APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
PENYUSUTAN ARSIP.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
Drs. Pranoto, MSc LPPM UNS
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Subbag umum / kepegawaian
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN
Manajemen Informasi SDM
PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESTY ARYANI SAFITHRY, M.PSI, PSI
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PERSIAPAN UNIT KEARSIPAN UB DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
Nilai dan rekomendasi sakip
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
S E L A M A T D A T A N G.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Contoh penyusunan skp.
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2015

1. Dinamika organisasi pemerintahan di DKI Jakarta bergerak dinamis. I. LATAR BELAKANG 1. Dinamika organisasi pemerintahan di DKI Jakarta bergerak dinamis. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan sebuah dinamika perubahan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembinaan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan memiliki peran strategis bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi sebagaimana diamanatkan pada OPD dalam rangka menunjang percepatan reformasi birokrasi. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pusat Administrasi Daerah (PUSMINDA), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, pengendalian, supervisi dan evaluasi pengelolaan kearsipan dinamis Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) tingkat provinsi. Dalam upaya peningkatan efektifitas kinerja SATMINKAL tahun 2015, maka dilaksanakan bimtek aplikasi ketatausahaan SATMINKAL .

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; II. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasi Kearsipan dan Dokumen Pemerintah DKI Jakarta; Kepurtusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelesaian Ferbal Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2003 tentang Organisasi Kearsipan Dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan;

Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2009 tentang Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pembuatan Naskah Dinas dan Prosedur Surat Keluar Satuan Administrasi Pangkal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas; Keputusan Gubernur Nomor 352 / 2004 tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Gubernur Nomor 1379 / 2004 tentang Tata Cara Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Pimpinan Pusminda Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Ketatausahaan SATMINKAL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : • Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan teknis para petugas pengelola ketatausahaan SATMINKAL; • Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas agar sesuai dengan kebijakan / ketentuan yang berlaku. Tujuan : Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi dan meningkatnya kinerja ketatausahaan/kearsipan dinamis pada SATMINKAL ; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

IV. MATERI BIMBINGAN TEKNIS Organisasi Ketatausahaan / Kearsipan Dinamis; Prosedur Pengelolaan Surat; Tata Naskah Dinas; Klasifikasi dan Tata Simpan; Penyusutan Arsip Dinamis; Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Ketatausahaan / Kearsipan Dinamis

V. METODE BIMBINGAN TEKNIS Penyajian Materi secara klasikal dan tanya jawab; Diskusi dan upaya pemecahan masalah; Pengamatan (observasi); Praktik, simulsi dan peragaan.

TERIMAKASIH