DINAS KESEHATAN PROV.JATENG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013.
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
PERANAN DINKES PROV- KAB / KOTA Kelompok 3. NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I PERENCANAAN Penentuan kriteria sasaran / peserta konsolidasi Tim konsolidasi.
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 MAR 2014.
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2012.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 SEPT 2013.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DES 2013.
10 provinsi di Indonesia dengan kasus AIDS terbanyak s/d 30 September 2006 No. 9.
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
ALUR TATALAKSANA TB DALAM PEMANFAATAN TCM
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI KLINIS IUD BAGI DOKTER DAN BIDAN
SITUASI IMS (HIV – AIDS) PROVINSI JAWA TENGAH
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF DALAM MENDUKUNG PROGRAM KB Presented by: dr. Yulianto Prabowo, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.
Disampaikan oleh : Dr. Mardiatmo, Sp.Rad
Kemiskinan di jawa tengah
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
Disampaikan oleh : Ir. Prihastoto, MT Kepala Bidang Kawasan Permukiman
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
SINERGITAS PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
UNIVERSAL ACCESS OF WATER AND SANITATION
Kementerian PPN/ Bappenas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2015
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
Audit Kearsipan Internal
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 DESEMBER 2014
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2015
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
Transcript presentasi:

DINAS KESEHATAN PROV.JATENG DERAJAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV.JATENG SEMARANG 19 MARET 2008

ACARA RAKORNIS PENINGKATAN PELAYANAN MASKIN MELALUI TUJUAN PERTEMUAN. PENYAMAAN PRESEPSI DALAM PELAYANAN MASKIN MELALUI JAMKESMAS. FOKUS. PENINGKATAN PELAYANAN MASKIN MELALUI JAMKESMAS.

ACARA RAKORNIS SUSUNAN ACARA.. EVALUASI PROGRAM PRIORITAS & PERSIAPAN JAMKESMAS Oleh Ka.Dinkes.Prop.Jateng. SOSIALISASI MANLAK JAMKESMAS. Oleh EVALUASI KEPESERTAAN JAMKESMAS 2007 DAN PERSIAPAN 2008.Oleh PT.Askes PENGALAMAN INDONESIA DESEASE RELATED GROUP (INA DRG) Oleh ; Direktur RS Dr.Karjadi. PERKENALAN PRODUK ALKES.

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS HASIL FASTEK DBD. TIME RESPONS TERLAMBAT DISEBABKAN OLEH. PENEGAKAN DIAGNOSE DI RS. UMPAN BALIK HASIL LAB.TERLAMBAT. KEPUTUSAN DI LEVEL KAB/KOTA. DUKUNGAN PEMDA/POLITIS BAGUS. TREND ANGGARAN MENINGKAT DAN PROPORSI BESAR. ADANYA INSTRUKSI. KETERLIBATAN/PEMBERDAYAAN MASY BELUM OPTIMAL DILIHAT DARI ; ABJ RENDAH (< 95%). BELUM ADA GERAKAN PSN SECARA MASAL DAN BERKELANJUTAN

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS. HASIL FASTEK DBD. KUALITAS PSN MASIH KURANG DILIHAT DARI INDIKATOR. SASARAN KURANG TEPAT (BELUM FOKUS PADA TEMPAT PERINDUKAN VEKTOR) FREKUENSI KURANG. PSN BELUM DILAKUKAN SECARA MASAL. PENCATATAN & PELAPORAN DBD. KASUS DBD (LAB & SUSPECT). LAPORAN DARI RS TERLAMBAT ATAU TIDAK LAPOR. MANAGERIAL. PERENCANAAN S/D MONEV KURANG TERINTEGRASI DALAM SATU UPAYA PENYELESAIAN MASALAH (DBD) YANG DIDASARKAN ATAS TUPOKSI DARI MASING 2.

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS REKOMENDASI PENGGULANGAN DBD. DIKEMBANGKAN PENEGAKAN DIAGNOSE DBD DI PUSKESMAS DALAM RANGKA MEMPERCEPAT TIME RESPONS. PEMANFAATAN DUKUNGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN / POLITIS UNTUK FOKUS PADA UPAYA PENCEGAHAN. ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN BEBAS JENTIK MELALUI GERAKAN PSN YANG BENAR. PERBAIKAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN DBD YANG DIMANFAATKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEGERA ATAU DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN. INTEGRASI MULAI DARI PERENCANAAN S/D EVALUASI YANG MENGARAH PADA TUJUAN DAN SASARAN PENYELESAIAN MASALAH SESUAI TUPOKSI.

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS KLB MALARIA. TREND MALARIA (KLB MALARIA). Temanggung desa Campurejo, kec Tretep. Pos rate 5.3%. (P. falciparum & P. vivax) Import, menjadi penularan setempat. Survailans lemah. Purworejo desa Kalitapas kec.Bener Pos rate 11% (P.falciparum). Banyumas 1. Desa Somakaton, Kading kec.Somagede. Pos rate 38%. Kasus import. 2. Desa Randegan, kec. Kebasen. UPAYA YG PERLU DILAKUKAN. Peningkatan survailans migrasi. Mass Fever Survei/Mass Blood Survei dalam rangka deteksi dini dan pengobatan cepat. Monitoring vektor.

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS PENAGGULANGAN BENCANA. DISTRIBUSI OBAT. Semua obat yang ada di GFK/Dinkes Kab/kota dapat digunakan untuk penaggulangan bencana/KLB tidak dibedakan antara obat Buffer dan obat KLB. GIZI BURUK. Upaya penggulangan Gizi Buruk. Kab/kota perlu memantau balita Gizi Buruk yang telah dirujuk atau diobati di Rumah Sakit untuk mengetahui angka sebenarnya balita Gibur yang telah sembuh atau menjadi gibur kembali. Peningkatan survailans Gizi Buruk melalui upaya pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu atau PKD.

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS PELAYANAN PERSALINAN DI RS. Grafik pelayanan persalinan di RS Pemerintah & RS Swasta cenderung ke tindakan sectio caesaria (grafik terlampir). Perlu di kaji ulang yang terkait dengan peningkatan proporsi tindakan sectio caesaria di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. PENGEMBANGAN DESA SIAGA. Perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa menjadi siaga, terutama dalam pemanfaatan PKD dan kegiatan di Forum Kesehatan Desa (FKD). PENGEMBANGAN OAI. Pemanfaatan OAI sebagai obat komplementer di Unit Pelayanan Kesehatan.

% TINDAKAN SECTIO CAESARIA DI RS PEMERINTAH TH 2007 Persentase maksimal 20% RS Pemerintah dengan sectio caesaria > 60% al. RS Kota Semarang (91%) RS Ajibarang Banyumas (71%)

% TINDAKAN SECTIO CAESARIA DI RS SWASTA TH 2007 Persentase maksimal 20% RS Pemerintah dengan sectio caesaria > 60% al. RSIA Griya Husada Kartosuro SKH (82.76%) RSIA Griya Raharja Klaten (62.14%), RSIA Anugerah Semarang (61.8%), RSIA Budi Asih Purwokerto (66.27%), RSIA Sarila Husada Sragen (63.53%)

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS 6. ASKESKIN 2007 Banyaknya masalah2 yang terkait dengan kepesertaan (jumlah kuota tidak sesuai dgn data maskin daerah, banyaknya SKTM). Kurang optimalnya sistem pelayanan rujukan yang berjenjang. Tingginya utilisasi pelayanan rujukan rawat inap. Sosialisasi program yang belum optimal. Lemahnya sistem pelaporan & monev Keterlambatan realisasi klaim pembayaran Masalah yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan dana Askeskin. Belum optimalnya peran Pemda dalam mendukung kontribusi pembiayaan kesehatan maskin.

JAMKESMAS 2008 Perlunya sosialisasi yang efektif mulai dari tingkat Provinsi-Kab/Kota-Puskesmas Perlu segera dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pengelola serta pelaksana verifikasi baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Perlunya memantapkan kerjasama & koordinasi dengan semua lintas sektor terkait termasuk dengan PT Askes sebagai mitra dalam manajemen kepesertaan. Dukungan kebijakan dari Pemda Provinsi & Kab/Kota setempat sangat diperlukan untuk mendukung program Jamkesmas.

UPAYA YANG DILAKUKAN Menegaskan kembali Surat Edaran Menkes no. 169/Menkes/II/2007  PPK untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada Maskin. Mengkomunikasikan surat Menkes no.113/Menkes/II/2008 perihal Pelayanan Masyarakat Miskin di Puskesmas & Jaringannya Tahun 2008 dan surat Menkes no. 115/Menkes/II/2008 perihal Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Tahun 2008. Melakukan dengar pendapat dengan Komisi E DPRD tentang masalah-masalah dalam pelaksanaan Askeskin 2007. Melakukan audiensi dengan Gubernur / Sekda perihal masalah pelaksanaan Askeskin khususnya di Rumah Sakit Provinsi. Melakukan konsultasi ke Pusat terkait dengan permasalahan Askeskin di Jawa Tengah dan rencana pelaksanaan Jamkesmas 2008.

UPAYA YANG DILAKUKAN Pembentukan Tim Pengelola Tingkat Provinsi. Meneruskan usulan Tim Verifikator Kab./Kota ke Pusat. Koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait Informasi terkini ke Kab./Kota dan RS

Kab./Kota yg belum serahkan SK Maskin Kota Magelang Kota Semarang Kota Salatiga Kab. Magelang Kab. Kebumen Kab.Pekalongan Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Kudus

Kab./Kota yg BelumMengusulkan Tim Verifikator Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Tegal Kab. Magelang Kab. Semarang Kab. Demak Kab. Pati Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Sukoharjo

Kab./Kota yg telah serahkan Nomor Rekening RSUD Majenang Cilacap RS Emanuel Klampok, Banjarnegara RS Soewondo Kendal RS Soedjati Grobogan RS Nirmala Purbalingga RSU Kartini Jepara RS Margono Purwokerto RSI Sultan Agung Semarang RSI Surakarta RSI Klaten RSU Sinar Kasih Purwokerto RS Mitra Bangsa Pati RSU Kudus

Mohon Perhatian : Rumah Sakit yang belum membuka Rekening segera membuka rekening giro (15 digit) An.Rumah Sakit (bukan perorangan). Rumah Sakit yg telah menerima dana dari Depkes agar segera laporan ke Dinkes Prov. Manlak Jamkesmas 2008 dapat di akses melalui www.depkes.go.id. Kab./Kota segera bentuk Tim Koordinasi Jamkesmas sesuai Manlak. Nama-nama verifikator yang telah dikirim ke Dinkes Prov.,spesifikasinya disesuaikan dengan Manlak (Umur,pendidikan dll).

TERIMA KASIH