Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pendidikan Kewarganegaraan
Advertisements

Berkelas.
GEOSTRATEGI INDONESIA
M O D U L XI. NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
GEOPOLITIK INDONESIA ASPEK KEWILAYAHAN
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
Geopolitik Indonesia Kelompok 3.
GEOPOLITIK BAB 8.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
Pengertian dan Hakekat Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
KOMPUTER & KETAHANAN NASIONAL
BELA NEGARA 14 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Bab VIII Ketahanan Nasional
Politik Luar Negeri Indonesia
GEOSTRATEGI EMI SETYANINGSIH.
FOUNTAIN OF YOUTH. 1. PENGERTIAN BELA NEGARA.
GEOSTRATEGI INDONESIA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Bela Negara “
POLSTRANAS.
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
GEOSTRATEGI INDONESIA
Ketahanan Nasional Mahendra P. Utama.
GEOSTRATEGI Aditia Permadi S ( )
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Pengaruh Aspek Politik
KELOMPOK 8 IRFAN EKO W A FAJAR TRI K A
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Bab VIII Ketahanan Nasional
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
WAWASAN NUSANTARA & KETAHANAN NASIONAL
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
KETAHANAN NASIONAL (GEO STRATEGI)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-11
GEOPOLITIK INDONESIA Handrisal.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
PERTEMUAN KE 8 Ketahanan Nasional.
Militer dan Budaya Politik Indonesia
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
GEOSTRATEGI INDONESIA Nurlaila fitriasani Rima safitri Tutia rahmi Yusrawati1604 M. aji syahputra1604.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
WAWASAN NUSANTARA dan KETAHANAN NASIONAL
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
OLEH: RENDRA SAKBANA KUSUMA
BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)

Hakikat Hankamneg Hakikat hankamneg  perlawanan rakyat semesta di bawah kendali dan pimpinan pemerintah. Perlawanan rakyat semesta menurut doktrin hankamneg, meliputi : Kerakyatan Kesemestaan Kewilayahan

Prinsip Hankamneg (1) Bangsa Indonesia berhak & wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan keadaulatan negara yang telah diperjuangkannya. Upaya pembelaan negara merupakan tanggung jawab kehormatan setiap warga negara. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik LN yang bebas dan aktif. Bangsa Indonesia cinta akan perdamaian akan tetapi lebih cinta akan kemerdekaan dan keadaulatannya.

Prinsip Hankamneg (2) Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatannya bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yg berwujud perang rakyat semesta. Wadah perjuangan bersenjata seluruh rakyat Indonesia adalah TNI yang berintikan ABRI. Wadah tidak bersenjata segenap rakyat Indonesia adalah segenap aspek kehidupan masyarakat untuk mendukung tercapainya perjuangan bersenjata.

Tujuan & Fungsi Hankamneg (1) Tujuannya  menjamin tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman (dari luar atau dari dalam) dan berkesinambungan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya demi tercapainya tujuan nasional. Untuk dapat menyelenggrakan tujuan hankamneg, perlu penyelenggaran fungsi sebagai berikut : Memelihara dan meningkatkan hankamnas dengan menanamkan dan memupuk kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan & Fungsi Hankamneg (2) Membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan hankamneg dgn memantapkan kemanunggulan segenap unsur kekuatan hankamneg dengan seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan seluruh kepulauan nusantara beserta segenap wilayah nasionalnya sebagai satu kesatuan hankamneg dalam rangka mewujudkan wanus.

Tujuan Polstrahankamneg (1) Polstrahankamneg disusun dengan tujuan menjadi pedoman dalam meningkatkan hankamnas dalam rangka tannas dengan sarana personil, material dan pembiayaan (sumber daya nasional) yang terbatas agar dapat mengamankan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan ketahanan nasional.

Tujuan Polstrahankamneg (2) Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya : Konsepsi hankamneg dan tinjauan perkembangan lingkungan strategis dalam dan luar negeri yang sangat mempengaruhi kepentingan nasional pada umumnya dan khususnya bidang hankam Konsepsi politik dan strategi hankamneg yang merupakan bagian integral dari polstranas dan yg mencakup dua hal pokok, yaitu masalah pembangunan kemapuan dan pengunaan kekuatan hankamneg

Tujuan Polstrahankamneg (3) Mekanisme yang tepat untuk merealisasikan terwujudnya konsep polstrahankamneg. Kepemimpinan yang mampu merealisasikan konsep hankamneg tersebut.

Prinsip Penuntun Hankamneg Untuk perumusan politik hankamneg dipergunakan prinsip penuntun sebagai berikut : Jaminan terhadap ketidakpastian Bersandar pada kemampuan sendiri Perdamaian dunia Politik bebas aktif Wanus Pertahanan keamanan rakyat semesta

Politik Hankamneg Harus diarahkan pada upaya mencegah perang melalui usaha kerjasama dalam aspek sosbud, ekonomi dan politik. Yang didukung dengan daya tangkal yang tanggung terhadap segala bentuk ancaman perang. Pokok-pokok kebijakan hankamneg, yaitu : Rakyat terlatih dan Perlindungan masyarakat ABRI Pendukung

Pembangunan dan Pembinaan Kekuatan Tujuan Pembangunan Hankamneg Daya Tangkal ABRI sebagai kekuatan hankam ABRI sebagai kekuatan sosial Pembangunan & pembinaan Kekuatan Sasaran Kekuatan Persuasi Ancaman Langsung Penghancuran Penggunaan Kekuatan