Statistik Distribusi dan Jasa STATISTIK KEUANGAN Statistik Distribusi dan Jasa

PENDAHULUAN Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di In-donesia telah membawa konsekuensi ter-jadinya perubahan dalam sistem penyeleng-garaan pemerintah di daerah. Perubahan tersebut tidak lain adalah berla-kunya desentralisasi fiskal di Indonesia.

PENDAHULUAN Perubahan juga terjadi pada struktur laporan keuangan daerah. Sumber keuangan pemerintah daerah meli-puti: pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Perubahan struktur ini memerlukan sosiali-sasi dalam hal konsep dan definisi, tata cara pengolahan, validasi serta analisisnya.

KONSEP DEFINISI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. APBD merupakan realisasi dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Ruang Lingkup dan Cakupan Statistik Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Statistik Lembaga Keuangan

Pentingnya Pengumpulan Data Statistik Keuangan Pemerintah Sebagai bahan gambaran dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana. Memberi gambaran tentang realisasi APBN dan APBD yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota maupun pemerintah desa Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing masing daerah Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk daerah masing-masing

Pentingnya Pengumpulan Data Statistik Lembaga Keuangan Memberikan gambaran karakteristik masing-masing kegiatan di lembaga keuangan Memberikan gambaran mengenai kondisi lembaga keuangan melalui laporan keuangan berupa neraca rugi/laba tiap kegiatan

Ruang Lingkup dan Cakupan 1. Statistik Keuangan Pemerintah Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (Pemerintah pusat mencakup seluruh departemen dan institusi pusat lainnya yang kegiatannya dibiayai APBN) Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, dan Pemerintah Desa secara terpisah dibiayai oleh APBD masing-masing wilayah)

Ruang Lingkup dan Cakupan 2. Statistik Lembaga Keuangan Perbankan Konvesional dan Syariah Perusahaan Pembiayaan Asuransi Dana Pensiun Pegadaian Pedagang Valuta Asing Koperasi

Metode Pengumpulan Data Statistik Keuangan Pemerintah Data statistik keuangan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/ kota dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia dengan cara sensus (complete enumeration) Data statistik keuangan pemerintah desa/kelurahan dikumpulkan dari sampel desa/kelurahan terpilih.

Metode Pengumpulan Data Statistik Lembaga Keuangan Unit pencacahan lembaga keuangan adalah kantor pusat perusahaan (enterprise), kecuali untuk perusahaan pegadaian dimana unit pencacahannya adalah kantor cabang. Pencacahan lembaga keuangan dilaksanakan secara sensus pada seluruh Provinsi, namun untuk Usaha Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sebagian kecil provinsi dan usaha koperasi pencacahannya dilakukan melalui cara sampel. Populasi untuk jenis kegiatan lembaga keuangan diperoleh dari instansi yang menaunginya. Bank Umum dan perusahaan pedagang valuta asing diperoleh dari Bank Indonesia; Populasi perusahaan Pembiayaan Dan Modal Ventura, Asuransi dan Dana Pensiun dari Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Kuangan/OJK); populasi Pegadaian diperoleh dari perum pegadaian.

DAFTAR KUESIONER: Statistik Keuangan Daerah Bentuk-bentuk data laporan keuangan daerah Daftar K-1 : Data Statistik realisasi APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia Daftar APBD-1 : Data Statistik rencana APBD Provinsi yang dikumpulkan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia Daftar K-2 : Data Statistik realisasi APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia Daftar APBD-2 : Data Statistik rencana APBD kabupaten /kota yang dikumpulkan dari seluruh daerah kabupaten /kota di Indonesia

DAFTAR KUESIONER: Statistik Lembaga Keuangan Perbankan Perusahaan pembiayaan Lembaga pasar modal Asuransi, Danapensiun, Pegadaian, Pedagang valuta asing, Koperasi.

Metode Analisa Data Statistik Keuangan Pemerintah Menganalisa tingkat likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan keuangan K/L dalam memperoleh hasil untuk membiayai pengeluarannya Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Analisis Efektivitas Keuangan Daerah Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Analisis Aktivitas Keuangan Daerah Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah

Metode Analisa Data Statistik Lembaga Keuangan Rata-rata Rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) berdasarkan jenis Bank Rata-rata ROA (Return on Asset) Rata-rata ROE (Return on Equity) Rata-rata NIM (Net Interest Margin)