Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government Perencanaan Strategis e-Government Implementasi dan Penilaian e-Government Anggaran e-Government

Proses Perencanaan Strategis e-Government 2

Proses Perencanaan Strategis e-Government Strategi yang baik penting untuk implementasi e-government yang efektif. Perencanaan strategis menyediakan sebuah roadmap bagi organisasi untuk bergerak dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan dalam jangka menengah atau panjang. 3

Proses Perencanaan Strategis e-Government 1) Analisis keadaan saat ini dengan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 2) Menyatakan sebuah visi Contoh: Visi e-government Republik Korea adalah untuk menjadi Open e-Government Terbaik di Dunia dengan cara: Meningkatkan layanan publik online hingga 85 persen Berusaha menjadi 10 besar dunia dalam hal daya saing dukungan bisnis. Mengurangi kunjungan pengurusan layanan sipil hingga tiga kunjungan per tahun; dan Meningkatkan tingkat utilisasi program e-government hingga 60 persen 3) Mewujudkan visi kedalam tujuan-tujuan Contoh: Tujuan nasional Republik Korea adalah sebagai berikut:  Membangun demokrasi bersama rakyat  Membangun masyarakat dengan pertumbuhan sosial yang seimbang  Berkontribusi terhadap era perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut  Mencapai pendapatan (GNP) per kapita hingga US$ 20,000. Tujuan ini tercapai di tahun 2007. 4

Proses Perencanaan Strategis e-Government Tujuan e-government Republik Korea adalah  Menginovasi cara kerja pemerintah  Menginovasi layanan masyarakat  Menginovasi manajemen sumber daya informasi  Mereformasi sistem hukum 4) Menentukan strategi untuk mengatasi temuan dari hasil analisis SWOT dan mencapai tujuan-tujuan spesifik 5) Formulasikan objektif yang dapat diukur dan konkrit dari strategi 6) Komunikasikan dan tinjau ulang rencana strategis 5

Implementasi dan Penilaian e-Government PBB kembali merilis peringkat pengembangan e-government dari 193 negara. Laporan pemeringkatan kali ini bertajuk: E-Government for the People

PBB mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakaan informasi dan layanan public ke masyarakat. Pengembangan dan inovasi e-government menempatkan sektor publik sebagai pendorong permintaan untuk infrastruktur TIK dan aplikasinya untuk mendukung perekonomian secara luas.

Sejak tahun 2003 PBB mengembangkan indeks pengembangan e-government (e-government development index-disingkat EGDI) EGDI adalah indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan TIK untuk menyediakan dan memberikan layanan publik

EGDI untuk edisi 2012 diukur berdasarkan 3 sub index, yaitu: online service index, telecommunictaion index, human capital index.  EGDI = (⅓OL service index)+(⅓ Telec. index)+(⅓Human capital index)

World Top Ten

Asia Top Ten

Peringkat ASEAN

Berikut peringkat Negara dengan jumlah penduduk di atas 100 juta orang

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai.

TINGKAT PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Tingkat 1 (persiapan) Tingkat 2 (pematangan) Tingkat 3 (pemantapan) Tingkat 4 (pemanfaatan)

Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi : Pembuatan situs informasi disetiap lembaga Penyiapan SDM Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, dll Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik

lanjutan… Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi : Pembuatan situs informasi publik interaktif Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi : Pembuatan situs transaksi pelayanan publik Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi : Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi

ANGGARAN E-GOVERNMENT Pengembangan e-government disatu sisi memiliki kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, disisi lain, ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan bertangungjawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien, dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan pamong yang baik. Diperlukan suatu siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.

Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uang pembayar pajak, maka perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran seperti dapat dilihat pada gambar. (sumber:kementerian KOMINFO)