Bea Materai.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DASAR HUKUM BEA METERAI :
Advertisements

Pajak Penghasilan(Pph) 21, 22, 23, 24 dan 25 M-13
HUKUM PAJAK BEA MATERAI
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
BEA MATERAI Bea Materai.
KETENTUAN DAN SANKSI 1.Ketentuan Kita tahu bahwa hampir semua peraturan pasti diikuti dengan adanya sanksi. Sanksi pada saat-saat tertentu diperlukan guna.
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 Bea Meterai
PBB dan Bea Meterai Fakultas Hukum UI.
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
BEA METERAI UU No. 13 Tahun 1985 Dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000.
Eka Sri Sunarti FHUI BEA METERAI
PERTEMUAN #13 PELUNASAN BEA METERAI DAN PENERAPAN SANKSI
BEA MATERAI RIKA LIDYAH, S.E., M.Si.
1 Seminar Pajak bea Materai. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai. Pelaksanaannya kemudian diatur.
Bea Meterai.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.
BEA METERAI DTSD II PAJAK OLEH ; HASANUDDIN TATANG.
Jenis-Jenis Surat Berharga dan surat yang berharga
1 Pertemuan 12 BEA METERAI Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
DASAR HUKUM BEA METERAI

BEA METEREI
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
ANALISIS BUKTI TRANSAKSI KEUANGAN & KODE AKUN BUKU BESAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
Rekening Giro Bank sebagai alat pengawasan
Sumber-sumber Dana Bank
AKUNTANSI SUMBER DANA TABUNGAN
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
Bea Meterai Joko Tri Saputro.
Kas Kas didalam pengertian akuntansi didefinisikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu.
BEA MATERAI.
BEA MATERAI.
PERTEMUAN KE 5 OBJEK PAJAK Objek Pajak.
BEA MATERAI Bea Materai.
Jenis dan Tarif Pajak.
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Mengelola Bukti Transaksi
Legitimasi dalam Surat Berharga dan Penggolongan Surat Berharga
Sumber-sumber Dana Bank
PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Bea Materai BEA MATERAI.
BEA MATERAI Muhammad Bahrul Ilmi, S.E
Sumber-sumber Dana Bank
Matakuliah : PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK PAJAK DAERAH
STAMP DUTY BEA MATERAI 8/8/2018 UANG S SUWARUM.
PERTEMUAN KE 5 OBJEK PAJAK Objek Pajak.
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI KAMIS/31 DES 2015 KELAS 21 A DAN 21 B
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI RABU/6 JANUARI KELAS 22 DOSEN MOMO
Sumber-sumber Dana Bank
PERPAJAKAN II Muhammad Iqbal Universitas Nasional Jakarta BEA MATERAI.
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
BEA MATERAI Nur Caesar Riani Tia Ulfa Siti Amrina Rasada Yanti
BEA METERAI DAN KEPABEANAN
BEA MATERAI Dasar Hukum:
Ikrima Rosyidah Sofiya Utamy (14)
BEA MATERAI Bea Materai 1.  Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi.
BEA MATERAI Bea Materai.
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
Surat Berharga Destri Lonrina Pakkar Eiter Sabda Pasaribu Ilham Ras Harahap Mahda Ayuni Syarah Nina Annisa Naibaho Hukum Bisnis Disusun Oleh: Kelompok.
Dokumen Sumber dan Dokumen Pendukung Perusahaan Jasa Nurdian A. Upe, S.Pd.
Transcript presentasi:

Bea Materai

Objek Pajak: Dokumen Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris termasuk salinannya Akta-akta yang dibuat PPAT beserta rangkapnya

Objek Pajak: Dokumen Surat berharga seperti wesel, promes, cek dengan nominal diatas Rp 1 juta Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan nominal diatas Rp 1 juta

Objek Pajak: Dokumen Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1 juta Yang menyebutkan penerimaan uang Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank Yang berisi pengakuan pengakuan hutang

Dokumen TIDAK DIKENAKAN Bea Materai Dokumen berupa : Surat Penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang dan surat-surat lainnya yang disamakan Dokumen-dokumen yang dikaitkan langsung dengan kegiatan perekonomian, dengan maksud memperlancar lalu lintas barang dan mengurangi biaya

Dokumen TIDAK DIKENAKAN Bea Materai Segala bentuk ijazah Tanda terima gaji dan sejenisnya Tanda bukti penerimaan uang Negara Kuitansi untuk semua jenis pajak Tanda penerimaan untuk keperluan intern organisasi

Dokumen TIDAK DIKENAKAN Bea Materai Dokumen yang menyangkut tabungan Surat gadai Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek

Subjek Pajak Pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

Besar Bea Materai Bea Materai Rp 3.000 dikenakan atas : Surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, efek dengan nominal antara Rp 250 rb sampai Rp 1 juta Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan harga nominal

Besar Bea Materai Bea Materai Rp 6.000 dikenakan atas dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1 juta. Dokumen-dokumen yang semula tidak dikenakan bea materai, apabila akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dikenakan materai Rp 6.000 dengan cara pemateraian kemudian

Saat Terutangnya Bea Materai Dokumen yang dibuat 1 pihak; pada saat dokumen diserahkan Dokumen yang dibuat lebih dari 1 pihak; pada saat dokumen selesai dibuat Dokumen yang dibuat di LN, pada saat digunakan di Indonesia

Pelunasan Bea Materai Benda Materai Mesin Teraan Materai Membubukan Tanda Lunas Bea materai

Pemateraian Kemudian Adalah cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

Sanksi Denda 200% atas Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar