1. Hampir 70 % penduduk dunia termasuk di Indonesia berada di wilayah pedesaan yg penghidupan pokoknya bersumber dari pola pertanian. Bagi mereka, bagaimana mempertahankan hidup sehari-sehari merupakan masalah pokok yg menyita seluruh perhatian dan tenaganya.Karena itu jika negara menghendaki pembangunan yg berkesinambungan, maka ia harus memulainya dari daeah pedesaan & sektor pertanian. 2. Peranan sektor pertanian dipandang pasif bahkan hanya dianggap sebatas sebagai sumber tenaga kerja & bahan-bahan pangan yg murah demi berkembangnya sektor-sektor industri, yg dinobatkan sebagai sektor unggulan dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

3. Pembanguan sektor pertanian di Indonesia tetap dianggap sektor terpenting dari keseluruhan pembanguan ekonomi. Dengan alasan sebagai berikut : a. Potensi sumber dayanya yg besar & beragam b. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. c. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional d. Besarnya penduduk yg menggantungkan hidupnya pada sektor ini e. Perananya dalam menyediakan pangan masyarakat f. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

4. Fakta menunjukkan potensi pertanian di Indonesia sangat besar, namun sampai saaat ini pelaku ekonomi yg terlibat dalam sektor ini termasuk golongan sangat miskin. Hal ini mengindikasikan pemerintah masa lalu kurang memberdayakan sektor pertanian secara keseluruhan. 5. Lemahnya pemberdayaan tersebut disebabkan karena hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan mikro, serta pendekatanya yg sentralistik. Akibatnya usaha pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh usaha dengan bercirikan : a. Skala kecil b. Modal terbatas c. Teknologinya sederhana d. Sangat dipengaruhi musim e. Wilayah pasarnya lokal f. Umumunya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi) g. Akses terhadap kredit, teknologi & pasar sangat rendah h. Pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi ekspolitasi harga pertanian

6. Akibat dari lemahnya pemberdayaan sektor pertanian pada pemerintahan masa lalu, maka pembangunan sektor pertanian di masa mendatang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yg ada, namun pd tatanan perubahan politik yg mengarah pada era demokratisasi, yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan pertaniaan serta mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia.

1. Perkembangan Kebijakan Pangan Kebijakan pangan terutama beras telah menjadi bagian kebijakan politik pemerintah semenjak zaman penjajahan Belanda. a. Tahun 1930-an : masa depresi ekonomi & awal kebijakan pengendalian langsung harga beras oleh pemerintah Belanda. b. Tahun 1933 : dibentuknya badan pemerintah yg bertugas melaksanakan pengawasan terhadap produksi & pemasaran beras yaitu Stichting Het Voedingsmidlenfonds (VMF). Inilah cikal bakalnya berdirinya BULOG pada masa orde baru. Dimana keterlibatan pemerintah cukup besar dalam mengendalikan stabilitas pangan. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya permasalahan pangan khususnya beras utk menjamin stabilitas ekonomi & politik nasional.

c. Tahun 1952 : digulirkan program kesejahteraan KASIMO untuk mencapai tujuan swasembada pangan d. Tahun 1959 : digulirkan program BIMAS yakni dengan pendekatan penyuluhan dan percontohan. Namun tidak semua program pengembangan pangan berhasil mencapai sasaran yakni swasembada pangan. Akan tetapi berhasil mewariskan pengalaman betapa pentingnya lembaga penyedia kredit pertanian seperti BUUD/KUD pada masa Orde Baru dan perlunya merumuskan kebijakan yg hati-hati dlm menetapkan harga dasar (ceiling price) & harga tertinggi (floor price) beras di pasaran.

2. Kebijakan Pangan di Era Orde Baru Belajar dari pengalaman sebelumnya dan penerapan kebijakan pengembangan sektor pertanian terutama pada tekanan produksi dan konsumsi beras, merupakan satu catatan emas dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu sebagai negara pengimpor beras dan mampu berswasembada pangan. Keberhasilan tersebut didasari atas penerapan program- program seperti : a. Tahun 1963 : Penerapan program penyuluhan pertanian yg mana pemerintah terinspirasi dari mahasiswa IPB yg berhasil merumuskan program BIMAS melalui Panca Usaha Tani yaitu penggunaan air yg baik, pengguanaan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida yg rasional, cara bercocok tanam yg tepat dan lembaga koperasi yg kuat. b. Tahun 1966 : Pemerintah menggulirkan program KLOGNAS yaitu suatu badan yg bertugas utk menangani masalah distribusi bahan kebutuhan pokok dan diberi wewenang tambahan yaitu menyalurkan dana kredit pertanian kepada peserta BIMAS melalui Gubernur & Bupati.

a. Tahun 1967 : Terjadi krisis beras. Keadaan tertolong karena adanya program bantuan pangan PL-480 dari AS berupa ton beras ditambah sejumlah tepung trigu dan bulgur. Dari pengalaman tersebut pemerintah mengevaluasi kebijakan terhadap BIMAS dan lahirlah program usaha bernama Intensifikasi Massal (INMAS) dan berhasil mendorong pengingkatan produksi. Tetapi tidak diikuti dengan kesejahteraan para petanai karena harga gabah lebih murah dibandingkan dengan harga saprodi sehingga mengurangi insentif petani utk menanam lahan pertaniannya. Dan munculah kebijakan RUMUSAN TANI yaitu pengendalian harga beras agar sama dg harga pupuk. b. Tahun 1977 : Pemerintah mampu meningkatkan produksi pertanian rata-rata menjadi 4,5 % per tahunnya. Dikenal dengan program BIMAS/INMAS gotong royong, karena melibatkan semua dari unsur kementrian, gubernur, buti, camat dan kelurahan.

3. Kebijakan Pertanian dan Pangan di Era Reformasi Mengambil pelajaran dari masa Orba yg dapat menghasilkan swasembada beras dengan penerapan program BIMAS/INMAS. Di Era Reformasi ini konsep swasembada pangan yg sebelumnya di pahami denga berbasis pada produksi, namun bergeser ke KONSEP BERBASIS KONSUMSI. Konsep ini memberikan pengertian bahwa: kebijakan pangan jangan hanya diartikan secara monokultur artinya beras sebagai satu- satunya alternatif bahan makanan pokok & mengabaikan jenis makanan pokok lainnya seperti jagung, ubi jalar, sagu dsb. :

1. Sejalan dngan perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi, maka pembangunan sektor pertanian di masa datang dihadapkan pada 2 tantangan pokok sekaligus yaitu a. Tantangan INTERNAL yakni pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk mengatasi masalah-masalah yg sudah ada, namun dihadapkan pula pada tuntutan demokratisasi ygterjadi di Indonesia. b. Tantangan EKSTERNAL yakni pembanguan sektor pertanian diharapkan mampu untuk mengatasi era globalisasi dunia.

2. Berdasarkan isu pembangunan pertanian, untuk mengatasi tantangan demokratisasi dan globalisasi pemerintah telah menetapkan misi dan visi pembanguan pertanian, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembanguan sistem agrobisnis & usaha agrobisinis yg berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik. Dengan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani melalui pengembangan sistem agrobisnis dan usaha agrobisnis b. Mengembangkan akativitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem agrobisnis dan perusahaan2 agrobisnis yg berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. c. Mewujudkan ketahanan pangan yg berbasisi pd keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal disetiap daerah d. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil dan merata melalui pengembangan sistem agrobisnis.

3. Agenda strategi kebijakan pertanian dan pangan pada masa mendatang dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu a. Strategi pengembangan pertanian di sektor hulu lebih diorientasikan pada pengembangan yg berbasis pasar dan agribisnis modern. b. Mekanisme penunjukan rekanan impor beras harus dilakukan secara transparan agar tercapai tingkat harga yg rasional di tingkat konsumen tanpa merugikan petani.

c. Kebijakan diversifikasi produk pangan melalui sosialisasi dg pendekatan ekonomi sehingga dapat mendorong motivasi petani menanam jenis tanaman alternatif selain beras. d. Pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan di daerah pedesan dalam kerangka pembangunan kesejahteraan masyarakat petani di desa.

WASSALAMU'ALAKUM TRIMA KASIH