Etika dan Profesi Perencanaan Teori Perencanaan

Etika dan Profesi Perencanaan Definisi Etika Profesional Etika Perencanaan 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Definisi Perencanaan: Perencanaan dalam artian yang sempit bukanlah suatu sains; Melainkan, suatu bentuk tindak sosial, yang diarahkan untuk membentuk lingkungan fisik, dan dikendalikan oleh seperangkat nilai-nilai moral, politik, dan estetika; Perencanaan adalah suatu praktek etika, meskipun sesungguhnya dalam upaya mewujudkan nilai-nilai yang akan dicapai, perencanaan seyogyanya memanfaatkan pemahaman ilmiah yang relevan. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Etika Melibatkan aturan-main atau prinsip-prinsip yang mengatur tingkah-laku yang mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh; Menjembatani antara peraturan perundang-undangan (yang mensyaratkan atau melarang tingkah-laku tertentu dan yang disertai dengan sanksi yang ditegakkan oleh negara), dan etiket (yang berkepentingan dengan kepantasan dalam interaksi sosial); Juga melibatkan code of conduct yang tidak semata-mata prudential atau didikte oleh self-interest. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Etika, adalah: Suatu prakondisi dasar bagi kehidupan sosial; Berkepentingan dengan aspek tingkah-laku yang membuat kita bisa hidup bersama-sama, mempunyai pengalaman hidup dimana kita bisa saling mempercayai satu sama lain; Sangat berkepentingan dengan kebenaran menepati janji, loyalitas, kejujuran, dan dalam arti yang luas keadilan dan apa yang baik; dan Sangat memperhatikan tugas dan kewajiban. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Etika Profesional Setiap Profesi mempunyai ciri sbb.: Seperangkat pengetahuan kepakaran/keahlian dan metoda; Otonomi Profesional; Pengawasan Internal atas sertifikasi dan tindakan disipliner terhadap kolega; dan Seperangkat etika, baik eksplisit and implisit. Setiap professional code of conduct memiliki serangkaian standar yang dipakai sebagai ukuran untuk melindungi integritas keputusan profesional (professional judgment); Prinsip-prinsip etika dalam perencanaan berupaya untuk menghayati isyu-isyu equity and social justice, pentingnya memperluas pilihan-pilihan dan memperjuangkan interests of the disadvantages, dan obligations to the environment. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Ethical Prescriptions of Planning as an Occupation Source of Obligation Ethical Prescription Nature of Enforcement Allegiance Autonomy Code of Professional Responsibility Professional Knowledge and Competence Guild Loyalty Concern for the Public Interest Public Employment Dissent Hortatory only Loyalty Social Science Advancement of Knowledge Legislative Decision Statutory Responsibilities Law 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Kode Etik Profesional Kode Etik Profesi Perencanaan: Tanggung jawab perencana kepada publik; Tanggung jawab perencana kepada para klien and pemberi kerja; Tanggung jawab perencana kepada profesi dan kepada sejawat/kolega; Tanggung jawab perencana kepada diri sendiri. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Prinsip-prinsip Etika Perencanaan (AICP/APA: adopted May 1992) Melayanani kepentingan umum/publik; Mendukung peranserta warga masyarakat dalam perencanaan; Menyadari bahwa keputusan perencanaan berciri komprehensif dan jangka panjang; Memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua warga; Memfasilitasi koordinasi melalui proses perencanaan; Menghindar dari benturan kepentingan; Memberikan jasa perencanaan secara cermat dan teliti; Tidak meminta atau menawarkan ‘jasa’ Tidak membuka atau menggunakan secara tidak pantas informasi rahasia demi keuntungan finansial; Menjamin akses yang sama untuk publik kepa laporan dan studi-studi perencanaan; Menjamin pemaparan sepenuhnya pada waktu konsultasi publik; Menjaga kepercayaan publik; dan Menghormati professional codes of ethics and conduct. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

AICP Code of Ethics and Professional Conduct Adopted March 19, 2005; Effective June 1, 2005 Section A: A Statement of Aspirational Principles Overall Responsibility to the Public Responsibility to Clients and Employers Responsibility to Profession and Colleagues Section B: Rules of Conduct Contains rules of conduct to which planners are held accountable Section C: The Procedural Provisions of the Code Describe the way that one may obtain either a formal or informal advisory ethics ruling, and Detail how a charge of misconduct can be filed, and how charges are investigated, prosecuted, and adjudicated. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Studi Empirik tentang Etika dalam Perencanaan Kejujuran (Honesty) Benturan kepentingan Suap Melakukan dukungan politik Pelanggaran peraturan-perundang-undangan atau kontrak Keadilan (Duties of Justice) Menyediakan jasa nasehat profesional independen Bebas dari tekanan politik atas keputusan teknikal Kebenaran Pekerjaan yang berkualitas Kebebasan bicara Bertanggung-jawab kepada publik Adil/jujur Keterbukaan prosedural 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Studi Empirik tentang Etika dalam Perencanaan (lanjutan) Bertanggung-gugat (Accountability) Loyalitas Menjaga kepercayaan Melayani Kepentingan Umum (Serving the public interest) Pemerataan/Keadilan Proses Lingkungan Alami Transportasi Rancang Kota 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Etika Perencanaan Adalah aksiomatik bahwa keputusan kebijakan publik juga merupakan keputusan etika; Dalam banyak kebijakan publik lainnya, dimaklumi oleh umum bahwa keputusan kebijakan publik melibatkan pilihan moral dan etika; Alokasi sosial ruang bagi pemanfaatan dan kegiatan yang berbeda secara fundamental merupakan masalah etika. Karena keputusan tata ruang, baik secara individu maupun kolektif, mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas hidup sosial dan lingkungan. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Etika Perencanaan (lanjutan) Semua keputusan tentang pemanfaatan ruang secara inheren adalah keputusan dan pilihan etika. Keputusan dan kebijakan dalam penataan ruang seringkali menimbulkan pertanyaan benar dan salah, baik dan buruk; Sebagaimana falsafah moral tradisional, etika pemanfaatan ruang berkenaan dengan konsep-konsep tugas, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan sikap bijak. Etika perencanaan sangat berkaitan dengan hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan, atau bagaimana sebaiknya kita bertingkah-laku; Ada tiga matra yang perlu diperhatikan untuk menghadapi pertanyaan moral dan etika dari keputusan pemanfaatan ruang: geographical, temporal and biological. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS

Etika Penataan Ruang (Timothy Beatley, 1994) Elemen Pokok Kebijakan Etika Penataan Ruang: Maximal public benefit; Distributive justice; Preventing harms; Land-use rights; Environmental duties; Obligations to future generations; Life-style choices and community character; Paternalism and risk taking; Expectations and promise keeping; The privilege of land ownership and use; Inter jurisdictional land use obligations; and Fair and equitable political process. 16 Nopember 2007 PL 4101_BBS