GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Hanindya Mustika Ningtyas
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
GOOD GOVERNANCE.
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Tentang Keuangan Negara
Good Corporate Governance
IMPLEMENTASI STRATEGI: COORPORATE GOVERNANCE
- BANK MANAGEMENT- REVIEW PERBANKAN DI INDONESIA
Etika Bisnis, Pedoman Perilaku dan Manajemen Resiko
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Etika Bisnis dan Konsep Good Corporate Governance (GCG)
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Lembaga Negara yang Independen
Good Corporate Governance
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GCG (Good Corporate Governance)
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING
ETIKA MANAJEMEN.
ETIKA MANAJEMEN.
LINGKUNGAN ORGANISASI
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 1
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
Tentang Keuangan Negara
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
Peranan Corporate Governance
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Ethical Implications of Informations Technology
Bank dan Lembaga Keuangan
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepedency, dan Fairness (TARIF) Mata Kuliah : Manajemen Resiko.
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
ETIKA MANAJEMEN.
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Unggul Profesional Islami
Etika Bisnis, Pedoman Perilaku dan Manajemen Resiko
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
GARIS BESAR BAB PENGERTIAN ETIKA PERAN ETIKA ETIK DAN ETIS ETIKET
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 1
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Pengertian Tata Kelola Perusahaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE AYU APRIANIDELTA WIJAKSANAFADLY FAFIZISRI NAHDABIMA ARIEFDHEA RAHMADHANARIZKY LAZEDITYATASYA KHAIRUNNISA ERFAN EFFENDI, SE.,MM.,AK.
Dampak dan Implikasi Bisnis yang ber-Etika
Transcript presentasi:

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2 PERANAN GCG GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2

PRINSIP DASAR Good Corporate Governance (GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung Tiga (3) pilar yang saling berhubungan yaitu: Negara Dunia Usaha Masyarakat

PERAN NEGARA Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent low enforcement)

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN NEGARA Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat Untuk itu regulator harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN NEGARA Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN NEGARA Mengatur Kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efektif dan transparan Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN NEGARA Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN DUNIA USAHA Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Mencegah terjadinya KKN Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN DUNIA USAHA Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang penyimpanan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN PERANAN MASYARAKAT Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.