International Monetary Fund (1) Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum.

Sejarah dan Latar Belakang Pendirian Latar belakang pendirian tidak lepas hubungannya dengan depresi perekonomian global atau yang disebut dengan Great Depression pada tahun 1929-1930-an. Depresi ekonomi telah menyebabkan hancurnya ekonomi dunia pada saat itu. Depresi perekonomian yang cukup lama itu tampaknya menyadarkan banyak negara untuk kembali menata sistem perdagangan dunia. Tujuan Pemdiriam : bagaimana membangun kembali ekonomi dunia setelah perang dan bagaimana konferensi tersebut dapat menyepakati hal-hal yang dapat mengurangi kebijakan perdagangan, pembayaran dan nilai tukar yang memiliki dampak yang menghambat perdagangan. Konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan dua lembaga internasional, yaitu International Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD atau lebih dikenal sebagai World Bank). Dan IMF mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947.

Fungsi IMF Dalam perkembangannya IMF sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbagan neraca keuangan masing-masing negara. S alah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Sistem Moneter Internasional Sistem moneter internasional merupakan keseluruhan perjanjian dan kebijakan berbagai lembaga untuk mengatur pembayaran internasional. Sistem ini memuat cara-cara penentuan penyesuaian perubahan kurs antarmata uang untuk mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Untuk dapat melayani perdagangan dan investasi antarnegara yang semakin meluas sistem internasional tersebut harus stabil berorientasi pada pasar pengaturan pembayaran antar negara hendaknya bersifat multilateral Sistem mata uang yang stabil

Perkembangan Sistem Moneter Internasional Langkah maju menuju kerjasama serta harmonisasi internasional sesuai dengan pasal-pasal perjanjian yang ditandatangani di Bretton Woods, terus berlangsung sampai dengan dekade 1960-an. Namun, setelah itu mulailah muncul gangguan dan aneka rupa penyimpangan. Berbagai problem ekonomi, memaksa banyak negara anggota meninggalkan kebakuan nilai tukarnya. Penyusutan cadangan devisa dan simpanan emas serta terus berlangsungnya defisit pembayaran yang kronis, antara lain disebabkan oleh nilai tukar dolar yang terlalu tinggi, yang pada akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk meninggalkan konvertibilitas dolar terhadap emas pada Agustus 1971.

Konsensus Washington Washington Consensus (Kesepakatan Wahington)  sebutan bagi lembaga seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan. Konsensus Washington ini didasarkan pada upaya stabilisasi ekonomi lewat jalur kebijakan penyesuaian struktural yang direkomendasikan oleh organisasi Bretton Woods dan pengambil kebijakan ekonomi pemerintah AS. Dalam literatur ekonomi, paket kebijakan penyesuaian struktural biasa disebut dengan istilah Konsensus Washington (Washington Consensus). Secara eksplisit, paket Konsensus Washington hendak menghilangkan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi, misalnya lewat kebijakan deregulasi dan privatisasi. Dalam perjalanannya, kebijakan itu malah menimbulkan ekses yang cukup banyak, bukan saja dalam lapangan ekonomi tetapi juga di bidang sosial dan politik. P ada titik ini, minimalnya campur tangan negara ternyata tidak menjamin kinerja ekonomi menjadi lebih baik. Inilah kesalahan yang paling fatal yang diproduksi oleh kedua lembaga multilateral tersebut. Konsensus Washington bisa dirangkum menjadi tiga pilar, yakni : disiplin anggaran pemerintah, liberalisasi pasar, dan privatisasi BUMN.

International Monetary Fund (2) Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum.

Kerjasama IMF dengan Pemerintah Indonesia Krisis Ekonomi Indonesia 1997 terjadi kemerosotan nilai rupiah yang dikenali sebagai krisis ekonomi mengakibatkan utang Indonesia, baik itu utang luar negeri pemerintah maupun swasta membumbung tinggi , sejak tahun 1998, pemerintah memiliki utang dalam negeri berbentuk obligasi Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia Sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI)

Inti dari kesepakatan IMF dengan Indonesia Program Stabilitas, dalam rangka program stabilitas kondisi moneter yang ketat akan tetap dipertahankan dengan memancang suku bunga yang cukup tinggi sampai keadaan membaik, mengubah sasaran program moneter menjadi aktivitas domestik dan bukan lagi uang primer seperti sebelumnya dan menyempurnakan Undang-Undang tentang Bank Sentral, serta merevisi target ekonomi dalam RAPBN 1998/1999, kurs dollar dinaikkan menjadi Rp 6000 per dollar AS, dan harga minyak bumi menjadi 14,5 dollar AS per barel; Restrukturisasi bank, dalam hal ini pemerintah merencanakan akan mengumumkan kondisi 40 bank yang masih dalam penanganan BPPN; Reformasi struktural, dalam hal ini akan disusun UU persaingan subsidi terhadap beras, sembako, dan obat-obatan akan tetap dipertahankan, disertai penghapusan monopoli kecuali untuk beras dan tepung terigu; Menyelesaikan utang swasta, dalam mengatasi utang swasta pemerintah tidak akan memberikan jaminan atau bantuan apapun. Namun akan menyusun prinsip-prinsip sebagai berikut : keikutsertaan dalam skema penyelesaian ini bersifat sukarela, dan resiko komersial tetap dipikul Bantuan untuk golongan ekonomi lemah, untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah akan disalurkan kredit murah bagi usaha kecil dan koperasi bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta pemberian subsidi sembako, khususnya beras dan kedelai.

Beberapa fakta kegagalan IMF di Indonesia Kegiatan ekonomi nasional sampai pertengahan tahun 1997 masih tumbuh secara mengesankan, mulai tahun 1998 telah mengalami significant deterioration. Laju inflasi meningkat sangat cepat seiring melemahkan nilai rupiah. Sementara itu, kebutuhan dana untuk berbagai kebutuhan usaha tidak terpenuhi sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat (domestik maupun internasional) terhadap perbankan dan prospek ekonomi Indonesia. Perkembangan ini telah mengakibatkan Indonesia mengalami krisis kembar, yaitu terjadinya krisis nilai ntukar dan krisis perbankan secara bersamaan. Terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar AS Letter of Intent (LOI) yang berisi reformasi ekonomi yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Januari 1997, terbukti bukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Isi butir ke-9 menuntut agar pemerintah menghapuskan subsidi yang sebelumnya digunakan untuk membantu masyarakatmembantu BBM dan mengurangi tarif dasar listrik. Akibatnya BBM dan TDL dinaikan.

Faktor kegagalan IMF di Indonesia sejak keterlibatannya pada Oktober 1997 antara lain: IMF selalu memaksakan pengetatan fiskal dan moneter jika suatu negara mengalami krisis ekonomi. Pengetatan fiskal tersebut dipaksakan pada negara berkembang agar ada surplus untuk membayar beban peningkatan utang. padahal, masing-masing negara memiliki struktur ekonomi  dan kompleksitas masalah yangberbeda. Akibatnya, kondisi ekonomi yang sudah memburuk, malah makin menjadi buruk akibat pengetatan fiskal dan moneter yang dianjurkan IMF, terutama pada awal krisis. Pendekatan dengan penambahan beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran, hanyalah perbaikan yang bersifat semu, tidak riil, karena abukan hasil peningkatan ekspor netto, karena terus menerus melakukan pinjaman untuk meningkatkan neraca pembayaran. Prasyarat dan rekomendasi kebijakan IMF dalam berbagai Letter of Intent, lebih banyak mencakup bdang di luar makro ekonomi dan moneter seperti perbankan, pertanian, coorporate restructuring dan industri. Rekomencasi IMF untuk menutup 16 bank pada November 1997 telah menimbulkan destabilitas finansial dan punahnya kepercayaan masyarakat. Akibatnya ekonomi Indonesia mengalami hard landing, kebangkrutan massal dan jutan orang di PHK.

REFERENSI Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia ketiga. Jakarta: Gramedia  Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, 2011.  Judistira K. 1999. Teori Sosial dan Pembangunan Indonesia. Bandung: Primaco Akademika.  Joseph E. Stiglitz, Washington Consenssus Arah Menuju Jurang kemiskinan, INFID, Jakarta Selatan, 2002.  Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan, mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia  Maulana, ZA. 2003. Zionisme: Gerakan Menaklukan Dunia. Jakarta: Pustaka Amanah.  N. Rosyidah Rachmawati, Hukum Ekonomi Internasional, Bayumedia, Malang, 2006.  Ricklefs. MC. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi  Sajogyo, Pudjiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Jakarta: IKIF Jakarta  Salim, Emil. 1980. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara  Suwarsono dan Alvin Y. 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LPES 

REFERENSI Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia ketiga. Jakarta: Gramedia  Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Rajawali, 2011.  Judistira K. 1999. Teori Sosial dan Pembangunan Indonesia. Bandung: Primaco Akademika.  Joseph E. Stiglitz, Washington Consenssus Arah Menuju Jurang kemiskinan, INFID, Jakarta Selatan, 2002.  Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan, mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia  Maulana, ZA. 2003. Zionisme: gerakan Menaklukan Dunia. Jakarta: Pustaka Amanah.  N. Rosyidah Rachmawati, Hukum Ekonomi Internasional, Bayumedia, Malang, 2006.  Ricklefs. MC. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta: Serambi  Sajogyo, Pudjiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Jakarta: IKIF Jakarta  Salim, Emil. 1980. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara  Suwarsono dan Alvin Y. 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LPES   http://www.marxist.com./indonesia/revolusi.html  IMF dan Upaya Pemulihan Perekonomian Indonesia pada Krisis Moneter 1991 1999, http://historiawildan.blogspot.com/2012/01/imf-dan-upaya-pemulihan-perekonomian.html