KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK assalamu’alaikum wr. wb KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK SEKTOR INFORMAL DAN PERKUATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TIADA ROTAN, AKAR PUN JADI 9 Desember 2011 TIADA ROTAN, AKAR PUN JADI

SEKTOR INFORMAL TIDAK BERBADAN HUKUM MILIK SENDIRI, USAHA KELUARGA TIDAK TERCATAT TIDAK TERJANGKAU HUKUM

KARARTERISTIK AKTIVITAS MUDAH DIMASUKI SUMBER DAYA LOKAL USAHA SENDIRI OPERASIONAL KECIL PADAT KARYA KETERAMPILAN INFORMAL TIDAK TERKENA REGULASI

BERDASARKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENGHASILAN JENIS SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENGHASILAN SAH KEGIATAN PRIMER DAN SEKUNDER (pertanian, perkebunan, dll) USAHA TERSIER dgnMODAL BESAR DISTRIBUSI KECIL-KECILAN TRANSAKSI PRIBADI (pengemis, dll) JASA

TIDAK SAH JASA TRANSAKSI

BERDASARKAN PROTEKSI / BANTUAN PEMERINTAH TIDAK MENERIMA BANTUAN EKONOMI BELUM MENGGUNAKAN BANTUAN EKONOMI, MESKIPUN ADA SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN EKONOMI, TETAPI BELUM BERDIKARI WIDODO, 2006

PERANAN SEKTOR INFORMAL SECARA UMUM, “PERAN” MELIPUTI : KESEMPATAN MENCAPAI TUJUAN LAIN KESEMPATAN UTK DIHARGAI KESEMPATAN MEMPEROLEH RASA AMAN KESEMPATAN MEMBENTUK HUBUNGAN SOSIAL

TANTANGAN YG DIHADAPI PELAKU SEKTOR INFORMAL : ANCAMAN “PENERTIBAN” PENGEMBANGAN AKTIVITAS USAHA KEBERADAAN PADA STRUKTUR MASYARAKAT KOTA

PEKERJA SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 1998 SUMBER : FIRNANDI

PERAN SOSIAL EKONOMI PKL PKL sbg PATOLOGI SOSIAL (Bromley) KETIDAKPASTIAN MOBILITAS KETIDAKMAMPUAN KEMISKINAN TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH PENGANGGURAN TERSEMBUNYI, “KORBAN” PERKOTAAN, SUMBER KRIMINALITAS ???????

PERTUMBUHAN - PKL LANGKANYA KESEMPATAN KERJA URBANISASI RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

UMUMNYA PENDATANG DARI DESA PENDIDIKAN RENDAH STATUS EKONOMI RENDAH ASAL UMUMNYA PENDATANG DARI DESA PENDIDIKAN RENDAH MODAL dan PENGHASILAN MODAL KECIL DAN SEADANYA BAHKAN TANPA MODAL PENGHASILAN SANGAT KECIL TEMPAT TINGGAL TINGGAL DGN KELUARGA BESAR PERMUKIMAN KUMUH

PENINGKATAN AKSES DAN KAPABILITAS MARJINAL, STRATA SOSIAL RENDAH BEKERJA KERAS, ULET AKSES PASAR ALAT PRODUKSI, TIDAK SEKEDAR BERTAHAN HIDUP PENINGKATAN AKSES DAN KAPABILITAS

PERAN SOSIAL BUDAYA dan POLITIK SISTEM SOSIAL BUDAYA SUBSISTENSI TATA HUBUNGAN KEKERABATAN PERILAKU SOSIAL dan BUDAYA ASAL

PANDANGAN : TERGANTUNG PADA NASIB RENDAHNYA PERAN POLITIK PANDANGAN : TERGANTUNG PADA NASIB SEMPITNYA RUANG GERAK POLITIK FORMAL KEAWAMAN PADA REPRESENTASI POLITIK MENDESAKNYA KEBUTUHAN DASAR

TRANSAKSI AKTUALISASI KORPORASI KONSEP INTERAKSI PKL JUAL BELI / EKONOMI TRANSAKSI SOSIALISASI IDE, TUNJUKKAN KEBERADAAN TERWUJUD DALAM KONFLIK VERTIKAL AKTUALISASI KERJASAMA, PERSAMAAN KEPENTINGAN, PERASAAN SENASIB SOLIDARITAS SESAMA PKL / ANTAR PROFESI KORPORASI

ASOSIASI KONFLIK KOORDINASI PAGUYUBAN / ORGANISASI BENTURAN NILAI DAN KEPENTINGAN VERTIKAL : PKL vs APARAT, HOROSONTAL : PKL vs PEJALAN KAKI KONFLIK KERJASAMA KELEMBAGAAN (FORMAL) KOORDINASI

LSM PKL PKM PARKIR WARGA PEMKOT TOKO PEJALAN KAKI SUPPLIER MUSTAFA, 2008 (disederhanakan)

PENGEMBANGAN EKONOMI SEKTOR INFORNAL KEKUATAN DAYA TAHAN PADAT KARYA KEAHLIAN KHUSUS PERMODALAN KELEMAHAN MODAL LEMAH PASOKAN BAHAN BAKU TEKNOLOGI KEMAMPUAN KOMUNIKASI PENGELOLAAN

TANTANGAN PELUANG PERSAINGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENAWARAN (Labour Market Effect, tawaran kemitraan) PERMINTAAN (produk dgn harga yg relatif rendah)

KRITERIA PENGEMBANGAN PRODUK POTENSI EKSPOR PRODUK PENGGANTI BARANG IMPOR TINGKATKAN OVERALLL EFFICIENCY SEKTOR PEMASOK SEKTOR FORMAL

KASUS : YOGYAKARTA 25 % INFORMAL FORMAL 40 % WIDODO, 2006

DIPERKIRAKAN SEKTOR INFORMAL MENYERAP 25% OUTPUT SEKTOR FORMAL SUB SEKTOR PENYERAPAN (%) PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN 6 INDUSTRI PENGOLAHAN 10 PERDAGANGAN, RESTORAN, LISTRIK, GAS, AIR, BANGUNAN 4 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 2 LAINNYA 3 DIPERKIRAKAN SEKTOR INFORMAL MENYERAP 25% OUTPUT SEKTOR FORMAL SUB SEKTOR PENYERAPAN (%) PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN 2 INDUSTRI PENGOLAHAN 20 PERDAGANGAN, RESTORAN, LISTRIK, GAS, AIR, BANGUNAN 8 ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 5 LAINNYA OUTPUT KEGIATAN INFORMAL MENYEDIAKAN INPUT YG MURAH BAGI KEGIATAN FORMAL (MENCAPAI 40%) WIDODO, 2006

USAHA BERBASIS RUMAH TANGGA (UBR) FUNGSI RUMAH MENURUT JOHAN SILAS : RUMAH (SAJA). RUMAH HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL. RUMAH PRODUKTIF. RUMAH SELAIN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL, JUGA SEBAGAI ASET PRODUKTIF (EKONOMI) TIPE CAMPURAN. FUNGSI RUMAH YG PALING DOMINAN DAN MENJADI SATU DENGAN TEMPAT BEKERJA. TIPE BERIMBANG. TEMPAT TINGGAL DIPISAH DENGAN TEMPAT BEKERJA TETAPI PADA BANGUNAN YANG SAMA. TIPE TERPISAH. TEMPAT BEKERJA MENDOMINASI BANGUNAN DAN TEMPAT TINGGAL BIASANYA TERLETAK DI BAGIAN BELAKANG BANGUNAN RUMAH (SAJA) RUMAH PRODUKTIF

3 PRINSIP SEKTOR INFORMAL dlm UBR : PRINSIP UBR 3 PRINSIP SEKTOR INFORMAL dlm UBR : OVERLAPING ANTARA PENYEDIA MODAL dgn TENAGA KERJA MERATANYA PERSAINGAN. USAHA TIDAK TERORGANISIR & TIDAK BERBADAN HUKUM, TANPA PEMBATASAN TENAGA KERJA BACKWARD LINKAGE UBR FORWARD LINKAGE

KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK UBR di SURABAYA : RUMAH dan RUMAH TANGGA sbg MODAL KERJA KAMPUNG sbg KESEMPATAN dan KEMUDAHAN KERJA (ASPEK LOKALITAS) KOMUNALISME MASYARAKAT KAMPUNG sbg KEKUATAN BERSAMA TENAGA KERJA TAMBAHAN TERSEDIA SETIAP SAAT PROSES PEMBERDAYAAN MELALUI “PENYUBURAN BERSAMA” KELONGGARAN-KELONGGARAN (PERIZINAN, PAJAK, dll) BASIS KEKUATAN KOTA yg BERTUMPU pada MASYARAKAT JOHAN SILAS (2000)

KONFLIK ALOKASI RUANG KOMPROMI WAKTU PEMBAGIAN TUGAS PENGADAAN MODAL LOKALITAS USAHA

BEST PRACTISE-UBR SUNGAI JAGIR WONOKROMO – SURABAYA PENGALAMAN PERMUKIMAN MARJINAL DI SEPANJANG SUNGAI JAGIR WONOKROMO – SURABAYA (IDAWATI, 2000) 1965 1969 1980 1985 PEMBENTUKAN PPDWS (PERSATUAN PEDAGANG PASAR WONOKROMO SURABAYA), MENGELOLA TAMAN KOTA. PEMBERIAN IJIN BERMUKIM dan BERDAGANG DGN BANGUNAN 3,5 x 4m. PENGUHUNIAN sec. BERTAHAP DAN MASSAL LAHAN MASIH KOSONG PENINGKATAN UTILITAS KAWASAN, LEGITIMASI PERMUKIMAN. GUBUK LIAR MUNCUL, LOKASI WTS PEMBERSIHAN dan PENERTIBAN. PELARANGAN PENGHUNIAN

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA Pengkaplingan diatur dan ditetapkan pengurus PPDWS Ijin diberikan pemda pada anggota/warga yg bersedia menanam dan merawat tanaman (+ 50 KK) Ukuran bangunan 3,5 x 4 m dgn lebar kapling = 3 m TAHAP KEDUA Dilakukan orang2 yg tergusur dari daerah lain dibantu pengurus PPDWS dgn lebar kapling = 2,5m (+ 25 KK) Biaya pengelolaan = Rp 350,-

TAHAP KETIGA TAHAP KEEMPAT Pengkaplingan massal berdasarkan perjanjian dgn RT tanpa sepengetahuan pengurus PPDWS TAHAP KEEMPAT Konsolidasi dan jual beli kapling oleh warga dengan kuitansi bermaterai yg diketahui oleh RT.

PERMUKIMAN dan PENGHUNIAN PENDIDIKAN MAYORITAS LULUS SLTP. PENGHUNI AN : 2 – 7 ORG/RUMAH STATUS TANAH : HAK PAKAI (80%) dan SEWA (Rp 50.000/bln). MAYORITAS KONDISI BANGUNAN PERMANEN. LUAS BRUTTO PENGHUNIAN : 20,82 m2/org (TIDAK TERMASUK KUMUH). KEAMANAN : TIDAK AMAN, DIAPIT SUNGAI DAN JALAN BESAR. KAWASAN DILALUI OLEH KENDARAAN UMUM YG MEMBERI POTENSI EKONOMI WARGA. SELURUH WARGA TELAH MEMAHAMI RESIKO TINGGAL DI KAWASAN TERSEBUT.

UBR dan PERKEMBANGANNYA JENIS UBR : SEBAGIAN BESAR JASA DAN KOMBINASI (JASA-PENJUALAN, JASA-RETAIL, PRODUKSI-PENJUALAN, PENJUALAN-JASA- RETAIL. BAHAN BAKU DARI LUAR KECAMATAN DAN LUAR KOTA (KAYU-MADURA, BAMBU- MOJOKERTO, PERALATAN PANCING-CIAMIS). PEKERJA : MAYORITAS 3 PEKERJA (ANGGOTA KELUARGA), SEBAGIAN KECIL > 5 org. PENULARAN KEAHLIAN PADA ANGGOTA KELUARGA DAN TETANGGA. BUANGAN DISISIHKAN DAN DIJUAL KE PABRIK PENGOLAHAN HARDBOARD DAN INDUSTRI LAINNYA. PEKERJA BANYAK YG KORBAN PHK. MODAL : MAYORITAS SENDIRI, TIDAK ADA YG MELALUI KREDIT BANK. PENGHASILAN : MAYORITAS Rp 200.000 – Rp. 500.000. JENIS USAHA DISTRIBUSI : Rp 1.000.000. SEBAGIAN BESAR ORANGTUA BERHASIL SEKOLAHKAN ANAK SAMPAI PERGURUAN TINGGI. UBR dan PERKEMBANGANNYA > 10 thn < 2thn 6 - 10thn 2-5 thn

SOSIAL EKONOMI dan PERANAN UBR PENGHASILAN WARGA SUDAH DI ATAS RATA2 PENDUDUK MISKIN (Rp96.959). PERANAN SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMEGANG ANDIL. POLA HIDUP MENETAP (KESULITAN MENCARI LOKASI BARU, WARISAN, KEDEKATAN DGN TEMPAT KERJA / LOKASI STRATEGIS). LEBIH DARI 80% PENGHUNI MEMPERGUNAKAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA >> USAHA (UBR) MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENJAGA EKSISTENSI WARGA.

wassalamu’alaikum wr. wb TERIMA KASIH UBAHLAH KEPRIHATINAN MENJADI SEMANGAT UNTUK MEMPERSATUKAN BANGSA …… … KITA HADIR UNTUK MEREKA … wassalamu’alaikum wr. wb

KEPUSTAKAAN DIGDOYO. ANALISIS USAHA SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN. MUSTAFA. 2008. MODEL TRANSFORMASI SOSIAL SEKTOR INFORMAL. PENERBIT INSPIRE ESCAP & UN-HABITAT. 2008. ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS : KAUM MISKIN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN FIRNANDI. STUDI PROFIL PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN. BAPPENAS. SUPRIYANTO, ARIES. 2000. PERUBAHAN FISIK RUMAH TINGGAL DENGAN ADANYA UBR. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA SILAS, JOHAN 2000. RUMAH PRODUKTIF: PENDEKATAN TRADISI DAN MASYARAKAT. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA IDAWATI. 2000. RUMAH PRODUKTIF SEBAGAI KETAHANAN PERMUKIMAN MARJINAL. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA WIDODO. 2006. PERAN SEKTOR INFORMAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH. JURNAL EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA. Vol 21, No.3, 2006, 254 - 267