DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO
Advertisements

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pembinaan PK BLU 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
1 PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Jakarta, 25 M a r e t 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN.
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L
Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
Penyusunan Renja Perubahan
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Menuju Sistem Penganggaran Baru
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PMK No. 104/PMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2011
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
1. Landasan Berpikir (1) RKA-K/L => merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renja K/L.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PERMASALAHAN YANG SERING MENJADI TEMUAN AUDIT
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Aplikasi rkakl 2011.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Biro Organisasi Setda Jabar
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Transcript presentasi:

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Sosialisasi standar biaya 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 10 Mei 2010

PMK No.: 100/PMK.02/2010 Outline: 1. Landasan Hukum 2. Ketentuan Umum 3. Fungsi Standar Biaya SBU 2011 SBK 2011 4. Hal-hal Khusus

1. LANDASAN HUKUM Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan ber tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan RKA-KL Pasal 7 (2) dan (5): Ayat (2): Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Ayat (5): Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

2. KETENTUAN UMUM (1) SB SBU: SBK: Pasal 1 Standar Biaya: Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus SB Standar Biaya Umum: Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan SBU: Harga Satuan Tarif Indeks satuan biaya komponen masukan SBK: (Total) Biaya Keluaran Indeks satuan biaya keluaran Standar Biaya Khusus: Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran

SBU 2. KETENTUAN UMUM (2) Tarif Nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan. Harga Satuan Nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan Tarif Satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan Indeks Biaya Masukan

2. KETENTUAN UMUM (3) SBK Total Biaya Keluaran Besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan Satuan biaya yang merupakan gabungan komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan Indeks Biaya keluaran

3. FUNGSI STANDAR BIAYA (1) pedoman penyusunan BIAYA KEGIATAN dalam RKA-K/L Psl 2 SBU pedoman penyusunan BIAYA KOMPONEN MASUKAN KEGIATAN Psl 3 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan: Batas Tertinggi transaksi (msl.: honor, uang harian perjadin, dst)  Lamp. I. Estimasi transaksi (msl.: tarif hotel, indeks biaya kantor, dst)  Lamp. II SBK Psl 4

3. FUNGSI STANDAR BIAYA (2) SBK Penghitungan BIAYA KELUARAN dari suatu kegiatan Psl 4 Referensi penyusunan PRAKIRAAN MAJU Penghitungan PAGU INDIKATIF Tahun Anggaran berikutnya

Total Biaya keluaran = Volume X Indeks 4. HAL-HAL KHUSUS (1) Disusun pada tataran KELUARAN (OUTPUT) Untuk Keluaran dari Kegiatan Tugas Fungsi (kegiatan ber- ulang dgn volume keluaran relatif konstan), SBK berkenaan mencerminkan TOTAL BIAYA KELUARAN berkenaan. Untuk Keluaran dari Kegiatan “Penugasan /Prioritas” (kegiatan berlanjut dgn volume keluaran sesuai kebutuhan), SBK berkenaan berupa INDEKS BIAYA SATUAN KELUARAN A. Ciri-ciri SBK 2011: Total Biaya keluaran = Volume X Indeks

BAG. ANGG K/L SBK SBK SBU I. SIFAT KEGIATAN & OUTPUT PROGRAM (B, dst….) PROGRAM (A) KEGIATAN TUSI (BERULANG) KEGIATAN PRIORITAS (BERJANGKA) Output ”C” KINERJA ANGGARAN KEGIATAN KEGIATAN BERULANG ANGGARAN KEGIATAN KEGIATAN BERULANG Output ”B” Output ”A” INDIKATOR KINERJA SBK SBK KOMPONEN KEG. TEKNIS KOMPONEN KEG. TEKNIS KOMP INPUT KEG OPERASIONAL (TDK LANGSUNG) KOMPONEN INPUT KEG.TEKNIS (LANGSUNG) Volume Output “TETAP”/ tahun Bobot ≈ jumlah komponen input Perubahan jmlh komp input Vol Output sesuai target tahunan Bobot ≈ indeks satuan keluaran Perubahan volume output SBU

4. HAL-HAL KHUSUS (2) Penggunaan satuan biaya di luar SBU disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA/KPA SBK TA 2011 ditetapkan dalam PMK tersendiri Tata Cara penyusunan SBK diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. Upaya-upaya penyempurnaan Standar Biaya TA 2011: …………. Psl 5

4. HAL-HAL KHUSUS (3) Upaya-upaya penyempurnaan Standar Biaya TA 2011: Penyempurnaan Metode Perhitungan Penambahan Satuan Biaya: Pemeliharaan kendaraan R2 Patroli Jalan Raya (750cc) Kendaraan R4 Eselon II; Pemeliharaan R4 Eselon II; Tiket Pesawat Perjadin DN; Uang Harian dan tiket pesawat perjadin LN beberapa Negara

4. HAL-HAL KHUSUS (4) Upaya-upaya penyempurnaan Standar Biaya TA 2011 (lanjutan): Penghapusan Satuan Biaya No Uraian Alasan Penghapusan 1 Pengadaan Kendaraan untuk Pejabat Negara Hanya dilaksanakan oleh Setneg 2 Honorarium Instruktur Bervariasinya jenis keahlian instruktur 3 Pencetakan dan Penjilidan Bervariasinya jenis pencetakan dan penjilidan 4 Sewa Ruangan Pertemuan di Hotel Sudah di tampung dalam Paket Meeting

TERIMA KASiH