Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Pengantar Ekonomi Pembangunan

Pendahuluan Dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di perlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas kritis maksimum. Dalam dunia nyata, tidak ada negara yang benar-benar otonom dan sepenuhnya mandiri, dan tidak ada negara yang pembangunannya dapat dipahami semata-mata sebagai refleksi dari apa yang terjadi di luar batas-batas nasional mereka (Hettne, 2001)

Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah Dalam perkembangan perekonomian di abad ke-20 ternyata menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang ekstrem (murni) sudah tidak lagi relevan dalam mengatur jalannya roda perekonomian suatu negara. Kegagalan pasar (market failure) terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber – sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adanya kegagalan pasar mengharuskan pemerintah untuk turun tangan mengatur jalannya perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Sebab-sebab Kegagalan Pasar Adanya common goods (barang publik) Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Adanya eksternalitas Adanya pasar yang tidak lengkap (incomplete market) Adanya kegagalan informasi (asymetric information) Adanya ketidakpastian (uncertainty)

PERILAKU RUMAH TANGGA PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf, TV cable, dll Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.

Tuntutan Terhadap Peranan Pemerintah Dalam iklim demokrasi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menganut konsep good governance Pemerintahan yang kredibel, profesional dan berwibawa dari waktu kewaktu semakin diperlukan keberadaannya. Peran yang harus dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kehendak publik dibagi kedalam tiga golongan yaitu; alokasi sumberdaya yang efisien, distribusi pendapatan yang adil (equity) dan terpeliharanya stabilisasi perekonomian.

Peranan Pemerintah Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah menjadi empat macam yaitu (Ananda, 2002): Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Redistribusi bisa dilakukan dengan cara (1) transfer programs, (2) provision of goods and services dan (3) manipulation of market prices Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan dis-equilibrium. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian Perubahan Kerangka Kelembagaan Perubahan Organisasi Overhead Sosial Dan Ekonomi

Kegagalan Pemerintah (Government Failures) Tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan cara yang efisien. Inefisiensi pemerintah tersebut disebabkan oleh: informasi yang terbatas; pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta; pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat; hambatan dalam proses politik. Teori ekonomi Public Choice dan Rent Seeking

Penutup Konsep pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional. Ia mengacu kepada serangkaian karakteristik dari segenap aspek kehidupan, baik itu aspek politik, ekonomi maupun sosial. Pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Dengan semakin modernnya aktivitas perekonomian disuatu negara, semakin kompleksnya permasalahan ekonomi, dan semakin tingginya distorsi (gap), dituntut pemerintahan yang kredibel, profesional dan berwibawa sehingga dapat memenuhi harapan publik. Konsep pembangunan lokal yang diarahkan untuk penguatan ekonomi domestik setidaknya harus mengandung unsur berikut; produktivitas (productivity) pemerataan (equality) kesinambungan (sustainability) pemberdayaan (empowerment).