GOOD GOVERNANCE

Pengertian Good Governance Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat Tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia dll)

Konsep Dasar Good Governance Suatu penyelanggaraan pemerintahan yang bersih,efektif, dan demokratis Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Stakeholders : Pemerintah Berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif Masyarakat berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi Dunia Usaha Swasta Berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan

Ciri-Ciri Good Governance (Bapenas) : Wawasan ke depan (Visionary) Keterbukaan dan Transparansi (Openness and transparancy) Partisipasi Masyarakat (Participation) Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of law) Demokrasi (Democracy) Profesionalitas dan kompetensi ((Profesionalism and competency)

Ciri-Ciri Good Governance : Daya Tanggap (Responsiviness) Efisiensi dan keefektifan (Efficiency and effectiviness) Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private sector and civil society partnership) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Commitment to reduct inequality) Komitmen pada lingkungan hidup (Commitment to environmental protection) Komitmen pada pasar yang fair (Commitment to fair market)

Wawasan ke depan (Visionary) Indikator minimal : Adanya visi dan misi strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program Adanya dukungan dari pelaku dalam mewujudkan visi Perangkat pendukung indikator : Peraturan/kebijakan yang memberi kekuatan hukum pada visi dan strategi Proses penetuan visi dan strategi secara partisiapatif

Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparancy) Indikator minimal : Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu Perangkat Pendukung Indikator : Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi Pusat/balai informasi Website (e-goverment, e-procurement, dll) Iklan layanan masyarakat Media cetak Papan pengumuman

Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator minimal : Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama

Partisipasi Masyarakat (Participation) Perangkat pendukung indikator : Pedoman pelaksanaan proses partisipatif Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam

Tanggung Gugat (Accountability) Indikator minimal : Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat pendukung indikator : Mekanisme pertanggungjawaban Laporan tahunan Laporan pertanggungjawaban Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara Sistem pengawasan Mekanisme reward and punishment

Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator minimal : Adanya kepastian dan penegakan hukum Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Perangkat pendukung indikator : Peraturan perundang-undangan Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian,kejaksaan dan pengadilan) Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan muda

Demokrasi (Democracy) Indikator minimal : Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik Perangkat pendukung indikator : Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik

Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency) Indikator minimal : Berkinerja tinggi Taat asas Kreatif dan inovatif Memiliki kualifikasi di bidangnya Perangkat pendukung indikator : Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya Kode etik profesi Sistem reward and punishment yang jelas Sistem pengembangan sumber daya manusia Standar dan indikator kerja

Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator minimal : Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan Perangkat perndukung indikator : Standar pelayanan publik Prosedur dan pelayanan pengaduan (hotline) Fasilitas komunikasi

Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness) Indikator minimal : Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal Adanya perbaikan berkelanjutan Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja Perangkat pendukung indikator : Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan Survei-survei kepuasan stakeholders

Desentralisasi (Decentralization) Indikator minimal : Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkat jabatan Perangkat pendukung indikator : Peraturan perundangan mengenai : Struktur organisasi yang tepat dan jelas Jobs Description (uraian tugas) yang jelas

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dengan Masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership) Indikator minimal : Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk berperan dalampenyediaan pelayanan umum Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha mikro, kecil dan menengah

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dengan Masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership Perangkat pendukung indikator : Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat Peraturam-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu Program-program pemberdayaan

Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Commitment to reduct inequality) Indikator minimal : Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang) Tersedianya layanan-layanan/fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu Adanya kesetaraan dan keadilan gender Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal Perangkat pendukung indikator : Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal Program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal

Komitmen pada lingkungan hidup (Commitment to enviromental protection) Indikator minimal : Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungannya/konservasinya Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan Rendahnya tingkat pelanggar kerusakan lingkungan Perangkat pendukung indikator : Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Forum kegiatan peduli lingkungan Reward and punishment bagi pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup

Komitmen pada pasar yang fair (Commitment to fair market) Indikator minimal : Tidak ada monopoli Berkembangnya ekonomi masyarakat Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat Perangkat pendukung indikator : Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat

Manfaat Good Governance Jumlah praktik KKN secara nyata berkurang di birokrasi Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan berita yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat

Manfaat Good Governance Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

Bagaimana mewujudkan kepemerintahan yang baik ? Diperlukan komitmen yang kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder Sangat perlu ada kesepakatan bersama serta optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik

SOURCE http://www.docstoc.com/docs/1825313/Penerapan-Prinsip-Prinsip-Good-Governance-di-Negara-negara-Berkembang

Terima Kasih Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi Anda