BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

MONITORING DAN SUPERVISI
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
MEKANISME PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2011 Disampaikan Sosialisasi Program BOS 2011 di Hotel Sahid Jakarta Tanggal Desember 2010.
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
dan Laporan Keuangan BOS
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BOS MADRASAH ALIYAH MADANI BINTAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
Pemanfaatan Dana BOS untuk Berlangganan Internet
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
SOSIALISASI PERPAJAKAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengimbasan Implementasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
Pengelolaan Dana Hibah
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Website Dindik
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
SOSIALISASI DAK BOP PAUD 2016
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Inspektorat Kabupaten Sleman
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGADMINISTRASIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Pengadministrasian BOS 2014 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Formulir: Formulir BOS-K1 (RKAS) BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah) Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (swasta) Disimpan di sekolah Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

Pengadministrasian BOS 2014 Pembukuan 1. Buku Kas Umum Menggunakan Formulir BOS-K3 Meliputi semua transaksi eksternal Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi 2. Buku Pembantu Kas Menggunakan Formulir BOS-K4 Mencatat tiap transaksi tunai 3. Buku Pembantu Bank Menggunakan Formulir BOS-K.5 Mencatat tiap transaksi melalui bank 4. Buku Pembantu Pajak Menggunakan Formulir BOS-K6 Mencatat semua transaksi yang harus dipungut / dipotong pajak

Pengadministrasian BOS 2014 Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana Menggunakan Formulir BOS-K7 Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama Dibuat triwulanan Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS telah digunakan sesuai NPH ( Naskah Perjanjian Hibah ) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Mengunakan Formulir BOS-K7a Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7

Pengadministrasian BOS 2014 Bukti Pengeluaran Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai, Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000 Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000 Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur (nota) sebagai lampiran kuitansi Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

FORMULIR ISIAN

2. FORMULIR BOS 01B (PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SEKOLAH) “FORMULIR SEKOLAH(F-SEK)

3. FORMULIR BOS 01C (PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK)

FORMULIR BOS 02 REKAPITULASI NAMA DAN NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOS FORMULIR BOS-02 Kabupaten/Kota : ......... Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota Provinsi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi No NSS Nama Sekolah Bank Cabang Nama Rekening Nomor Penandatangan (Nama Lembaga) Rekening (2 orang)  

FORMULIR BOS 03

FORMULIR BOS 04

FORMULIR BOS 05 WAJIB DIBUAT OLEH SEKOLAH DAN DIPASANG

Formulir BOS-6A LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT Identitas Pengadu Nama : ....................... Alamat : ................. Tanggal terima pengaduan : ................................ Lokasi kejadian : RT/RW/Dusun :................................. Desa/ Kelurahan : ............................... Kecamatan : ............................... Kabupaten : .............................. Propinsi : ............................... Uraian Pengaduan ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Tanggal Penyelidikan Dilakukan : ................................................................................................... Penyelidik : ................................................................................................... Temuan Keputusan Rekomendasi Pelaksanaan Keputusan Tanggal Pemberitahuan kepada Pengadu tentang Keputusan/ dan Pelaksanaan Keputusan Dokumen Yang diterima   Jember,......................................2013 Melaporkan UPM Propinsi/Kabupaten/Sekolah, .............................................

TERIMA KASIH Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Proyek Dikmen Rekapitulasi Jumlah temuan per Proyek dan per Propinsi TERIMA KASIH Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lt. 17 Komplek Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Pusat