PELAKSANAAN DEKONSENTRASI APBN TA 2008 BIRO PERENCANAAN 13 FEBRUARI 2008

LATAR BELAKANG FRAGMENTED SIST RUJUKAN TDK JALAN BLM TERFOKUS DST

KEBIJAKAN MENGINTEGRASIAN ALOKASI ANGGARAN DISETIAP PROGRAM MENJADI SATU BLOK GRAND PENGENDALIAN OLEH KA DINKES PROV SINKRONISASI KEGIATAN ANTAR PROGRAM PUSAT & DAERAH

STRATEGI

TUJUAN SINERGISME DEKONSENTRASI FOKUS KEGIATAN PRIORITAS ORIENTASI NASIONAL & SPESIFIK KOMPHREHENSIF PENINGKATAN SINERGISME SUATU SYSTEM TERINTEGRASI EFISIENSI PENGENDALIAN

LANDASAN UU NO 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 33/2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UU NO 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UU NO 45/2007 TENTANG APBN 2008 RANCANGAN PP TTG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DEFINISI OPERASIONAL DEKONSENTRASI DANA BERASAL DR APBN YG DILAKSANAKAN GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAHYG MECAKUPSEMUA PENERIMAAN & PENGELUARAN DLM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

FILOSOFI DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN  MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN YG MENJEDI KEWENANGAN DI DAERAH  MRPKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN  PELAKSANA GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH SELANJUTNYA TDK BOLEH DILIMPAHKAN KE BUPATI/KOTA

FILOSOFI DEKONSENTRASI PENGELOLAAN  PEMBIAYAAN KEGIATAN NON FISIK (FISIK SANGAT TERBATAS)  TDK BOLEH PENYEDIAAN DANA PENDAMPING/PEMBEBANAN APBD  PENGANGGARAN SESUAI KETENTUAN APBN  SEMUA BARANG YG DIHASILKAN MRPKAN BARANG MILIK NEGARA  BARANG DAPAT DIHIBAHKAN KE DAERAH

FILOSOFI DEKONSENTRASI PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN  PELAPORAN MENCAKUP : 1.ASPEK MANAJERIAL 2.ASPEK AKUNTABILITAS  KEPALA SKPD PROV BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELAPORAN  PELAPORAN SETIAP TRIWULAN

SASARAN PENINGKATAN MUTU KEBIJAKAN & MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU & PEMERATAAN YANMEDIK PUSK & RSUD PENINGKATAN MUTU & PEMERATAAN PELAKSANAAN PROGRAN BERSIFAT KOMITMEN GLOBAL, NASIONAL & SPESIFIK DAERAH PENINGKATAN MUTU & PEMERATAAN SKTD MELAKSANAKAN KEGIATAN TUPOKSI

1.Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. 2.Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 50%; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 61%; dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 66,5%. 3.Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80%. 4.Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15%. 5.Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencakup 80%. 6.Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) mencakup 87%; cakupan kunjungan neonatus (KN2) 87%. 7.Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit mencakup 100%. SASARAN RKP 2008 (1)

SASARAN RKP 2008 (2) 8.Meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu mencakup 50%; persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif mencakup 70%; meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi mencakup 70%. 9.Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di desa. 10.Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95%. 11.Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup > 70%. 12.Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi ≤ 1 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun. 13.Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditangani mencakup 100%. 14.Meningkatnya persentase penderita malaria yang diobati mencakup 100%.

SASARAN RKP 2008 (3) 15.Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB mencakup < 1,2%. 16.Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ART) mencakup 100%. 17.Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditangani mencakup 100%. 18.Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 80%. 19.Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65%. 20.Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80%.

SASARAN RKP 2008 (4) 21.Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 12%. 22.Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 70%. 23.Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45%.

FORMULASI PENDISTRIBUSIAN UMUM 1.FISCAL CAPACIY 2.APBD BID KESEHATAN KHUSUS 1.ANGKA KESAKITAN & KEMATIAN PENYAKIT MADAT 2.PERSALINAN NAKES 3.PREVALENSI GIZI BURUK 4.POTENSI TJD BENCANA & KLB

ALOKASI ANGGARAN

PROSES PENYELESAIAN DIPA PUSAT MENYUSUN JUKNIS DAERAH MENYUSUN RKA-KL & DIPA SERTA MENYIAPKAN DATA PENDUKUNG DEPKES PENELAAHAN DNG DEPKEU DAERAH MENERIMA SAPSK DARI PST DIPA DITETAPKAN DI KANWIL PERBENDAHARAAN PROV

TAHAPAN DAERAH PENYATUAN PERSEPSI ANTAR PROGRAM MENETAPKAN SASARAN & TARGET MENYUSUN KEGIATAN BERDASARKAN JUKNIS FORUM KOMUNIKASI & INFORMASI PUSAT – DAERAH MENYUSUN RKA-KL & DIPA SERTA DATA PENDUKUNG PENDAMPINGAN PUSAT PENYELESAIAN SAPSK PENYELESAIAN DIPA DI DAERAH

KERANGKA ACUAN (KA) BERISI PENJELASAN KEGIATAN & KELUARAN LATAR BELAKANG KEGIATAN & HUBUNGAN DENGAN TUPOKSI PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB (SATKER, UNIT KERJA, TIM) WAKTU PELAKSANAAN & JANGKA PELAKSANAAN LOKASI KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PERKIRAAN MAKRO ANGGARAN

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) BERISI PENJABARAN DARI ALOKASI MAKRO ANGGARAN DLM KA KOMPONEN INPUT KEGIATAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN, VOLUME & JUMLAH HARGA MASING2 KOMPONEN JUMLAH TOTAL HARGA KELUARAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DEKONSENTRASI KPA DITUNJUK GUBERNUR PK KASUBDIT PENGG JWB PERENCANAAN BENDAHARAWAN 1 ORANG DR STAFF SUBDIT PERENCANA PUMK DR MASING2 KASUBDIT