OKE BRAHMANTIA PUTRA, Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur)

Identitas Mahasiswa - NAMA : OKE BRAHMANTIA PUTRA - NIM : PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - oke_upinipin pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. - PEMBIMBING 2 : Drs. Suhadi, S.H., M. Si. - TGL UJIAN :

Judul Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur)

Abstrak Perwakafan merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah. Dengan keterkaitan hal tersebut, maka peranan tanah – tanah wakaf sangatlah besar artinya. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, pusat penyiaraan agama yang didirikan diatas tanah wakaf. Mengingat peranan dan potensi tanah wakaf, maka pemerintah menyadari dan menganggap perlu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Wakaf dalam syariah menempati posisi istimewa, bila kita bandingkan dengan sedekah lainnya seperti infak dan zakat. Ketiganya sama-sama sedekah, namun seperti dimaklumi, infak biasanya bersifat sunnah dalam jumlah kecil. Zakat sifatnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan wakaf lebih dari itu, karena wakaf merupakan sedekah jariyah, biasanya berupa harta yang paling berharga dan tahan lama dan memberikan manfaat- manfaat yang besar. Kata jariyah sendiri berarti derma yang terus berlangsung walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Dengan demikian, bila kita memakai ukuran tasawuf misalnya, maka wakaf merupakan tingkatan tertinggi dari sedekah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang dan juga status berlakunya jangka waktu Hak Guna Bangunan itu sendiri setelah diwakafkan Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan- keputusan. Data yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Sedangkan lokasi penelitian adalah Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak guna bangunan pada Masjid Al- Hidayah dimulai dari pelaksanaan Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama dan selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Dalam hal pelaksanaan Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat sesungguhnya sama dengan pelaksanaan Ikrar Wakaf yang berasal dari Hak Milik. Namun pelaksanaan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pelaksanaannya terjadi pelepasan hak atas tanah sebagaian tanah yang berstatus HGB No 2/Beji dan kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Wakaf dan baru diterbitkan Sertipikat wakafnya. Rekomendasi / saran yang ditawarkan Kantor Pertanahan lebih berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir dan adanya peraturan-peraturan yang baru tentang pendaftaran tanah wakaf kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak Departemen Agama di Kabupaten/Kota, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena masih ada masyarakat yang masih awam tentang peraturan terbaru ini.

Kata Kunci Hak Guna Bangunan, Perwakafan Tanah

Referensi Abdul Ghofur Anshori, SH, MH,Dr, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta, Pilar Media, 2005 Adijani Al- Alabij, Drs, SH, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Rajawali Press, 1989 Boedi Harsono, Prof, Hukum Agraria Nasional : Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannnya jilid 1, Jakarta Djambatan, 2003 Herman Hermit, Ir, MT, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda : Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia Bandung, Mandar Maju 2004 H Taufiq Hamami, SH,Drs, Perwakafan Tanah Dalam Politik Agraria Nasioanal, Jakarta,PT Tata Nusa, 2003 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, Mandar Maju Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik

Terima Kasih