Selamat Datang Pemerintah Kota Bandung Di

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Wido Hanggoro ` Research and Development Department Indonesia Meteorological Climatological and Geophysical Agency.
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Tugas: Perangkat Keras Komputer Versi:1.0.0 Materi: Installing Windows 98 Penyaji: Zulkarnaen NS 1.

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Bab 11B
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN APRIL 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB NASIONAL PROV RIAU BULAN : JUNI 2010.
Statistika Deskriptif
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN MARET 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL DATA BULAN DESEMBER 2008
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Program KB Pemerintah Kota Bandung
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp Bandung Selamat Datang Di Pemerintah Kota.
EVALUASI HASIL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEMESTER I 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Graf.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Nilai Ujian Statistik 80 orang mahasiswa Fapet UNHAS adalah sebagai berikut:
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Transcript presentasi:

Selamat Datang Pemerintah Kota Bandung Di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung

Sekilas Kota Bandung Kota Bandung Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat secara geogarfis terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungan dengan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi 1.050 meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

PARTISIPASI PERAN SERTA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG PENGENDALIAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI PERAN SERTA MASY & ORG PEREMPUAN SUB BIDANG PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK SUB BIDANG INFORMASI KELUARGA SUB BIDANG KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL UPT

SUSUNAN KEPEGAWAIAN NO JABATAN ESSELON JUMLAH 1. KEPALA BADAN II/b 1 Orang 2. SEKRETARIS BADAN III/a 1 orang 3. KEPALA BIDANG III/b 3 orang 4. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KA. UPT IV/a 9 orang 5. KEPALA TATA USAHA UPT IV/b 6. FUNGSIONAL : PENYULUH KB 54 orang 7. PELAKSANA 26 orang JUMLAH PNS 95orang 8. TENAGA SUKWAN TENAGA PENGGEERAK KELURAHAN 5 orang 52 orang JUMLAH SELURUH PEGAWAI 152 Org

Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung Kepala Badan : Dra. Hj. Popong W Nuraeni M.MPd Sekretaris Badan : Dra. Hj. Sri Mayaningsih M.Si Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. SE Kasubag Keuangan dan Program : Hj. Mifta Asikin BA Kabid Pemberdayaan Perempuan : Dra. Hj. Hetty Sofiaty Kasubid Pemberdayaan & Partispasi : Dra. Hj. Lenny Herlina M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak : Neti Supriati, SH. M.Si Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan : Hj. Nenny Nuraeni, SH CN Kesehatan Reproduksi Kasubid Perlindungan Kes-pro : Drs. Aminudin. M.Si Kasubid Informasi Keluarga : Iip Sarupudin, SH. MM

Profil Organisasi Badan PPKB Kota Bandung Kabid Ketahanan dan : Hj. Nunung, SE Pemberdayaan Keluarga Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Marwandi, SE Kasubid Kelembagaan Keluarga Kecil : Dra. Wuryani. M.Si Kepala UPT P2TP2A : Ir. Felly Lastiawati, Subag UPT P2TP2A : Dra. Sesy Pebriani

ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2013

AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2011 RPJP 2005-2025 MDG’s Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Peningkatan Perlindungan Anak Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender MENINGKATKAN 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi RPJP 2005-2025 KOTA BDG RPJMP 2009-2013 KOTA BDG PROGRAM PP DAN KB IPM MENURUNKAN TFR Korban KDRT Korban Trafiking, KTA 7 Prioritas JAMIKA 8 FUNSI KELUARGA

“SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi RENSTRA BKKBN 2010-2014 VISI “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 MISI “MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA” menjadi MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA 11

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Fungsi Kewenangan Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan

Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

Misi Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

Tujuan : TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

Kebijakan : MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

PP KB Kebijakan : Program BPPKB 12 URUSAN WAJIB 33 Permendagri Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 12 Kegiatan URUSAN WAJIB PP Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 33 Kegiatan Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 KB

Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB

KEWILAYAHAN Luas Wilayah Kota Bandung : 16.729,640 Ha ( 168,06 Km2 ) Jumlah Penduduk : 2.392.552 Jiwa Kepadatan Penduduk : 14,242 Km Kecamatan : 30 Klinik KB : 120 Kelurahan : 151 DPS : 215 RW : 1.559 BPS : 314 RT : 9.655 PKBRS : 14

Pencapaian Program KB

TREND KB BARU * Sd. Nopember 2008 NO KONTRA SEPSI 2004 2005 2006 2007 2009 2010 1 I U D 9.162 8.547 10.030 9.843 8.380 8.452 8,708 2 MOW 525 412 686 1.147 937 935 869 3 MOP 7 20 50 24 43 16 30 4 KONDOM 450 309 487 574 1.267 2.709 2,039 5 IMPLANT 490 554 904 631 675 648 677 6 SUNTIK 22.599 19.239 21.832 24.139 29.022 34.565 33,378 PIL 7.031 6.327 7.219 7.621 8.311 10.911 9,267 JUMLAH 40.264 35.408 41.208 43.979 48.635 58.236 54,968 % TARGET 91,94 80,07 106,92 130,46 97,48 132.18 102,82 % MJP 25,29 26,92 28,32 26,48 20,63 17,26 18,71 * Sd. Nopember 2008

PENCAPAIAN AB SD NOVEMBER 2011 BULAN JUMLAH PESERTA KB BARU KKB PEMERINTAH / SWASTA / DBS IUD MOW MOP KDM IMP STK PIL JML PPM 2011 9.167 898 31 2.116 705 33.552 9.343 55.812 KKB PEM 5.991 735 13 759 494 10.419 2.554 20.965 % 65,35 81,85 41,94 35,87 70,07 31,05 27,34 37,56 KKB SWASTA 1.622 172 - 1.254 121 2.239 595 6.003 17,69 19,15 59,26 17,16 6,67 6,37 10,76 DOKTER 726 50 20 3 1.806 368 2.973 7,92 5,57 0,95 0,43 5,38 3,94 5,33 BIDAN 1.635 95 68 14.362 3.550 19.710 17,84 4,49 9,65 42,81 38,00 35,31 JUMLAH 9.974 957 2.128 686 28.826 7.067 49.651 PROSENT 108,80 106,57 100,57 97,30 85,91 75,64 88,96

TREND KB AKTIF *Nopember 2008 NO KONTRA SEPSI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 I U D 82.535 83.070 81.220 86.925 92.602 93.895 97,917 2 MOW 10.792 10.597 10.944 10.305 11.197 11.121 11,697 3 MOP 1.196 1.241 1.123 1.973 1.089 1.109 1,165 4 KONDOM 3.565 2.315 2.259 2.273 2.818 2.745 3,808 5 IMPLANT 4.036 3.906 3.559 3.763 4.419 5.385 5,159 6 SUNTIK 122.602 123.337 128.056 129.540 131.328 130.871 144,297 7 PIL 51.724 49.421 48.572 49.071 49.186 53.079 53,627 JUMLAH 274.450 273.887 275.733 283.850 292.639 298.205 317,670 % CU / PUS 80,64 79,18 79,69 80,37 79,73 81,27 83.65 % MJP 35,91 36,08 35,12 36,27 37,35 37,37 36.50 % TDH TARGET 99,05 96,90 97,32 98,62 100,80 99,27 104.56 *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08 *Nopember 2008

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI NOVEMBER 2011 NO MIX KONTRASEPSI PPM PENCAPAIAN % PUS 406.345 77,12 1 I U D 98.292 99.139 100,86 2 MOW 12.179 11.373 93,38 3 MOP 1.148 1.025 89,29 4 KONDOM 4.248 3.339 78,60 NON HORMONAL 115.867 114.876 99,14 5 IMPLANT 4.768 4.864 102,01 6 SUNTIK 155.920 141.780 90,93 7 PIL 54.249 51.842 95,56 HORMONAL 214.937 198.486 92,35 JUMLAH 330.804 313.362 94,73

Dampak

PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR PENDUDUK : TH. 1970 = 1.201.730 TH. 1980 = 1.461.407 TH. 1990 = 2.058.649 TH. 2000 = 2.136.260 TH. 2010 = 2,392.552 PERTAMBAHAN PENDUDUK (LPP : 1,15 %) (TAHUN 2010) MIGRASI (Mig in – Mig out) LPPA ( Lahir-Mati) MOBILITASPENDUDUK PROG. KB TAHUN LPP LPPA TFR 1970 2,15 2,03 5.50 1980 2,20 2,19 5.25 1990 3,47 1,56 2.24 2000 0,37 1,15 1.88 2010 1,07 1.77

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Hasil SP2010 KOTA BANDUNG Umur Laki-laki Perempuan Total 0-4 106,027 100,657 206,684 5-9 106,126 100,014 206,140 10-14 95,218 91,819 187,037 15-19 108,521 111,137 219,658 20-24 126,792 120,067 246,859 25-29 128,753 118,794 247,547 30-34 114,393 105,913 220,306 35-39 99,136 94,047 193,183 40-44 84,672 82,737 167,409 45-49 68,938 70,337 139,275 50-54 58,568 57,993 116,561 55-59 44,864 42,103 86,967 60-64 26,394 27,743 54,137 65-69 20,687 22,585 43,272 70-74 13,295 15,152 28,447 75+ 11,615 17,455 29,070 TT 1,349 972 2,321 1,213,999 1,178,553 2,392,552

ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG ALKON DAN NON ALKON DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG

CARA PENERIMAAN BARANG MEMBENTUK PANITIA/TIM PENERIMAAN BARANG. DOKUMEN KITA PERIKSA (SPMB – SBBK) DICOCOKKAN DENGAN BARANG YANG DIKIRIM, KALAU TIDAK JELAS KITA KONFIRMASI PENGIRIMANNYA. KITA SIAPKAN TEMPAT YANG MEMADAI UNTUK PENYIMPANAN BARANG.

TAHAP PEMERIKSAAN BARANG BARANG DIPERIKSA JUMLAHNYA, JENIS/MERKNYA, KWALITASNYA AKAN DICOCOKKAN DENGAN DOKUMEN SBBK DAN FAKTUR. DIPERIKSA KONDISI KEMASAN, TANGGAL KADALUARSA, NOMOR BATCHNYA. AMBIL SAMPEL DAN PERIKSA DALAMNYA, DICOCOKKAN DENGAN KETERANGAN YANG TERTERA DALAM KEMASAN. HASIL PEMERIKSAAN DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG ATAU BAPB. MEMBUAT SURAT BUKTI BARANG MASUK (SBBM).

PENYIMPANAN KITA SIAPKAN AREA/TEMPAT, DENGAN MEMPERHATIKAN SIFAT ALKON. GUDANG DIBERSIHKAN DARI DEBU DAN KOTORAN DAN TIDAK LEMBAB. BARANG DISUSUN BERDASARKAN JENIS, SUMBER DANA, MEREK BARANG, TANGGAL KADALUARSA DAN NOMOR BATCH. BARANG YANG SUDAH DIPERIKSA LANGSUNG DIMASUKAN KE DALAM GUDANG. KEMUDIAN DIKARTUKAN DI KARTU BARANG.

R E N S I S P M B S B B K RS / PKM / PKB DISTRIBUSI ALKON POLA 1 PENGUMPULAN DATA/ANALISA SISA PERSEDIAAN F/II/KB PENGELUARAN F/II/KB KEBUTUHAN KLINIK BIDANG KB (DITANDATANGANI KEPALA R E N S I SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KE BENDAHARA GUDANG S P M B ( SURAT PERINTAH MENGELUARKAN BARANG) S B B K ( SURAT BUKTI BARANG KELUAR ) BENDAHARA GUDANG RS / PKM / PKB

RENSI SPPB SPMB SBBK DISTRIBUSI ALKON POLA 2 BIDANG KB PERMOHONAN KE SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN SPPB PERMOHONAN DARI KKB SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN KE BENDAHARA GUDANG SPMB DARI BENDAHARA GUDANG KE KKB SBBK

CONTOH : PERHITUNGAN RENSI ALKON CONTOH BULAN NOVEMBER 2011 SISA AWAL OKTOBER : 10 DROPING BULAN OKTOBER : 40 PERKIRAAN PENGELUARAN BULAN OKTOBER RATA - RATA 3 BULAN DARI BULAN SEBELUMNYA (JUL, AGUST, SEPT) : 32 PERKIRAAN SISA AWAL BULAN NOVEMBER 10+40-32 : 18 PERKIRAAN KEBUTUHAN BULAN NOVEMBER (ESTIMASI RATA-RATA 3 BULAN) MISALNYA : 32 PERKIRAAN KEKURANGAN BULAN NOVEMBER 18-32 : 14 KEBUTUHAN MINIMAL : 1,5 X 32 = 48 RENSI MINIMAL : 48 – 18 = 30 MAKSIMAL : 2,5 X 32 = 80 RENSI MAKSIMAL : 80 – 18 = 62 RENSI MINIMAL – MAKSIMAL : 30 - 62

PEMBUKUAN BUKU PENERIMAAN BARANG YAITU DIGUNAKAN UNTUK MENCATAT BARANG YANG DITERIMA SESUAI DENGAN DOKUMEN PENGIRIMAN. BUKU PENGELUARAN BARANG YAITU DIGUNAKAN UNTUK MENCATAT BARANG- BARANG YANG DIKELUARKAN DARI GUDANG DISERTAI DENGAN SPMB, SBBK DAN BAPB.

PENCATATAN KARTU INDUK PERSEDIAAN BARANG KARTU PERSEDIAAN BARANG KARTU BARANG PELAPORAN LAPORAN BULANAN TERDIRI DARI : F/V/KB DAN REK F/VA/KB DILAPORKAN TIAP BULAN KE BKKBN PROPINSI JAWA BARAT. LAPORAN TRIWULAN DI BUAT TIAP TIGA BULAN SEKALI DI KIRIM KE BKKBN JAWA BARAT. LAPORAN TAHUNAN DI BUAT SETAHUN SEKALI. LAPORAN STOCK OPNAME AKHIR TAHUN DIBUAT SETAHUN SEKALI DENGAN DICANTUMKAN KONDISI BARANG BAIK ATAU RUSAK. LAPORAN STOCK OPNAME TERDIRI DARI LAPORAN STOCK OPNAME GUDANG DT II DAN LAPORAN STOCK OPNAME KLINIK.

JENIS – JENIS ALAT KONTRASEPSI PILL - MICRODIOL - PLANOTAB - NORDETE - LEVIGEST - KIMIA FARMA SHERING - PLANAK - PIL KB I KOMBINASI (PT. HARSEN, PT. TRIYASA, PT PRATAPA, PT. SHANTI) SUNTIKAN - DEPO GESTON - DEPO PROGESTIN - OBAT SUNTIK KB I (PT. YAPEPA, PT. PRATAPA, PT. TRIYASA) IMPLANT - INDOPLANT - SINOPLANT - SUSUK KB II KONDOM - KONDOM REGULER - KONDOM AROMA

Pengembangan Permohonan Alkon Melalui Sistem Informosi Manajmen Logistik SIM – LOGISTIK ( SIM-Lg)

DASAR HUKUM UU No 52 Tahun 2009 ttg PKPK UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU No 52 Tahun 2009 ttg PKPK UU No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Inpres No. 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembanbangunan Nasional Peraturan Kepala BKKBN No. 292/HK-010/B4./2008 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Penyaluran Barang Program KB Nasional 40

Masalah dan tantangan operasional SIM-Lg Aspek Infrastruktur : Masih localhost di kantor BPPKB Akses melalui Internet Lambat Biaya Langganan Mahal Aspek Manajerial Ketersediaan SDM masih kurang Turn over d KKB cukup tinggi Aspek Informasi System Penetapan Wali Data Penyajian Laporan belum lengkap Informasi masih terbatas internal

6 Prinsip Alokon : Dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alokon, ada enam hal dasar koridor yang patut diperhatikan, diantaranya : Jumlah yang memadai sesuai ( kotak, berat, volume, paket blister, vial, unit) dengan kebutuhan dengan batas minimal – maksimal sesuai standar baku. Produksi yang baik ( jenis dan merek serta kualitasnya ) Kondisi barang baik tidak daluarsa atau rusak Barang ditempatkan pada penyimpanan yang baik sesuai standar Waktu penyimpanan dan pendistribusian yang tepat Harga barang ( kontrasepsi ) yang pantas. 42

Prinsip dasar Sim-Lg Kencana PPKB Kota Bandung Sim-Lg Kencana, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kinerja pengelola Alokon, dengan beberapa prinsip IT : Tidak perlu membutuhkan keahlian khusus komputer, . Muda dibaca dan menunya familier Cara operasionalanya sangat mudah Mudah untuk memelihara dan mengelola Dan mudah untuk memonitornnya.

PREVIEW Aplikasi Sim-Lg Kencana merupakan suatu Sistem yang bekerja pada suatu Closed Network (jaringan eksklusif tertutup). Dengan menggunakan mekanisme ini, tidak seorang pun diluar sistem yang dapat mengakses informasi dan data tanpa seijin dari administrator

Tujuan : Proses Administrasi yang cepat Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi Efisiensi Sumber Daya Manusia Multy & Cross-Platform (Berbasis Web) Dikembangkan dengan menggunakan Software Open Source (PHP, MYSQL, Teknologi AJAX)

Instrumen Manajemen User, Menu Akses dan Area Interface Form Penginputan dan Updating Data lebih sederhana Pencarian Data Report dan Statistik Interkoneksi ke dalam Jaringan (LAN / WAN/INTRANET/INTERNET)

ISI DATA BASE SIM-Lg KENCANA Data Penerimaan Data Penyimpanan Data Distribusi Data Stock barang

Operasional PELAKSANAAN : Moto : one minute to right all service Tk. Kota oleh Staf Bendahara Gudang Tk. Kecamatan oleh wali data di 30 kecamatan yang ditunjuk sesuai surat perintah. Entry data permintaan setiap tanggal 1- 7 per bulan Bersamaan dengan laporan Pelkon /Dalap/Sitikencana SIM-Lg Kencana berlangsungsejak Tahun 2008

Persediaan / Kartu Barang Mekanisme : PENERIMAAN SBBM/BAPB SISTEM : Push Distribution Pull Distribution SPMB/SBBK KKB PENYIMPANAN PENGELUARAN F/II/KB F/Va/KB BBM Persediaan / Kartu Barang SPBM / SBBK / BBK F/V/KB Laporan Gudang Klinik

Perangkat lunak dan Operasional Sim-Lg. Kencana nama aplikasi. Instrument sesuai dengan Juknis dan Juklak Pengelolaan Alokon Prog. KB Sim-Lg. Kencana dioperasionalkan di tingkat Kota dan Kecaamatan Mekanisme sesuai prosedur diatas. Data dan Informasi yang dapat divisualisasikan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Dukungan tenaga hanya satu orang setiap tingkatan. Operasioanl sistem dilakukan setiap saat pagi – sore. Yang mendukung Sistem, karena kebutuhan pelayanan prima.

Manfaat : Clien : Office : Dapat memberikan pelayanan secara Prima, cepat, tepat dan memuaskan Dapat memberikan informasi yang aktual setiap saat dan waktu. Office : Meningkatkan SDM dalam TIK Efeketif dan efesien dalam pengerjaan administrasi logistik Tingkat akurasi cukup tinggi. Memudahkan monitoring ketersediaan alokon.

Terima Kasih