PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAMPAK MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI Penurunan AKI, AKB, Gizi Buruk Meningkatkan UHH 18. TERSEDIANYA DANA BIDANG KESEHATAN YANG PROPORSIONAL UNTUK UKM DAN UKP*) KEUANGAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA Tingkat Kepuasan Masy pd Yankes primer Tingkat kepuasan Nakes di Yankes Primer 3. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PEDULI KESEHATAN % kab/kota yang memiliki UKBM Aktif lebih dari 50 % Tingkat kepedulian Masy pd Kesehatan OUTCOME 5. OPTIMALISASI SISTIM RUJUKAN 4. OPTIMALISASI YANKES PRIMER SEBAGAI GATEKEEPER 7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS UKBM 6. REVITALISASI UKM PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN 8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN 9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI 11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DAN PROMOSI PARADIGMA SEHAT 10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLABORASI PENDIDIKAN NAKES 12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG BERDAYA GUNA TINGGI 13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management) SUMBER DAYA KESEHATAN 14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA 15. TERSEDIANYA DUKUNGAN REGULASI YANKES PRIMER 16. TERSEDIA TERPADU 17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDART DAN KEBUTUHAN

MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TERPILIH/IKT Target UHH 71 Tahun Target IMR 23/1000 kelahiran hidup Target MMR 102/100.000 kelahiran hidup MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan kesehatan primer Tingkat kepuasan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan primer Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Paripurna % kabupaten/kota yang memiliki UKBM Aktif lebih dari 50 % Tingkat kepedulian Masyarakat pada kesehatan (Survey Tingkat Kepedulian) Terwujudnya Masyakat yang Peduli Kesehatan

INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT % Puskesmas yang terakreditasi % Klinik yang terakreditasi % Pelayanan Dokter Mandiri yang terakreditasi % Fasilitas pelayanan kesehatan primer terpencil dan sangat terpencil di kabupaten/kota dengan pola pembiayaan khusus Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Gatekeeper % Kab/Kota yang memiliki sistim rujukan terstruktur % Rujukan yang tepat (% AMP) Optimalisasi Sistim Rujukan % Puskesmas terpenuhi asupan sumber daya secara memadai (SDM, pelatihan, bimbingan, pedoman) % K4 % D/S % Detection Rate TB Revitalisasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) % Kab/Kota yang memiliki lebih dari 2 bentuk UKBM yang melibatkan peran serta anak sekolah % kab/kota yang memiliki Posyandu Mandiri lebih dari 50 % Peningkatan Efektifitas Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) IKU UKM komprehensif: termasuk indikator MDG’s

INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT % Kab/kota yang memiliki masterplan kesehatan % Kabupaten/kota yang memiliki perda yang mendukung pembangunan kesehatan % provinsi yang memiliki penanggungjawab khusus pelayanan kesehatan primer Advokasi Pembangunan Daerah Berwawasan Kesehatan % kab./kota yang memiliki program tahunan yang merujuk pada renstra pelayanan kesehatan primer % IKU Pelayanan Kesehatan Pimer yang menjadi tanggung jawab bersama Lintas Unit Utama Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi Jumlah kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/ atau kolegium dalam kolaborasi peningkatan kompetensi nakes Terwujudnya Sistem Kolaborasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Adanya kebijakan mengenai sistem insentif % Kab/Kota yang memiliki Desa Siaga aktif % Kab/Kota yang memiliki Puskesmas berprestasi Penguatan Sistem Insentif dan Promosi Paradigna Sehat IKU UKM komprehensif: termasuk indikator MDG’s

Tersedianya Dukungan Regulasi Pelayanan Kesehatan Primer SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT Jumlah “Best Practice” yang berkesinambungan dalam pelaksanaan dan dapat direplikasi Terwujudnya Kemitraan yang berdaya guna tinggi Jumlah Kebijakan yang dibuat berdasarkan kajian dari data yang tersedia (Pusdatin, Litbang, Program, Daerah) Terbangunanya Informasi Berbasis data dan pengalaman (Knowledge Management) % Puskesmas yang memiliki dokter layanan primer yang memadai % Puskesmas yang memiliki nakes dengan sertifikasi promosi & prevensi % Puskesmas yang memiliki tenaga terlatih manajemen Puskesmas Tersedianya SDM yang Kompeten dan Berbudaya Kinerja Tersusunnya PP Pelayanan Kesehatan Primer Tersusunnya kebijakan BLU Puskesmas % kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas BLU Tersedianya Dukungan Regulasi Pelayanan Kesehatan Primer IKU UKM komprehensif: termasuk indikator MDG’s

INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TERPILIH /IKT % kab/kota yang memiliki SIKDA terintegrasi dgn SIKNAS % Puskesmas di kab/kota yang melaksanakan SIMPUS secara optimal Tersedianya Sistim Indormasi Terpadu % Yankes Primer dengan SPA sesuai standar % Yankes Primer mendapat obat dan dukungan perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan Tersedianya SPA sesuai standar, Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai standart dan kebutuhan % pembiayaan untuk Pelayanan Primer (UKM & UKP) Efektivitas Biaya Pelayanan Kesehatan Primer Tersedianya Dana Bidang Kesehatan yang Proposional untuk UKM dan UKP IKU UKM komprehensif: termasuk indikator MDG’s

POLA PIKIR PEMBUATAN PETA STRATEGIS IKT PROGRAM UTAMA PETA STRATEGIS PK1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 PK2 PK3 SASARAN STARTEGIS IKT UNIT IKT BERSAMA Dapat menjadi PROGRAM UTAMA BERSAMA Dapat menjadi POKOK KEGIATAN BERSAMA Indikator SMART CC Eselon I Terkait Eselon II terkit di kementerian Kementerian Lembaga Terkait Provinsi Kabupaten/Kota PENANGGUNG JAWAB DAN UNIT TERKAIT Eselon I PJ TANTANGAN SWOT VISI DIUKUR CONTOH PETA STRATEGIS Satu alat manajemen yang dapat menterjemahkan visi dan strategi organisasi dalam tindakan nyata di lapangan Membantu melihat peta besar dari masalah yang ada Menterjemahkan sasaran strategis yang harus dilakukan dalam kegiatan secara sistimatis dan fokus pada tujuan utama Menghasilkan rencana strategis dengan karakteristik komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. Membantu melihat keterkaitan kegiatan satu unit dengan unit lainnya Memastikan semua kegiatan yang terkait dilaksanakan dengan benar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang direncanakan bukan kegiatan rutin, tetapi kegiatan inovatif yang memiliki daya ungkit yang besar Terdapat batasan waktu untuk pencapaian target atau penetapan tonggak (miles stone) Visi yang ada diharapkan dapat diukur secara periodik melalui Sasaran Strategis. Dari Sasaran strategis akan diperoleh IKT (IKT bersama atau IKT unit tertentu) IKT bersama adalah IKT yang harus dicapai secara bersamaan dan merupakan komposit dari berbagai indikator program Pencapaian IKT diperoleh dari kegiatan –kegiatan unit terkait yang berada dalam Program utama Sasaran strategis merupkan upaya khusus yang berdaya ungkit tinggi disamping kegiatan rutin. Sasaran strategis harus disusun dalam satu peta untuk melihat keterkaitan sasaran maupun peran unit2 terkait Sasaran strategis harus diterjemahkan dalam : Program Utama, Pokok kegiatan, Kegiatan, penanggung jawab, target, jadwal waktu dan dana Program utama, pokok kegiatan dan kegiatan harus memiliki indikator

KUNCI SUKSES PEMAHAMAN TENTANG KEMAUAN BERUBAH DAN KOMITMEN BERSAMA Manajemen perubahan untuk membangun budaya kinerja bersama antar unit utama dalam Pelayanan Kesehatan Primer Adanya Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Terpilih bersama sesuai tupoksi yang menuntut penyusunan program kerja bersama dalam Pelayanan Kesehatan Primer Diperlukan Tim/Unit Pemantau Pelaksanaan Indikator Kinerja Terpilih Pelayanan kesehatan Primer KEMAUAN BERUBAH DAN KOMITMEN BERSAMA DUKUNGAN LINTAS SEKTOR DAN STAKE HOLDER TERKAIT PAYUNG HUKUM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ADANYA KOMITMEN DAN KETERLIBATAN LINTAS SEKTOR DAN DAERAH MELALUI SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Implementasi Peta Strategis Pelayanan Kesehatan Primer memerlukan komitmen semua pihak, mengingat akan ada perubahan yang mandasar dalam pola pikir, pola perencanaan maupun pola kerja. Tetapi berdasarkan berbagai pengalaman di Indonesia dan dunia, pemanfaatan peta strategis akan membantu pencapaian yang lebih baik. Kunci sukses adalah : Pemahaman bersama dan komitmen di lingkup Kemenkes Pemahaman Lintas sektor terkait Pemahaman Legislatif Pemahaman Daerah Kemauan untuk berubah.

STRATEGI IMPLEMENTASI Membangun komitmen LS, LP dan Legislatif Menetapkan sasaran (provinsi, kabupaten dan Puskesmas) secara bertahap Menyusun Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Bersama Menyusun kebijakan yang mendukung implementasi insentif Menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan Kemenkes dalam membina daerah sasaran Kegiatan yang diharapkan dari daerah untuk mencapai tujuan bersama Menyusun jadwal kegiatan 2013 - 2014 Sosialisasi dan advokasi pada sasaran sesuai pentahapan Kemitraan Dalam mendaratkan satu konsep diperlukan strategi implementasi yaitu : Membangun komitmen LS/LP Menetapkan sasaran (provinsi, kabupaten dan Puskesmas) secara bertahap Menyusun Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Bersama Menyusun kebijakan insentif Menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan Kemenkes dalam membina daerah sasaran Kegiatan yang diharapkan dari daerah untuk mencapai tujuan bersama Menyusun jadwal kegiatan 2013 - 2014 Sosialisasi dan advokasi pada sasaran sesuai pentahapan Pendampingan

MENETAPKAN SASARAN (SECARA BERTAHAP) Target Yang diusulkan Provinsi : 20 % Kabupaten : 5 % Puskesmas : 3 % Dasar pemikiran : Intervensi yang perlu dilakukan tidak hanya kegiatan fisik, karena melibatkan kebutuhan tenaga, pelatihan, pembinaan evaluasi dll Butuh komitmen daerah dalam ketersediaan data Perlu kemitraan yang intensif Keterbatasan jumlah dan kemampuan tim pendamping Keterbatasan Sumber daya yang tersedia maka dalam menerapan suatu konsep diperlukan penrahapan yang tepat. Pentahapan yang harus sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah ada antara lain : Sasaran MDGS. Kebijakan regionalisasi Rujukan Pengembangan Kawasan tertentu dll

MEMBANGUN KOMITMEN LS/LP Melakukan sosialisasi dan advokasi pada eselon I terkait di lingkup Kementerian kesehatan Melakukan sosialisasi dan advokasi pada lintas sektor /stake holder terkait Menetapkan % IKT bersama Menyusun Program Utama dan Pokok Kegiatan Bersama Dukungan dari LS/LP/Stake Holder pada upaya percepatan yang direncanakan Sosialisasi dan advokasi merupakan langkah pertama yang harus dilakukan, hal ini merupakan upaya menjelaskan konsep yang akan diterapkan serta mendapat dukungan dari berbagai stakeholder terkait. Pemahaman yang sama tentang peta strategis, akan mempersiapkan penyusunan IKT, Program Utama maupun pokok kegiatan bersama yang lebih sinergis

MENYUSUN INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT) Menetapkan % Indikator Kinerja Terpilih Bersama Menyusun Program Utama dan Pokok Kegiatan Bersama Menyusun kegiatan, output, jadwal waktu dan indikator output, keterkaitan unit untuk mencapai tujuan. Indikator Kinerja Bersama merupakan salaha satu upaya membangun keterpaduan antar program maupun unit terkait yang akan membangun kerjasama yang diharapkan, serta merubah pola perencanaan yang terfrakmentasi . .

KEGIATAN KEMENKES Menyusun Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer Kebijakan Pelayanan Primer Kebijakan pemberian dukungan pada daerah, Penyusunan pola pentahapan Penyusunan rencana kerja Menyiapkan bahan dan pedoman sosialisasi , dll Menetapkan Tim PKP Pusat, Tim Kajian Pembentukan tim Kajian PKP Pembentukan tim PKP Pusat Penguatan kemampuan Tim Sosialisasi dan advokasi pada provinsi secara bertahap Penyusunan Jadwal kegiatan Kemitraan Untuk menerapkan konsep Pelayanan Kesehatan Primer, peran pusat harus jelas dalam mengarahkan dan mendampingi daerah. Sehingga cita-cita bersama bangsa Indonesia dapat terwujud.

KEGIATAN YANG DIHARAPKAN DARI DAERAH Komitmen daerah (provinsi/kabupaten/kota) Menyiapkan kabupaten/kota yang akan menjadi daerah sasaran Menyiapkan Puskesmas yang akan menjadi sasaran Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan primer Memantau dan menjamin keberlangsungan progarm secara berkesinambungan Kesehatan sebagai salah satu kewenangan wajib daerah harus dijawab oleh kabupaten/kota. Dengan keterbatasan Sumber Daya yang tersedia di Kab/kota maka diperlukan upaya yang strategis agar dengan sumber daya yang terbatas dapat menjawab nernbagai tugas dan tantangan dengan baik Diera otonomi, peran kabupaten dan kota selaku penanggungjawab pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dalam menjamin keberlanjutan kegiatan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat.