Kewenangan Daerah Kelembagaan Kepegawaian Keuangan Perwakilan Rakyat Daerah Manajemen Pelayanan Publik Pengawasan 7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah

Prinsip Desentralisasi Partisipasi Keanekaragaman Keadilan akuntabilitas

Perang Saudara di Timika akibat Rebutan Kewenangan

Urusan Pemerintah Pusat Politik luar negeri; Pertahanan Keamanan Justisi/peradilan Moneter dan fiskal agama

Urusan Daerah: (Prov., Kab./Kota Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; Penanggulangan masalah sosial; Pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitasi dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan; Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Pelayanan umum administrasi pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Urusan wajib lainnya yang dapat diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

Hak Daerah Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; Memilih pimpinan daerah; Mengelola aparatur daerah; Mengelola kekayaan daerah; Memungut pajak dan retribusi daerah; Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA; Mendapat sumber –sumber pendapatan lain yang sah Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam per UU an

Kewajiban Daerah: Melindungi masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; Mengembangkan kehidupan demokrasi; Mewujudkan keadilan dan pemerataan; Meningkatkan pelayanan dasar Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; Mengembangkan sistem jaminan sosial;

Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; Melestarikan lingkungan hidup; Mengelola administrasi kependudukan; Melestarikan nilai sosial budaya; Membentuk dan menerapkan peraturan per undang undangan Kewajiban lain diatur perUUan.

Pertanyaan Diskusi Bagaimana Anda mengkritisi pelaksanaan UNAS pada saat ini?