Sistem Informasi Geografis Teknologi yang digunakan untuk Visualisasi dan analisis data dari perspektif geografis. Sistem yang terdiri dari SDM, software, data, peta yang didisain untuk menyimpan, mengolah, menganalisis dan menampilkan data yang mempunyai referensi geografis.

(spatial & non spatial) Proses SIG Pengumpulan Data Pemasukan Data Dunia Sumber Data (spatial & non spatial) Pengelolaan Data Aksi Informasi Analisis Data Pengguna Analisis

KOMPONEN SIG Data Perangkat Lunak Perangkat Keras Tata Cara ( Prosedur) Manusia SOFTWARE HARDWARE DATA SIG SDM PROSEDURE KERJA

SIG dijadikan alat bantu pengelolaan Integrasi Analisis Keruangan dan Atribut Simulasi Analisis Perencanaan Menyeluruh Memudahkan pemutakhiran Menekan biaya secara keseluruhan

Manfaat SIG Menjelaskan tentang lokasi atau letak Menjelaskan kondisi ruang kondisi fisik kondisi sosial Menjelaskan suatu kecenderungan pergerakan suatu fenomena menurut ruang dan waktu menjelaskan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa mendatang dengan penggambaran lokasi di mana fenomena tersebut akan terjadi Menjelaskan pola dan hubungan spasial pola fenomena secara spasial: scatter/random, uniform, cluster menjelaskan korelasi spasial suatu fenomena dengan fenomena lain Pemodelan menjawab pertanyaan jika … maka …, dengan … akan terjadi … mengaitkan berbagai informasi tentang letak, kondisi lokasi, pola, hubungan, dan kecenderungannya gambaran fenomena yang akan terjadi (prediction, forecasting)

Aplikasi SIG di Bidang Kesehatan Pendekatan GIS untuk pemetaan penyakit Mengetahui difusi pola sebaran penyakit dari tahun ke tahun Pendekatan lingkungan pendukung hidup penyebab penyakit Pendekatan GIS untuk sistem pelayanan kesehatan Pemetaan aset-aset sarana kesehatan Analisis keterjangkauan sarana kesehatan oleh masyarakat

SITUASI MALARIA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2005 Sumber: Website Resmi Dinas Kesehatan Kab. Purworejo Pada tahun 1999 jumlah kasus 21.275 (API 28 0/00) dengan jumlah kematian 5 orang, tahun 2000 terdapat 34.030 kasus (API 44,6 0/00) dengan jumlah kematian 3 orang, sedangkan tahun 2001 jumlah kasus 22.399 (API 29,6 0/00) dengan jumlah kematian 7 orang.  Dari kasus tersebut 352 (1,57 %) merupakan kasus bayi. Sedangkan tahun 2002 jumlah kasus menurun lagi menjadi 14.127 (API 19,14 o/oo). Tahun 2003 jumlah kasus 2923 orang (API 3,78 o/oo), dan tahun 2004 jumlah kasus 597 orang (API 0,77 o/oo). Namun dengan penurunan tersebut bukan berarti tidak menjadi prioritas lagi, karena meskipun kasus turun namun harus dapat mempertahankan tetap menjadi daerah LCI.

Proporsi parasit penyebabnya yaitu 67 % Plasmodium falcifarum, 28 % Plasmodium vivax dan sisanya berupa campuran (mix) 5 %. Adapun berdasarkan mata pencaharian yaitu tani/buruh/nelayan 64,86 %, PNS/TNI/POLRI 6,99 %, dagang 7,29 % dan lain-lain 20 %.

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo 756 Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo 756.264 jiwa terdiri atas 371.470 laki-laki dan 384.796 wanita dengan tingkat kepadatan 712,75/Km². Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: Tidak sekolah   :           5,95 % Tidak tamat SD    :         20,26 % Tamat SD             :         33,35 % Tamat SLTP    :         19,17 % Tamat SLTA :         17,77 % Tamat D3/S1     :           3     %.

Kejadian malaria didominasi oleh lima wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Bruno, Loano, Bener, Gebang, dan Kemiri.  Kelima wilayah ini didominasi oleh wilayah perbukitan/pegunungan di kawasan Perbukitan Menoreh. Dilihat dari tata guna tanah meliputi  persawahan terasiring, tanaman pohon keras, semak belukar yang luas, mata air , parit/sungai yang banyak terdapat genangan airnya.  Kondisi tersebut memungkinkan densitas nyamuk anopheles cenderung stabil bahkan meningkat. Kasus malaria yang meningkat ada kaitan dengan densitas nyamuk yang dipengaruhi pula oleh faktor – faktor seperti  perilaku masyarakat terhadap upaya pencegahan, lingkungan, musim dan strategi pengobatan. Kondisi lingkungan tersebut menambah sulitnya penanggulangan malaria di Kabupaten Purworejo. 

Peta-peta yang ditayangkan sebelumnya, merupakan visualisasi data atribut yang tersimpan dalam peta digital wilayah administrasi Kabupaten Purworejo.

Beberapa contoh peran Sistem informasi geografis dalam menyajikan data dasar

Manfaat GIS Kesehatan-Summary Decision Support System Visualisasi distribusi dan kondisi sarana dan prasarana kesehatan tiap daerah Memudahkan pengambilan keputusan terhadap pembangunan dan perawatan fasilitas-fasilias kesehatan. Memudahkan pengambilan keputusan terhadap distribusi tenaga kesehatan. Berbagai visualisasi tematik dan laporan fasiltas sarana dan prasarana kesehatan. Quick Response System Analisis rute terdekat, misal terjadi bencana dapat segera diketahui posisi fasilitas kesehatan terdekat. Buffering lokasi terjadinya bencana, dan tindakan responsif yang dapat diambil Pencarian lokasi fasilitas kesehatan secara spasial (keruangan).

Tantangan dan Solusi Sumberdaya Manusia Tantangan Solusi Perlu sumberdaya manusia yang andal Masih terbatasnya lembaga pendidikan formal dan non formal di bidang SIG Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat SIG Solusi Diseminasi SIG melalui Seminar, Pameran, Lokakarya, Kursus. Penyediaan media belajar SIG Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan formal, training

Teknologi Perangkat keras, dari mulai satelit, pesawat, sensor, komputer, alat navigasi. Perangkat lunak untuk analisis SIG dan pemrosesan citra. SIG berbasis internet Teknologi perangkat keras sulit bersaing dengan negara maju karena keterbatasan SDM dan dana Indonesia dapat bersaing dalam pembuatan perangkat lunak SIG. Perlu insentif bagi mereka yang ingin mengembangkan perangkat lunak

Ketersediaan dan Realibilitas Data Tantangan Hasil analisis SIG ditentukan oleh kualitas data Data Spasial terbatas, peta dasar untuk wilayah Timur Indonesia seperti Papua masih minim. Citra satelit/Foto Udara kadang terkendala oleh tutupan awan Data atribut dari berbagai Instansi kadang bertentangan satu sama lain. Solusi Pengambilan data langsung baik data spasial maupun atribut, ada keterbatasan pada biaya, waktu dan tenaga, Baik dilakukan untuk skala lokal. Perlu koordinasi yang jelas antar instansi pengumpul data agar tidak terjadi tumpang tindih dan pengumpulan data lebih efisien.