LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Oleh: Icha Fajriana, S.I.A

Merupakan komponen penting utk menciptakan akuntabilitas sektor publik Berfungsi utk memberikan dasar pertimbangan utk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat utk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif Akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek; sifat informasi yg diberikan, kpd siapa informasi tsb diberikan, dan tujuan informasi

Organisasi publik dituntut utk dapat membuat laporan keuangan eksternal Alasan membuat laporan keuangan : Sisi manajemen perusahaan : laporan keuangan merupakan alat mengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi Sisi pemakai eksternal : laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar utk pengambilan keputusan

Komponen Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan Kepatuhan & pengelolaan Akuntabilitas & pelaporan retrospektif Perencanaan & informasi otorisasi Kelangsungan organisasi Hubungan masyarakat

Sumber daya finansial jangka pendek Penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin Sumber keuangan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dgn segera, sehingga penggunaannya sering dibatasi. Jika tidak menutupi transaksi jangka pendek, maka dicari cara untuk menutupinya salah satunya dengan pinjaman. Informasi akuntansi diperlukan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas unit pemerintah

Kondisi ekonomi Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Informasi akutansi dibutuhkan utk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah.

Ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya Pemerintah harus selalu mengacu pada aturan-aturan hukum yg mengikat, cthny UU,PP,MoU,dsb Msyrkt pemilih, legislatif lembaga pengawasan, dan pemberi bantuan sangat berkepentingan utk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dg ketentuan hukum dan UU serta kontrak yg disepakati

Perencanaan dan penganggaran Informasi akuntansi diperlukan utk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penganggaran. Anggaran sbg alat perencanaan mengiindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sbg alat pengendalian mengindentifikasikan alokasi sumber dana yg disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Informasi akuntansi sgt membantu dalam pemilihan program yg efektif sesuai dgn kemampuan ekonomi pemerintah

Kinerja manajerial dan Organisasional Kinerja pemerintah tidak bisa dinilai berdasarkan laba yg diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yg mencari laba ASP berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sektor publik yang memadai Pemerintah bertanggungjawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik

Pemakai Laporan Keuangan SP: Pembayar pajak Pemberi dana bantuan Investor Pengguna jasa Karyawan Pemasok Dewan legislatif Manajemen Pemilih Badan pengawas

Hak & Kebutuhan Pemakai Lap Keu: Hak untuk mengetahui Hak untuk diberi informasi Hak untuk dimenyalurkan aspirasi - nya

Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah Swasta Fokus finansial dan politik Fokus finansial Kinerja di ukur secara finansia dan non finansial Sebagian besar kinerja diukur dgn finansial Pertanggungjwbn kpd parlemen dan msyrakat Pertanggungjwbn kpd owner dan kreditur Berfokus pd sebagian organisasi Berfokus pd organisasi secr keseluruhan Melihat masa dpn Tdk dpt melihat ms dpn Aturan pelaporan ditetntukan Depkeu Aturan pelaporan ditentukan UU, SAK Lap keu diperiksa treasury Diperiksa auditor

Luas pengungkapan (disclosure) yang diperlukan Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan utk hal2 sbg: Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yg digunakan utk pembuatan laporan Kebijakan menghapuskan/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas Deskripsi mengenai jenis2 transaksi yg masuk dlm penerimaan program dan kebijakan utk mengalokasikan biaya2 tidak langsung kpd suatu fungsi/unit kerja dlm Laporan aktivitas Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non operasi. Pemerintah harus mengungkapkan scr detail/lengkap dlm catatan laporan mengenai aset modal dan utang jangka panjang.