BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI RAKOR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA RAKOR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL JAKARTA, 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan

I. PENDAHULUAN 1. PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASALAH SOSIAL BERKEMBANG SEMAKIN KOMPLEKS DAN CENDERUNG TIDAK TERKENDALI TERUTAMA KORBAN BENCANA DAN MASALAH SENSITIF LAINNYA. POPULASI PENDUDUK INDONESIA YANG BESAR HARUS DILIHAT SEBAGAI POTENSI DAN MERUPAKAN MODAL SOSIAL YANG KUAT, APABILA TIDAK DIJAGA DENGAN BAIK DAPAT MENIMBULKAN BEBAN BIAYA SOSIAL YANG SANGAT BESAR KEDEPAN. PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN UPAYA DIBERBAGAI BIDANG, NAMUN UNTUK MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESSOS (PMKS) MASIH SANGAT TERBATAS, BAIK DITINJAU DARI PEMBIAYAAN MAUPUN CAKUPAN PENANGANANNYA. biro perencanaan

HASIL ANALISA KEMAMPUAN ANGGARAN YANG TERSEDIA DIBANDING DENGAN KEBUTUHAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL DAN SANGAT DISADARI BAHWA ALOKASI ANGGARAN YANG TERSEDIA BELUM MEMENUHI HARAPAN DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN SOSIAL YANG SEDEMIKIAN KOMPLEKS. KESENJANGAN INI PERLU DIPIKIRKAN SECARA BERSAMA, BAIK PEMERINTAH PUSAT SELAKU PENANGGUNGJAWAB KEBIJAKAN SECARA NASIONAL MAUPUN PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA SOSIAL (ORSOS DAN LSM) DAN KALANGAN DUNIA USAHA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT biro perencanaan

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG MENDASARI KEBIJAKAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2006 MENEKANKAN PADA : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA INVESTASI DAN EKSPOR REVITALISASI PERTANIAN DAN PEDESAAN PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI PEMANTAPAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA PENYELESAIAN KONFLIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS biro perencanaan

3. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2004 – 2009 MENGACU PADA RPPJM-N 2004-2009, DEPARTEMEN SOSIAL TELAH MENETAPKAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2004–2009 DENAGN MEMFOKUSKAN PERHATIAN PADA 5 (LIMA) KELOMPOK SASARAN, YANG MELIPUTI : KEMISKINAN; KETERLANTARAN; KECACATAN; KETUNAAN SOSIAL DAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KELIMA SASARAN DIMAKSUD MEMPUNYAI KETERKAITAN SATU DENGAN LAINNYA, DAN MERUPAKAN SEBAB-AKIBAT, MISALNYA KEHIDUPAN MISKIN AKAN MENGAKIBATKAN ORANG TIDAK MEMPUNYAI KESEMPATAN MENDAPAT AKSES PELAYANAN SOSIAL DASAR, SEHINGGA MENJADI TERLANTAR DAN DAPAT MENIMBULKAN GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN biro perencanaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2006 SEARAH DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN SOSIAL, MAKA PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2006, SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAMIN KEBERLANJUTAN PENANGANAN PMKS YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2005, TELAH DIARAHKAN PADA UPAYA-UPAYA : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN YANG LANGSUNG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERWAWASAN GENDER PENGUATAN ORGANISASI SOSIAL/LSM– UKS SEBAGAI MITRA KERJA KERJA PEMERINTAH PENGUATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT RENTAN, SEPERTI PENYANDANG CACAT, LANJUT USIA DAN ANAK TERLANTAR biro perencanaan

II. PROGRAM PEMB.KESSOS 2006 1. APBN TAHUN 2006 PAGU APBN DEPSOS TH. 2006 SEBESAR RP. 2.255.626.300.000,- YANG DIALOKASIKAN UNTUK KEGIATAN : - PUSAT : Rp. 1.280.219.883.000,- (56,75%) - DAERAH / DANA DEKON : Rp. 975.406.417.000,- (43,25% ) SEARAH DENGAN RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN SOSIAL, APBN TH. 2006 SEBESAR RP. 2.255.626.300.000,- TELAH TERALOKASI PADA 5 KELOMPOK SASARAN STRATEGIS SEBESAR RP 1.367.410.781.000, DAN TERBAGI KEMISKINAN : RP. 566.624.000.000,- KETERLANTARAN : RP. 207.005.524.000,- KECACATAN : RP. 53.145.445.000,- KETUNAAN SOSIAL : RP. 41.180.000.000,- BENCANA ALAM DAN SOSIAL : RP. 499.455.812.000,- SELEBIHNYA TERALOKASI PADA PROGRAM /KEGIATAN PENUNJANG SEPERTI GAJI PEGAWAI, PENELITIAN, PENGAWASAN DAN LAINNYA biro perencanaan

PROGRAM DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG LANGSUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Rp. 1.813.118.133.000,- PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rp. 616.624.000.000,- Pemberdayaan Fakir Miskin, pemberdayaan keluarga 181.709 KK di 33 propinsi. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pemberdayaan 13.327 KK di 30 Prop. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga, untuk peningkatan kesejahteraan sosial 62.040 keluarga di 33 Provinsi biro perencanaan

Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak Terlantar 64.894 anak b. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rp. 582.589.133. 000,- 1) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak dengan target 128.029 anak, meliputi : Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak Terlantar 64.894 anak Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan 45.300 anak Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat 6.065 anak, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal 11.770 anak, biro perencanaan

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, 5.920 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat,28.670 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 5.230 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, 4.100 orang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial oleh Unit Pelaksana Teknis, di 16 Provinsi Kegiatan tambahan permakanan klien panti sosial, 150.000 orang biro perencanaan

1) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam C. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Rp. 613.905.000.000,- 1) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 2) Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial 3) Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 4) Pendayagunaan Sumber Dana Sosial 5) Jaminan Sosial biro perencanaan

3) Pemberdayaan Organisasi Sosial, target 1.130 Orsos di 33 propinsi. 2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, Rp.279.074.733.000,- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Rp. 94.129.500.000,- Pemberdayaan Karang Taruna (KT), target pemberdayaan 2.325 KT di 33 provinsi. 2) Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat, target pemberdayaan 5.412 orang di 33 ropinsi. 3) Pemberdayaan Organisasi Sosial, target 1.130 Orsos di 33 propinsi. biro perencanaan

Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarakat/WKSBM, target WKSBM di 264 Desa di 33 propinsi. 5) Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha(KLSDU). target peningkatan kerjasama lintas sektor dunia usaha di 33 provinsi. 6) Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial( K2 - KS), target pemugaran 58 TMP, 8 MPN, 78 rumah perintis kemerdekaan. biro perencanaan

Program Penelitian dan Pengembangan Sosial, Rp. 125.450.100.000,- Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, Rp. 30.250.388.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Rp. 24.924.545.000,- Program Penelitian dan Pengembangan Sosial, Rp. 125.450.100.000,- Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial, Rp. 3.720.200.000,- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Rp. 600.000.000,- biro perencanaan 14

Program Pengelolaan SDM Aparatur, Rp. 37.239.063.000,- 3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG OPERASIONAL LEMBAGA, Rp. 163.433.434.000 ,- Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiliatas Apartur Negara, Rp. 9.435.807.000,- Program Pengelolaan SDM Aparatur, Rp. 37.239.063.000,- Program Pendidikan Kedinasan, Rp. 18.434.820.000,- d. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, Rp. 98.323.744.000,- biro perencanaan 15

III. P E N U T U P MASALAH SOSIAL SEMAKIN KOMPLEKS, KEMAMPUAN PEMERINTAH TERBATAS, DIPERLUKAN PENANGANAN SECARA BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA MELIBATKAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA. DI DAERAH DIPERLUKAN KELEMBAGAAN YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SOSIAL SECARA BERKELANJUTAN. STRUKTURAL KELEMBAGAAN PERANGKAT KERJA DI DAERAH BERVARIASI. HAL INI DAPAT MENIMBULKAN KENDALA DALAM HAL KOORDINASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH, PEMBINAAN TEKNIS DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM. ANGGARAN DEPARTEMEN SOSIAL 2006 HANYA MAMPU MENANGANANI SEBAGIAN KECIL MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, DENGAN DEMIKIAN DUKUNGAN DAN PARTISIPASI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA PENINGKATAN ATAU KENAIKAN ALOKASI APBD 2006 BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL SANGAT DIHARAPKAN. biro perencanaan

SALAH SATU UNSUR PENDUKUNG PENYELENGGARA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH ADALAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN MENGEMBANGKAN KUALITASNYA. DALAM MENEMPATKAN PARA PELAKSANA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH, DIBERDAYAKAN PERSONIL YANG MEMAHAMI KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL DEMIKIAN HAL-HAL YANG KAMI SAMPAIKAN, DENGAN HARAPAN AKAN DIJADIKAN ACUAN DALAM MENANGANI PERMASALAHAN SOSIAL DAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL . biro perencanaan

TERIMA KASIH biro perencanaan